BekasiMetropolis

Nasib TKK Terancam

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi II DPR RI sepakat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memastikan tidak ada lagi pegawai yang bekerja di instansi pemerintah dengan status selain PNS/ASN dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Menanggapi kebijakan itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Dariyanto meminta kejelasan kepada pemerintah pusat mengenai regulasi tersebut. Pasalnya akan berdampak ke daerah karena banyaknya pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) diluar PNS dan PPPK, khususnya di Kota Bekasi.

Pasalnya kata dia, saat ini Kota Bekasi mayoritas pelayanan publik di tangani oleh pegawai berstatus sebagai Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Contohnya di setiap kantor kelurahan hanya ada sekitar enam PNS yakni Lurah, Sekretaris Lurah, kemudian para kasi. Sisanya pelayanan publik tersebut ditangani oleh TKK yang jumlahnya di Kota Bekasi mencapai sekitar 12.000 TKK.

”Nanti kan 12.000 TKK itu mereka nanti akan di tes untuk menjadi pegawai PPPK nanti dari 12.000 itu kan nggak mungkin semuanya lulus apa lagi PPPK itu kan minimal D3 dan S1,” terangnya.

Dariyanto menambahkan, yang jadi pertanyaan serta kekhawatiran adalah bagaimana jika terjadi kekurangan SDM di kantor pelayanan publik seperti kantor kelurahan kecamatan juga di sekolah atau dinas-dinas.

Selain itu pihaknya juga mempertanyakan alokasi anggaran gaji PPPK. Dijelaskannya, dalam Undang-Undang ASN diatur bahwa gaji PPPK dibebankan kepada Pemda melalui APBD. Jika ada kekurangan pemerintah pusat akan memberikan bantuan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

”Karena pada saat undang-undang itu digodok di zaman Presiden SBY, PPPK itu gajinya ditanggung seluruhnya oleh pemerintah pusat,” katanya.

Namun, saat ini ketika undang-undang itu sudah disahkan aturan tersebut bergeser atau berubah di mana PPPK itu ditanggung oleh APBD. Apabila APBD kurang maka penggajian PPPK akan dibantu oleh pemerintah pusat.

”Nah kalau DPRD Kota Bekasi sendiri berharap PPPK itu 100 persen ditanggung oleh pemerintah pusat. Kami meminta kejelasan atau meminta solusi seperti apa, kebijakan dari pusat,” tukasnya. (pay)

Close