BekasiBerita UtamaCikarang

Penerapan E-Katalog Dinilai Perlambat Pembangunan

TAMAN KOTA: Sejumlah pengendara bermotor melintasi Taman Kota Cibitung di Jalan Raya Teuku Umar, Kabupaten Bekasi, Kamis (16/1). Penerapan sistem e-Katalog oleh Pemkab Bekasi untuk proyek, dinilai akan memperlambat proses pembangunan di Kabupaten Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menerapkan sistem e-Purchasing berbasis e-Katalog untuk bahan kontruksi, dinilai berpotensi memperlambat pembangunan. Sebab kebijakan tersebut belum dilakukan sosialisasi.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Husni Tamrin usai menghelat rapat koordinasi dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (16/1).

”Memang penerapan sistem e-Katalog ini tujuannya baik untuk meningkatkan kualitas kerja dan hasil kontruksinya. Namun, karena belum disosialisasikan, sehingga berpotensi memperlambat proses lelang dan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Apalagi para rekanan atau kontraktor belum mengetahui seperti apa teknisnya di lapangan,” kata Husni.

Menurut dia, apabila program tersebut disosialisasikan dan diberikan bimbingan teknik (bimtek) pada tahun sebelumnya, akan berbeda konteksnya. Mungkin para rekanan sudah bisa memahami dan menjalankan di lapangan.

”Walaupun dari sisi pendapatan para kontraktor akan berkurang, tapi untuk kepentingan masyarakat dari aspek infrastruktur akan kami dukung penuh rencana penerapan e-Katalog ini. Namun perlu ada proses yang ditempuh,” saran Husni.

Pihaknya (DPRD,Red) juga akan memanggil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Pemkab Bekasi untuk melakukan rapat koordinasi.

”Rencananya ada lima bahan kontruksi yang akan dilelang menggunakan e-Katalog. Diantaranya, beton, besi, dan aspal, dan jenis lainnya. Tapi seharusnya diuji coba dulu, jangan terlalu dipaksakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan menjelaskan, pada prinsipnya, pihaknya mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi.

Dengan adanya kebijakan pada kegiatan Penunjukan Langsung (PL) dari BPBJ pada tahun lalu, dimana untuk PL harus diekspos, sehingga ada keterlambatan pada pelaksanaan.

”Memang seharusnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Karena program tersebut tidak disosialisasikan, sehingga pelaksanaan kegiatan tahun lalu dimulai pada pertengahan Agustus. Dan hal tersebut memperlambat pelaksanaan di lapangan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kebijakan untuk pengadaan bahan konstruksi melalui e-katalog di lingkungan Pemkab Bekasi masih terjadi silang pendapat dengan para pengusaha jasa kontruksi atau kontraktor.

Apalagi adanya rencana penggunakan e-katalog tersebut belum ada sosialisasi dan cara proses pelaksanaan kegiatan.

”Menurut saya sebagai kontraktor atau rekanan di lingkungan Pemkab Bekasi, kebijakan tersebut berpotensi untuk melemahkan perusahaan menengah ke bawah. Selain itu juga belum ada sosialisasi,” kata sala satu pengusaha kontraktor di Kabupaten Bekasi, Roy, Kamis (9/1) lalu.

Ia berpendapat, apabila E-katalog tersebut tahun ini langsung diterapkan tanpa melalui sosialisasi, bukan hal yang mustahil juga dapat menghambat pembangunan infrastruktur. Menurut Roy, kebanyakan pengusaha di Kabupaten Bekasi belum mengetahui bagaimana proses pelaksanaannya.

”Selama itu untuk kebaikan pembangunan infrastruktur dan kepentingan masyarakat, pada prinsipnya, saya selaku pengusaha akan mendukung, tapi kalau tanpa ada sosialisasi nantinya akan berdampak pada proses pengerjaan,” terang Roy.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi (Gapensi) Kabupaten Bekasi,  Wasju. ”Kalau saran saya, jika hal ini dilakukan perlu ada tahapan-tahapan. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, tidak mengganggu kerja pengusaha kontraktor dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

Namun hal berbeda disampaikan Ketua Asosiasi Konstruksi Seluruh Daerah Indonesia (Aksdai) Kabupaten Bekasi, Budhiarta. Dia berpendapat, meskipun ada potensi pengurangan proyek bagi pengusaha kontraktor, dengan adanya kebijakan tersebut dipercayai bisa meningkatkan kualitas pembangunan.

”Kalau saya bicara pribadi, memang ada pengurangan pendapatan. Namun jika dilihat dari perspektif kualitas pembangunan dan pelaksaan kegiatan, bisa lebih tepat waktu. Kami mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah,” tegas Budhiarta.

Sedangkan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Pemkab Bekasi, Beni Saputra mengakui, rencana penerapan e-katalog tersebut belum dilakukan sosialisasi. (and)

Close