BekasiBerita Utama

Ketua Organda Dipolisikan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Akibat tidak kunjung bekerja sebagai tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi seperti yang sebelumnya dijanjikan, Eko Budi Yanto (38) melaporkan ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi ke Polres Metro Bekasi Kota. Ia merasa ditipu karena telah membayar uang sebesar Rp20 juta.

Kejadian berawal pada Januari tahun lalu, Eko bertemu dengan Amat Juaini yang saat ini menjabat sebagai ketua Organda Kota Bekasi. Ia mengaku mendengar kabar bahwa yang bersangkutan bisa memasukan seseorang menjadi TKK dilingkungan Dinas Perhubungan.

Menjelang akhir Januari 2019, ia menyerahkan uang sebesar Rp20 juta. Namun, hingga saat ini adik iparnya belum juga bekerja sebagai TKK dilingkungan Dishub Kota Bekasi. Menunggu terlalu lama, Eko berniat untuk meminta uangnya kembali, hingga saat ini baru Rp10 juta yang ia terima, terlapor terus mengulur waktu.

“Iya (laporan kemarin), kemarin saya sudah bayar Rp20 juta, karena saya sudah menunggu terlalu lama, yaudah saya minta balikin aja deh uangnya. Pas dibalikin pertama ada tuh baru Rp7,5 juta, saya minta balikin lagi baru Rp2,5 juta, baru terima Rp10 juta. Nah pas itu kan saya masih adalah kompensasi (keringanan waktu), yaudah bang nanti, dijanjiin terus udah tiga kali, tanggal 10, tanggal 15, yaudah saya udah nggak ada tenggang waktu lagi, saya udah cape,” keluh Eko, Jumat (17/1).

Tanggal 15 Desember lalu, terlapor dijelaskan oleh Eko sudah menyanggupi jika tidak kunjung mengembalikan uang seluruhnya, bersedia untuk dilaporkan. Saat ini ia merasa malu dengan mertuanya, lantaran uangnya sebanyak itu belum juga dikembalikan. Bahkan, ia mengaku hubungan rumah tangganya dengan sang istri sempat terganggu karena hal ini.

Total uang tersebut diakui seluruhnya merupakan uang mertuanya, alhasil ia menyesal mengetahui kenyataan seperti ini. ”Semua uang mertua saya semuanya, paling saya cuma bisa bantu gitu kan, eh tau-tau begini ujung-ujungnya. Engga gatau cuma denger aja (terlapor bisa memfasilitasi menjadi TKK). Iya Ade istri, kan dari pada dia ngojek-ngojek kaya gitu kan mendingan ini, eh tau-taunya kaya gini, aturan uangnya buat modal dia aja,” lanjut Eko.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Kota Bekasi Amat Juaini mengaku sudah mengetahui laporan tersebut. Ia mengaku belum bisa memberikan penjelasan terkait dengan pelaporan warga atas dirinya.

”Kalau ada laporan bener saya tau dari temen media tapi yang mereka lapor kan tidak nyamper ke mana-mana itu wartawan semua. Nanti aja saya akan jelas kan bang,” katanya.

Dipastikan, saat ini pemerintah Kota Bekasi tidak membuka rekruitmen TKK untuk organisasi perangkat daerah (OPD) manapun.”Sementara ini belum, engga ada,” tegas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto.

Laporan ini masih dalam proses pihak kepolisian, pelapor dalam waktu dekat ini akan dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Arman berharap pelapor sebisa mungkin mau untuk memberikan keterangan kepada polisi guna proses lebih lanjut.”Iya ini lagi mau saya cek LP nya, dan sebisa mungkin pelapornya mau saya minta keterangan nya,” singkatnya.

Pengamat kebijakan publik Kota Bekasi, Syafrudin menyayangkan pristiwa tersebut masih saja terjadi dilingkungan pemerintah Kota Bekasi. Menurutnya, pemerintah berulang kali telah memberikan imbauan agar warga Kota Bekasi tidak mudah tergiur dengan janji yang diberikan.

”Biasanya kalau ada rekrutmen pasti diberikan pengumuman. Saya harap warga jangan mudah tergiur dengan iming-iming yang diberikan oleh oknum,” terang mantan Komisioner KPU Kota Bekasi ini.

Menurutnya, pelaku harus mendapatkan sanksi tegas terkait masalah tersebut, agar dapat memberikan efek jera. ”Sementara korbannya, jangan sungkan untuk melaporkan. Kadang, ada korban yang merasa malu ataupun masih berharap bisa menjadi TKK,” tegasnya

Penuturan serupa juga disampaikan Pengamat Sosial Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi (IBM), Hamludin. Menurutnya, oknum yang masih saja tega mencari keuntungan berbekal kedekatan dengan pejabat bahkan kepala daerah, atau mengatasnamakan pemerintah dinilai bisa merusak nama baik pemerintah ditengah masyarakat. Dewasa ini dua kasus ditemukan di Kota Bekasi, keduanya sama-sama menjanjikan korbannya untuk bisa bekerja sebagai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Kota Bekasi.

Masyarakat diminta untuk cermat dan mengetahui informasi perihal ini, tidak lagi percaya terhadap satu atau dua orang yang memberikan angin segar dengan imbalan sejumlah uang. Ikuti saja mekanisme yang berlaku.

”Pemerintah harus menindak tegas ya, ketika ada orang yang melakukan demikian, di pross saja secara hukum gitu ya, karena ini sudah masuk pidana ya. Artinya, pemerintah ketika tegas maka dia berusaha menjaga Marwah pemerintah itu sendiri, jangan sampai kalau dibiarkan ada kepercayaan di masyarakat bahwa ada kok pemerintah yang bisa main, itu yang berbahaya dan merusak Marwah pemerintah itu sendiri,” jelasnya.

Aparatur baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun TKK yang dihasilkan dari proses rekrutmen demikian tentu saja akan mempengaruhi kinerja dan pola kerjanya. Ketika seseorang harus mengeluarkan modal, terlebih dengan nilai yang cukup besar, maka yang pertama kali di fikirkan adalah bagaimana uangnya bisa kembali dan memperoleh keuntungan selanjutnya, bahkan berkali-kali lipat dari uang yang dikeluarkan.

”Oknum-oknum yang suka bermain juga harus mengerti itu, tidak hanya mencari keuntungan, setidaknya pemerintah juga harus menindak tegas oknum itu,” tukasnya.(sur)

Close