Metropolis

Dewan Desak Satpol PP Segel Bangunan tanpa IMB

Pembangunan Kampus Maritim Terus Berlanjut

PEMBANGUNAN KAMPUS: Seorang warga sedang melihat proses pembangunan Kampus Maritim yang masih berlangsung walaupun belum dilengkapi IMB di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Rabu (22/1). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pembangunan Kampus Maritim yang berada di Kampung Gombang, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi hingga saat ini masih tetap berjalan, meski belum ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Peraturan dan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Bekasi, Rohadi mengaku, belum bisa mengambil tindakan apa-apa. Walaupun kewenangan untuk memberhentikan pengerjaan pembangunan kampus tersebut merupakan ranah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak Peraturan Daerah (Perda).

Dia menegaskan, pihaknya akan terlebih dulu mengumpulkan pihak-pihak terkait untuk diminta keterangan, mulai dari DPMPTSP, Dinas PUPR, Satpol PP, pihak kecamatan, pihak desa, dan pengelola kampus.

“Hari Senin (28/1) mendatang kami akan memanggil yang bersangkutan, baik kontraktor maupun pengelola kampus. Termasuk mengundang seluruh instansi terkait. Sebab yang mengeluarkan IMB itu adalah DPMPTSP, setelah mendapat rekomendasi dari desa, kecamatan, Distaru dan Dishub untuk Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Kami sedang mengumpulkan data, dan belum bisa mengambil tindakan apa-apa,” kata Rohadi, Rabu (22/1).

Menurutnya, dalam pertemuan nanti pihaknya akan menanyakan apa saja yang sudah dilakukan pengelola kampus. Pasalnya, setiap dinas ada wasdalnya pembangunan untuk melakukan survei. Hal ini mengingat, informasinya sudah ada rekomendasi dari pihak kecamatan dan desa.

”Makanya kami mau rapatkan dulu langkah apa yang mau diambil. Lalu proses apa saja yang sudah ditempuh oleh kontraktor atau pengelola kampus. Kami ingin tahu kenapa bisa langsung melakukan pembangunan, atas dasar apa mereka membangun,” tegas Rohadi.

Sementara itu, Kasi Ekbang Kecamatan Sukawangi, Elli Dalah menuturkan, bahwa pihak kecamatan hingga saat ini belum pernah menerima surat permohonan perizinan dari pihak Kampus Maritim.

”Dari sejak kampus tersebut dibangun hingga sekarang, kami belum menerima surat permohonan izin apalagi mengeluarkan rekomendasi,” beber Elli

Sedangkan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, berjanji akan memanggil dinas terkait untuk meminta keterangan terkait Kampus Maritim yang belum mengantongi IMB, tapi sudah dilakukan pembangunan. “Kami akan panggil sejumlah dinas terkait, termasuk DPMPTSP, seperti apa penjelasan dari mereka,” ucap Ani.

Ia menilai, jika pembangunan sudah dilakukan tapi belum dilengkapi IMB, maka pihak kampus telah melanggar Peraturan Daerah (Perd) Nomor 10 tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Oleh karena itu, Ani menyarankan Satpol PP selaku penegak Perda harus mengambil tindakan tegas atau menyegel bangunan tersebut.

”Kami juga akan panggil Satpol PP, kenapa mereka (Satpol PP,Red) belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) selaku penegak Perda,” sesal Ani. (pra)

Related Articles

Back to top button