EkonomiIndustri

Walhi Sebut Pulau-pulau Kecil Babel Terancam Tenggelam Akibat Pertambangan dan Perkebunan

Warga memperlihatkan lokasi lubang tambang batu bara di kawasan Jalan Usaha Tani, Makroman, Kecamatan Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (24/2/2014). Bekas lubang tambang batu bara berjarak 1,2 kilometer dari pemukiman warga di kawasan lahan CV Arjuna tersebut tampak dibiarkan tanpa tanda keselamatan atau tanda peringatan apapun. (TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO) (Tribun Kaltim/NEVRIANTO HARDI PRASETYO)

RADARBEKASI.ID, BEKASI –  Izin usaha pertambangan dan perkebunan berskala besar yang menyasar pulau-pulau kecil di Kepulauan Bangka Belitung mendapat sorotan dari pemerhati lingkungan.

Salah satu yang dikhawatirkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kepulauan Bangka Belitung yakni terbitnya izin usaha tambang dan perkebunan di Pulau Lepar, Bangka Selatan.

Direktur Eksekutif WALHI Bangka Belitung, Jessix Amundian mengatakan, terdapat IUP produksi timah seluas 375 hektare di Pulau Lepar.

Padahal terdapat sekitar delapan sumber mata air di sekitar IUP.

Di sisi lain terdapat juga perkebunan sawit skala besar seluas 8.199,25 hektare.

“Jika dilihat dari luasan pulau Lepar yang hanya 16.930 hektare, artinya setengah dari tata ruang Pulau Lepar telah dibebani izin korporasi dan sangat bertolak belakang dengan program Reforma Agraria Presiden Joko Widodo (Jokowi),” kata Jessix dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (28/1/2020).

Ekosistem tidak berimbang

Menurut Jessix, keadaan demikian sangat riskan mengingat ada empat desa administratif, yaitu Desa Penutuk, Tanjung Sangkar, Kumbung dan Desa Tanjung Labu di pulau itu.

Fakta ini belum lagi di-overlay dengan luas kawasan hutan, termasuk flora dan fauna endemik, DAS dan jumlah kepala keluarga dan jiwa yang terdampak langsung oleh aktivitas korporasi tersebut.

“Tentunya bagi masyarakat setempat, sumber mata air sangatlah penting bagi penghidupan mereka. Ketika pulau ini dieksploitasi, patut diduga sumber mata air ini menjadi rusak, penurunan permukaan tanah dan juga hilangnya lahan untuk sumber pangan,” kata Jessix.

“Tambang dan perkebunan skala besar membuat ekosistem tidak seimbang. Sehingga pulau-pulau kecil bisa tenggelam,” lanjut dia

Walhi menilai, produksi timah dan perkebunan sawit di Pulau Lepar sangat rentan, terutama menyangkut keselamatan rakyat dan keseimbangan ekologi di kawasan itu.

Walhi meminta Pemprov Babel secara aktif, arif dan bijak harus mendukung upaya-upaya keselamatan rakyat dan pemulihan lingkungan hidup di tengah krisis ekologis yang terjadi di Bangka Belitung.

Harus sesuai Undang-Undang

Terkait persoalan tersebut, walhi Babel menilai, momentum pembahasan raperda RZWP3K Provinsi Babel harus secara tegas memberikan perlindungan dan penyelamatan terhadap ruang hidup dan sumber penghidupan rakyat pesisir.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan mitigasi bencana kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana perintah Undang-Undang No 27 tahun 2007 junto UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Ada juga UU No32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan pemerintah No64 tahun 2010 tentang mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau kecil.

Pasal 23 UU No 1 tahun 2014 secara jelas memerintahkan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk 9 kepentingan.

Yakni Konservasi, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Budi Daya Laut, Pariwisata, Usaha Perikanan dan Kelautan serta Industri Perikanan Secara Lestari, Pertanian Organik, Peternakan, Pertahanan dan Keamanan Negara.

Keseimbangan ekosistem pulau-pulau dianggap perlu agar tidak terdampak erosi atau bahkan tenggelam.

Hal itu merujuk pada kasus tenggelamnya 2 pulau kecil di Kabupaten Banyuasin Provinsi, Sumatera Selatan, pada tahun 2019, berdasarkan Tinjauan Lingkungan Hidup walhiSumsel.

Pemberian izin HGU perkebunan monokultur skala besar diduga kuat telah menyimpang dari prinsip perencanaan tata ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga melipatgandakan akumulasi kerusakan lingkungan hidup di kepulauan.

“Ada 577 pulau-pulau kecil di Babel. Dari jumlah tersebut, 29 pulau berpenghuni. Undang-undang secara tegas melarang adanya kegiatan eksploitatif terhadap pulau-pulau kecil, termasuk alih fungsi hutan skala luas dan aktivitas pertambangan,” ujar Jessix.

sumber : https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/28/walhi-sebut-pulau-pulau-kecil-babel-terancam-tenggelam-akibat-pertambangan-dan-perkebunan?page=all

Tags
Close