BekasiInfrastrukturPemerintahanPublik

Dua Mantan Anggota Dewan Beda Pendapat

Dua Mantan Anggota Dewan Beda Pendapat

dua mantan anggota dewan beda pendapat
RANGKA BANGUNAN: Beginilah kondisi rangka bangunan Kampus Maritim yang belum memiliki IMB dan sudah tidak ada aktivitas di Desa Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Senin (27/1). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Gerindra, Hariyanto, membantah jika dirinya diduga sebagai calo atau orang yang dipercaya untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kampus Maritim di Desa Sukawangi, Kabupaten Bekasi.

Dia dengan mengatakan tidak pernah ikut campur dalam mengurus IMB kampus tersebut. Walaupun sebelumnya pernah diajak oleh pihak kampus untuk bertemu dengan dinas terkait.

”Saya sama sekali tidak ikut campur untuk urusan IMB Kampus Maritim. Memang dulu pernah diajak ketemuan dengan dinas pertanian maupun dinas terkait. Tapi itu pun hanya sekali, dan selanjutnya sudah tidak pernah lagi,” ujarnya, Senin (27/1).

Pria yang juga mantan ketua fraksi partai Gerindra ini menuturkan, untuk konteks pembangunan Kampus Maritim itu ia hanya sebatas penjual tanah pada tahun 2014 lalu. Artinya, tidak tahu-menahu proses pengurus izin kampus tersebut. Oleh karena itu, dirinya meminta, pihak kampus jangan membawa-bawa namanya.

”Saya hanya sebatas penjual tanah tidak lebih dari itu. Saya tidak pernah ikut campur. Kenapa tiba-tiba nama saya disebut-sebut ikut mengurus izin?. Tolong jangan asal sebut nama orang, karena saya enggak pernah mengurusi izin,” beber Hariyanto.

Munculnya pernyataan Direktur Utama Kampu Maritim, Anderas Romulus, bahwa terkait pengurusan izin sudah diserahkan kepada dirinya, Hariyanto secara tegas meminta agar pihak kampus bisa menunjukkan bukti berupa kuasa dalam hal pengurusan izin diberikan kepada dirinya.

”Kalau memang saya dikuasakan untuk mengurus izin kampus itu, coba tunjukkan mana buktinya, ada enggak?,” tanya Hariyanto balik.

Sementara itu, satu lagi mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari PPP, Khairan mengakui jika dirinya mengurus izin pembangunan Kampus Maritim. Sebab dia menilai, menjadi suatu kebanggan baginya ketika ada wancana akan dibangun Kampus Maritim di Sukawangi. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengecam pendidikan di Kabupaten Bekasi.

”Saya ini sebagai putra daerah, lahir dan besar di Bekasi, ketika ada wancana akan ada pembangunan kampus di Sukawangi, merasa bangga dan gembira. Makanya saya respon dan mendukung untuk mengurus izinnya,” terang Khairan saat dihubungi melalui telepon, Senin (27/1).

Dia menuturkan, proses pengurusan izin kampus tersebut berawal dari adanya permintaan atau tanggapan dari lingkungan sekitar. Pada saat itu, kata dia, rencana tersebut direspon oleh masyarakat setempat dengan bukti tanda tangan. Kemudian, dirinya meminta rekomendasi ke Kepala Desa Sukawangi, Jamalludin, hasilnya beliau merespon dan mendukung.

Setelah itu, dirinya mendatangi Camat Sukawangi, Agung Suganda untuk meminta rekomendasi, dan direspon dengan baik, sehingga dikeluarkan rekomendasi dukungan. Menurutnya, berbekal persetujuan lingkungan dan rekomendasi dari pihak desa maupun camat, itu ia dijadikan sebagi acuan untuk mengurus IMB ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

”Semuanya telah memberi dukungan, baik dari masyarakat, desa, kecamatan, termasuk lampiran dukungan dari ormas di Kabupaten Bekasi. Semua itu saya bawa ke Pemkab Bekasi sebagai acuan dan dilengkapi sertifikat,” ucapnya.

Lanjut Kahiran, acuan tersebut langsung diteken dan dibawa ke dinas terkait, termasuk ke dinas yang mengurus zona tata ruang. Mengingat Desa Sukawangi masuk zona kuning, sempat dimusyawarahkan di komisi IV karena terkait pendidikan. Dia menegaskan, penyebab izin tidak keluar sampai saat ini, terkendala masalah zona.

”Salah satu kendala sehingga izin tidak keluar, karena lokasi kampus yang ada di Desa Sukawangi masuk zona kuning. Tapi sebenarnya hal itu bisa diubah kalau untuk pendidikan, rumah sakit, maupun beberapa fasilitas umum lainnya. Bahkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sempat direvisi, tapi sampai saat ini hasilnya tak kunjung turun,” tukas Khairan.

Saat ditanya mengenai sudah dilakukannya pembangunan kampus yang belum ada IMB-nya dari Pemkab Bekasi, dengan nada tinggi Khairan menyampaikan, dari lingkungan sudah mendukung, tidak ada yang protes, makanya pembangunan dilakukan.

”Dalam hal proses pembangunan Kampus Maritim itu, dari lingkungan sekitar tidak ada yang protes, malahan mendukung. Bupati Bekasi silahkan tanya ke warga apakah mendukung atau tidak?,” tantangnya.

