Radarbekasi.id – Dana untuk partai politik (parpol) dari Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi harus bermanfaat untuk masyarakat.
Pengamat Politik Bekasi, Adi Susila mengatakan, parpol perlu menyusun program yang dapat menjawab kebutuhan masyarkat. ”Karena itu uang rakyat, berarti uang tersebut harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Senin (20/1).
Pria yang pernah menjabat sebagai ketua KPU Kabupaten Bekasi ini menyatakan, selama ini dirinya belum melihat program parpol yang menyentuh langsung ke masyarakat. Padahal kata Adi, harusnya itu menjadi pertanggungjawaban partai.
”Kalau menurut saya belum. Artinya tidak ada program yang terencana. Misalnya tahun ini programnya apa. Mestinya itu harus menjadi pertanggungjawaban minimal kepada konsituen mereka. Satu tahun ini mau ngapain,” tuturnya.
Dirinya pun menyarankan agar pemerintah menghapus dana parpol jika anggaran tersebut tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat.
”Misalkan digunakan untuk keperluan rakyat, menurut saya harus dibuka, karena itu uang negara, uang rakyat. Kalau itu untuk kepentingan pribadi ngapain dibantu,” tukasnya.
Disinggung terkait dengan penggunaan dana untuk agenda internal partai, menurut dia, hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Karena, kata Adi, parpol juga mendapatkan anggaran dari iuran anggota.
Sejatinya, anggaran dari iuran anggota digunakan untuk keperluan internal partai.
”Kalau dari sisi normatif memang itu aturan karena undang-undang mengatur bahwa negara memberikan bantuan kepada partai. Sekarang gini, partai itu sumber pendapatanya banyak. Harusnya untuk keperluan internal dari iuran anggota,” ucapnya.
Diketahui, Pemkab Bekasi mengeluarkan anggaran miliaran rupiah untuk dana parpol. Jumlah anggaran disesuaikan dengan perolehan suara yang dikalikan Rp 1.500. Partai Gerindra menjadi partai yang mendapatkan anggaran terbesar karena menjadi pemenang pada Pemilu 2019 lalu.(pra)
