Cikarang

Pembangunan Kampus Maritim Minta Dihentikan

PEMBANGUNAN KAMPUS: Sejumlah pekerja masih terus melanjutkan pengerjaan pembangunan Kampus Maritim di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Selasa (21/1). Padahal, proyek tersebut belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pembangunan Kampus Maritim yang berlokasi di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi ini ternyata belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

Menurut Kabid Perizinan dan Tata Ruang DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Sukmawati, sampai saat ini pihaknya belum mengeluarkan IMB untuk pembangunan Kampus Maritim tersebut. Walaupun sebelumnya sempat ada yang mengajukan izin.

”Kalau tidak salah ada yang sempat nanya-nanya itu akhir tahun 2019 lalu. Tapi kami sampaikan penuhi dulu persyaratannya. Sebab kami tidak akan mengeluarkan IMB jika izin tata ruangnya tidak sesuai prosedur. Infonya lahan tersebut adalah pertanian basah,” kata Sukmawati saat dimintai keterangan, Selasa (21/01).

Ia menegaskan, pembangunan tersebut harus ada site plan dan sarteknya. Kemudian disana ada keterlibatan dinas teknis, termasuk harus dokumen lingkungan yang mencakup berbagai hal. Selama itu belum terpenuhi, maka IMB-nya belum bisa dikeluarkan.

”Jadi, kalau persyaratannya belum lengkap, maka IMB-nya tidak bisa kami terbitkan. Makanya saya sarankan, silahkan lengkapi dulu syarat itu ke dinas teknis,” imbuh Sukmawati.

Dia pun meminta agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak Peraturan Daerah (Perda), memberhentikan sementara pembangunan kampus tersebut sebelum ada IMB-nya.

”Kami tidak punya kewenangan untuk menindak. Jika masih berjalan pembangunannya, itu kewenangan Satpol PP untuk melakukan eksekusi di lapangan selaku penegak Perda,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto malah mengaku bangga dengan adanya pembangunan Kampus Maritim di wilayah Kabupaten Bekasi. Pasalnya, kata dia, nantinya perekonomian disana akan lebih berkembang, dan yang terpenting, akses pendidikan warga Kabupaten Bekasi lebih mudah.

Kendati demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, bukan berarti pihak pengelola Kampus Maritim yang tidak mau mengurus IMB-nya.

”Seharusnya Pemkab Bekasi berterimakasih kepada pihak Kampus Maritim yang sudah mau berinvestasi di Kabupaten Bekasi. Tapi bukan berarti ada toleransi, jika tidak memiliki IMB harus tetap diproses. Saya tidak melihat siapa pun itu, termasuk perusahaan milik negara sekali pun, semua prosedur tetap harus dijalankan,” sarannya.

Maka dari itu, dia meminta agar pihak kampus segera mengikuti prosedur yang ada dan mengurus semua perizinan.

”Langkah yang diambil Satpol PP itu selaku penegak Perda nomor 10 tahun 2014 tentang IMB, sudah tepat, dengan mendatangi lokasi kampus yang belum mengantongi IMB tersebut, dan kalau perlu disegel,” tukas Budiyanto. (pra)

Close