Sedangkan Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bekasi, Danto sangat menyayangkan ulah dari dua mantan anggota dewan yang diduga menjadi calo perizinan Kampus Maritim.

”Jika konteks untuk hal negatif, saya sebagai wakil rakyat sangat menyayangkan tindak-tanduk mereka. Ini akan berdampak terhadap marwah DPRD Kabupaten Bekasi,” ungkap Danto.

Pria yang juga politisi Partai Gerindra ini mendesak, agar penegak hukum (Polisi,Red) bisa mengusut tuntas masalah perzinaan Kampus Maritim, yang diduga menyalahi aturan. Sebab, dalam persoalan ini BK tidak bisa berbuat banyak, karena kedua orang tersebut sudah bukan lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

”Kalau kami (BK) itu hanya dapat memproses anggota dewan yang bermasalah pada periode saat ini, dan bagi yang sudah tidak aktif lagi, kami tidak punya kewenangan. Jadi yang berhak mengusut itu adalah penegak hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama Kampus Maritim, Anderas Romulus memenuhi undangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi, terkait pembangunan kampus yang belum mengantongi IMB di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi.

Anderas yang didampingi salah satu perwakilan dari pengawas pembangunan Kampus Maritim mendatangi Kantor Bupati Bekasi, dengan tegas mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengajukan IMB sejak enam tahun lalu. Hanya saja kata dia, yang mengurus bukan dirinya langsung, melainkan saat itu ada dua Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

”Untuk mengurus IMB itu saya serahkan ke Hariyanto dan Khairan, yang saat itu masih menjabat sebagai Anggota Dewan,”  beber Anderas saat ditemui di Gedung Bupati,” Jumat (24/1) lalu.

Ia menjelaskan, IMB kampus milik Hariyanto yang akan dibangun di atas lahan seluas tiga hektar diurus bersamaan dengan Kampus Maritim. Bukan berarti dirinya tidak mau mengurus sendiri.

”Kebetulan rumah yang bersangkutan (Hariyanto,Red) dekat dengan lokasi pembangunan kampus. Lahan buat kampus itu juga kami beli dari beliau dan merupakan tanah milik Hariyanto. Apalagi dia saat itu juga menjabat sebagai dewan. Jadi yang bersangkutan sekalian menawarkan diurus IMB-nya,” terang Anderas.

Saat ditanya mengenai proses IMB belum masuk ke Bidang Perizinan dan Tata Ruang di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Anderas berjanji akan meninjau langsung untuk memastikan proses izin tersebut. Pasalnya, sejauh ini tanda terimanya ada, dokumen lengkap, tinggal di-follow up.

”Kami sudah cukup lelah. Makanya kami akan berupaya langsung meninjau sejauh mana proses izin-nya di dinas terkait. Wajar dong kami mengetahui perkembangannya. Sebab, kalau mengurus sertifikat saja paling lama enam bulan, tapi kenapa untuk izin yang notabene buat pendidikan yang jelas ada spesialisasi-nya kenapa begitu lama dan dipersulit?. Lalu kendalanya dimana?,” tanya Anderas.

Mengenai proses pembangunan yang tetap berjalan, meski belum ada IMB, kata Anderas, hal tersebut dilakukan atas persetujuan dari warga, pejabat setempat, termasuk pejabat Pemkab Bekasi yang disampaikan secara lisan.

”Katanya kalau sudah dapat dukungan warga dan pemerintah setempat, selama kondusif, apa lagi untuk pendidikan, diperbolehkan,” tutur Andreas.

Adapun rencana pemberhentian pembangunan yang akan dilakukan Pemkab Bekasi melalui Satpol PP selaku penegak Perda, menurut Anderas, itu tidak ada masalah.

”Bagi kami tidak ada masalah jika pembangunan dihentikan. Kami akan kooperatif dan mengikuti aturan dari Pemerintah,” ucapnya.

Sedangkan mengenai lokasi kampus yang katanya merupakan lahan hijau (pertanian), Andreas mengaku tidak mengetahuinya. ”Saya kurang tahu mengenai status lahan tersebut. Karena yang mengurus semuanya adalah Hariyanto, dan beliau sangat tertutup. Apalagi persyaratan yang diminta sudah banyak,” tegasnya.

Sementara Kepala Bidang Peraturan dan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Bekasi, Rohadi mengakui jika pihaknya mengundang pengelola maupun pemilik Kampus Maritim untuk menanyakan kenapa pembangunan sudah dilakukan sementara belum ada IMB-nya.

”Memang kami mengundang pihak kampus untuk meminta penjesan lebih detail lagi. Bahkan kami juga menanyakan seputar IMB termasuk siapa yang memberikan rekomendasi untuk melakukan pembangunan,” bebernya.

Lanjut Rohadi, setelah mendapat penjelasan dari pihak kampus, selanjutnya Satpol PP akan mengundang dinas terkait untuk memastikan kembali IMB Kamous Maritim tersebut, termasuk menanyakan status lahan.

”Untuk penghentian proses pembangunan serta penyegelan, kami masih menunggu instruksi dari dinas terkait. Nanti kami akan duduk bareng dulu dengan dinas-dinas terkait,” pungkasnya. (pra)

Related Articles

Back to top button