CikarangPemkab

Pilkades Tunggu Juklak Juknis

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2020 di 16 Desa yang ada di Kabupaten Bekasi saat ini masih menunggu pengesahan Peraturan Bupati (Perbup), terkait SK Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak).

”Suratnya sudah diserahkan Bupati, tinggal tunggu ditandatangani beliau saja karena itu dasar kita dalam pelaksanaan Pilkades 2020. Ya, semoga di tanggal 30 Januari 2020 sudah ditandatangani,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Bekasi, Maman Firmasyah kepada Radar Bekasi, Senin (27/1).

Maman menjelaskan, Juknis dan Juklak itu penting karena memuat tentang pedoman dan tata cara pencalonan pemilihan pengangkatan/pelantikan serta penyelesaian sengketa Pilkades. Sehingga, tanpa ada pengesahan Bupati pelaksanaan Pilkades serentak 2020 belum bisa digelar.

Sementara itu, sambil menunggu pengesahan Bupati terkait Juknis dan Juklak Pilkades 2020 ini, Maman menegaskan, pihaknya saat ini sudah melakukan sejumlah persiapan. Bahkan, SK Bantuan APBD kegiatan Pilkades sudah selesai, dan panitia Pilkades di 16 Desa telah selesai dibentuk.

”Jadi, untuk persiapan Pilkades di 16 Desa terus kita lakukan, seperti berkoordinasi dengan pihak terkait, lalu pembuatan SK bantuan dana Hibah APBD, sampai membentuk panitia Pilkades sudah dilakukan oleh tiap-tiap BPD di desa masing-masing,” jelasnya.

Pada tanggal 4 Februari 2020 nanti, lanjutnya, akan dilaksanakan kegiatan pembekalan terhadap para panitia Pilkades di Hotel Prembis, sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan yang berlaku. ”Kita berharap dari para panitia yang dipilih oleh BPD ini mampu jalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai aturan, agar terciptanya pelaksanaan Pilkades serentak 2020 yang aman, damai dan jauh dari konflik ditengah masyarakat, atau kondusif.

Dia juga menegaskan, calon Kepala Desa (Kades) yang mengikuti pelaksanaan Pilkades serentak 2020 dipastikan tidak dipungut biaya pendaftaran. Pasalnya, pelaksanaan saat ini telah ditanggung penuh oleh APBD Pemkab Bekasi.

”Seluruh biaya penyelenggaraan Pilkades serentak nanti ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, melalui anggaran APBD tahun 2020. Jadi, tak boleh ada Pemerintah Desa atau Panitia yang menarik sumbangan apapun dari calon Kades,” tegas Maman.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani rukmini mengatakan, dalam penyelenggaraan Pilkades Serentak 2020 ini pada prinsipnya panitia dilarang memungut dana atau sumbangan dari calon Kades dalam bentuk apapun, karena hal ini masuk kategori pungutan liar (pungli).

”Sesuai aturan sudah jelas tak ada lagi pungutan apapun kepada calon Kades di penyelenggaraan Pilkades serentak, segala kebutuhan sudah ditanggung oleh Pemkab Bekasi melalui APBD dan itu sudah kita sahkan senilai 5,8 miliar lebih,” kata Ani dihubungi terpisah.

Namun, Ani menyampaikan, bisa saja calon kades dimintai dana terkait hal-hal teknis asalkan itu dimusyawarahkan dengan melibatkan semua kandidat untuk diajak rembuk agar ada transparasi. Intinya untuk hal-hal teknis dan melibatkan urun rembuk tak menjadi masalah.

”Jadi perlu kami sampaikan, statement saya ini tidak bicara ada pungutan ya karena memang aturan jelas tak ada pungutan. Tapi untuk hal-hal teknis dan melalui musyawarah yang melibatkan semua kandidat sebagai wujud kebersamaan tak cuma tak masalah, asal jangan cuma satu kandidat nanti malah dianggap berat sebelah,” ungkapnya. (Cr49)

Close