BekasiBerita Utama

Nasib TKK Terancam

Rencana Pemerintah Menghapus Honorer

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ratusan ribu Tenaga Kontrak atau Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terancam diberhentikan. Pasalnya, Pemerintah bersama DPR sepakat akan menghapus pegawai tidak tetap dan sejenisnya. Wacana ini merupakan kesimpulan dari rapat kerja mengenai persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020.

Ya, di Kota Bekasi terdapat 13.058 Tenaga Kerja Kontrak. Jumlah tersebut lebih banyak ketimbang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya sekitar 11.000. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto mengaku belum mengambil sikap terkait masalah tersebut.

”Itu kan baru pembahasan, sama juga seperti kemarin eselon tiga sama empat dihapus. Ternyata kan setelah dikaji ada kebijakan nggak jadi. Ya itu tadi, ketika tenaga honorer dikurangi pasti ada konsekuensinya, apakah itu menjadi pekerjaan maksimal atau menjadi lebih tidak maksimal seandainya tenaga kontrak itu dikurangi atau ditiadakan,” katanya.

Tenaga Kontrak atau yang lebih dikenal dengan TKK dilingkungan Pemkot Bekasi ini didistribusikan hingga ke wilayah kelurahan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Mereka dikenal dengan petugas Pantau Monitoring (Pamor), bertugas untuk menjemput dan mengantarkan dokumen kependudukan langsung ke rumah warga, maupun bentuk pelayanan lainnya.

Efektivitas kinerja TKK sendiri diakui oleh Karto cukup beragam, dinilai dari proses evaluasi yang dilakukan oleh BKPPD. Bagi TKK dengan kinerja dibawah standar, BKPPD disebut tidak segan menindak tegas dengan memutus kontrak. Masa kerja TKK setiap tahun akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. ”Kalau memang dia (TKK.red) tidak disiplin, kan konsekuensinya akan kita putus kontrak,” lanjut Karto.

Dia menambahkan, dari ribuan TKK di Kota Bekasi, sebanyak 553 TKK diantaranya lulus seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, Karto mempertanyakan Juklak dan Juknis dari PPPK tersebut. ”Yang pasti saya kan melihat Juklak Juknisnya kejelasannya seperti apa,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kota Bekasi, Firmansyah menyebut kesepakatan antara pemerintah dengan DPR RI salah. Hematnya, tenaga honorer yang ada saat ini seharusnya ditingkatkan statusnya menjadi PNS, tidak membuang begitu saja.

Saat ini pimpinan pusat FPHI dijelaskan sedang dalam proses menggugat Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Gugatan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) oleh seribu tenaga honorer se-Indonesia.

“Ya, PPPK saja belum jelas, kalau mau begitu kan saya baca juga, kata dia nanti di tes segala macem, kapan jadinya ?. Kalau dites pun memang semuanya, terus sisanya siapa?, Anggota DPR ?, Seperti guru, memang dia yang ngajar. Itu lah makanya salah besar, kalau mau tingkatkan sekarang menjadi PNS secara bertahap bukan langsung di-cut (ditiadakan),” terangnya.

Ia menyebut kebijakan saat ini sebagai bentuk kemunduran sistem pemerintahan, sejak zaman pemerintahan Presiden Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih bisa dilakukan peningkatan status dari tenaga honorer menjadi PNS, sementara saat ini tidak bisa.

Terpisah Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) kabupaten Bekasi Edward Sutarman, mengaku akan melakukan kajian terhadap rencana penghapusan honorer. ”Ya memang sudah ada regulasinya, dan kesepakatan antara Kemenpan RB dan DPR RI,” kata pria yang karib disapa Edo ini.

Namun, Edo tidak dapat merinci jumlah secara keseluruhan para tenaga honor yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. ”Kalau di Pemkab Bekasi tenaga honor namanya tenaga harian lepas (THL). Nah THL ini sistem honornya ada di masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jadi kalau di BKPPD ini hanya khusus Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya.

Senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju. Dia mengaku saat ini sedang melakukan kajian. ”Kemungkinan tidak ada penghapusan tenaga honor, melainkan THL yang sudah ada nantinya akan diidentifikasi sesuai aturan. Jadi nanti sesuai kebutuhan,” katanya.

Pihaknya, kata Uju, akan melakukan pendataan jumlah seluruh yang ada di Kabupaten Bekasi. ”Untuk saat ini kami memang tidak ada data secara keseluruhan. Sebab anggarannya juga adanya serta jumlah THL di masing masing OPD,” jelasnya.

Sekadar diketahui, Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sepakat untuk menghapuskan tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap. Sehingga nantinya organisasi pemerintahan hanya diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keputusan itu juga sudah diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8 mengenai larangan rekrutmen tenaga honorer.

BKN sendiri mencatat ada sekitar 300 ribuan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah, seluruhnya ini tercatat sebagai honorer K2. Adapun, jumlah tersebut tidak termasuk pegawai non-PNS lainnya yang berada di lingkungan pemerintahan. Lantas bagaimana cara merealisasikan penghapusan tenaga honorer?

”Kalau langkah konkret menyelesaikan ini untuk saat ini paling kita sarankan satu kalau bisa daftar CPNS daftar kalau masih memenuhi syarat usia, kalau masih masuk syarat masuk PPPK ya masuk PPPK. Itu untuk penyelesaiannya,” kata Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono, kemarin.

Penghapusan tenaga honorer dan lainnya sudah dicetuskan sejak lama. Menurutnya, pemerintah sudah pernah mengangkat tenaga honorer pada tahun 2005. Pada saat itu yang terakomodasi hanya tenaga honorer K1, sedangkan yang ada saat ini adalah tenaga honorer K2 dan pegawai tidak tetap lainnya.

Dia menjelaskan banyaknya tenaga kerja non-PNS dan PPPK juga karena tidak tegasnya pejabat pembina kepegawaian (PPK) pusat maupun daerah. Sebab, larangan rekrutmen tenaga honorer sudah diterbitkan.

”Sebenarnya larangan ini yang tidak dipatuhi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah. Tapi tenaga honorer ini kebanyakan di daerah, Pemda,” ujar dia (Sur/pay/and/det)

Close