BekasiBerita UtamaCikarang
Trending

Kampus Maritim Direncanakan Pindah ke Kota Bekasi

IMB Tak Kunjung Terbit

AREA KAMPUS: Seorang warga berada di area Kampus Maritim yang berada di tengah persawahan Desa Sukawangi, Kabupaten Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI –  Karena alasan sulit dan berbelitnya proses perizinan di Kabupaten Bekasi, pemilik Kampus Maritim berencana untuk membangun sarana pendidikan itu di Kota Bekasi.

Pasalnya, sejak tahun 2014, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kampus Maritim yang berlokasi di Desa Sukawangi itu tak kunjung selesai. Alasannya, wilayah tersebut masuk zona kuning, dan sempat dimusyawarahkan di komisi IV untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Kampus Maritim, Andres Romulus. ”Saya dan keluarga sudah mulai mengurus perizinan untuk pembangunan Kampus Maritim di Kota Bekasi. Artinya, menunggu sampai ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terkait IMB,” ujar Anderas, Selasa (28/1).

Ia beralasan, pihaknya tidak mau dibuat pusing mengenai perizinan yang tidak jelas sampai kapan baru selesai. Sementara untuk di Kota Bekasi, kata Anderas, sudah jelas proses perizinannya, walaupun luas lahan-nya lebih kecil dari yang ada di Desa Sukawangi sekitar 3 hektar.

”Untuk saat ini kami sudah mengurus izin pembangunan Kampus Maritim di Bekasi Kota, meski luas lahan hanya 1,5 hektar. Lokasinya dekat jalur Lingkar Utara, dekat dengan sekolah dan perumahan,” terang Andreas.

Kendati demikian, dirinya juga masih berharap IMB untuk pembangunan Kampus Maritim di Desa Sukawangi bisa rampung secepatnya. Sehingga proses pembangunan bisa dilanjutkan.

”Pembangunan Kampus Maritim yang berada di Desa Sukawangi akan tetap kami lanjutkan apabila IMB-nya bisa keluar. Dan kami berharap, dengan hadirnya Kampus Maritim di Desa Sukawangi, akan memudahkan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menimba ilmu dan aksesnya lebih terjangkau,” ucap Anderas.

Lanjut Andreas, sembari menunggu iktikad baik dari Pemkab Bekasi untuk mengeluarkan IMB, maka pihaknya juga sedang mengurus perizinan Kampus Maritim di Kota Bekasi.

Saat ditanya proses izin yang sebelumnya diurus mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dia mengaku, sampai saat ini dia belum tahu prosesnya sudah sejauh mana. Dirinya juga enggan bicara mengenai biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus izin kampus tersebut.

”Karena belum jelas seperti apa proses izin-nya dan berapa biayanya, kami belum bisa mengeluarkan anggaran. Kami juga ingin tahu kenapa pengurusan IMB-nya begitu lama?. Sehingga saya akan menelusurinya. Kendalanya apa dan solusinya bagaimana,” pungkas Andreas.

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Gerindra, Hariyanto, membantah jika dirinya diduga sebagai calo atau orang yang dipercaya untuk mengurus IMB Kampus Maritim di Desa Sukawangi, Kabupaten Bekasi.

Dia menegaskan, tidak pernah ikut campur dalam mengurus IMB kampus tersebut. Walaupun sebelumnya pernah diajak oleh pihak kampus untuk bertemu dengan dinas terkait.

”Saya sama sekali tidak ikut campur untuk urusan IMB Kampus Maritim. Memang dulu pernah diajak ketemuan dengan dinas pertanian maupun dinas terkait. Tapi itu pun hanya sekali, dan selanjutnya sudah tidak pernah lagi,” ujarnya, Senin (27/1).

Pria yang juga mantan ketua fraksi Partai Gerindra ini menuturkan, untuk konteks pembangunan Kampus Maritim itu, ia hanya sebatas penjual tanah pada tahun 2014 lalu. Artinya, tidak tahu-menahu soal izin kampus tersebut. Oleh karena itu, dirinya meminta, pihak kampus jangan membawa-bawa namanya.

”Saya hanya sebatas penjual tanah, tidak lebih dari itu. Saya tidak pernah ikut campur. Kenapa tiba-tiba nama saya disebut-sebut ikut mengurus izin?. Tolong jangan asal sebut nama orang, karena saya enggak pernah mengurusi izin,” beber Hariyanto.

Munculnya pernyataan Direktur Utama Kampu Maritim, Anderas Romulus, bahwa terkait pengurusan izin sudah diserahkan kepada dirinya, Hariyanto secara tegas meminta agar pihak kampus bisa menunjukkan bukti berupa surat kuasa dalam hal pengurusan izin diberikan kepada dirinya.

”Kalau memang saya dikuasakan untuk mengurus izin kampus itu, coba tunjukkan mana buktinya, ada enggak?,” tanya Hariyanto balik.

Sementara itu, satu lagi mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari PPP, Khairan, mengakui jika dirinya mengurus izin pembangunan Kampus Maritim. Sebab dia menilai, menjadi suatu kebanggan baginya ketika ada wacana akan dibangun Kampus Maritim di Sukawangi. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengenyam pendidikan di Kabupaten Bekasi.

”Saya ini sebagai putra daerah, lahir dan besar di Bekasi, ketika ada wancana akan ada pembangunan kampus di Sukawangi, merasa bangga dan gembira. Makanya saya respon dan mendukung untuk mengurus izinnya,” terang Khairan saat dihubungi melalui telepon, Senin (27/1).

Dia menuturkan, proses pengurusan izin kampus tersebut berawal dari adanya permintaan atau tanggapan dari lingkungan sekitar. Pada saat itu, kata dia, rencana tersebut direspon oleh masyarakat setempat dengan bukti tanda tangan. Kemudian, dirinya meminta rekomendasi ke Kepala Desa Sukawangi, Jamalludin, hasilnya beliau merespon dan mendukung.

Setelah itu, dirinya mendatangi Camat Sukawangi, Agung Suganda untuk meminta rekomendasi, dan direspon dengan baik, sehingga dikeluarkan rekomendasi dukungan. Menurutnya, berbekal persetujuan lingkungan dan rekomendasi dari pihak desa maupun camat, itu ia dijadikan sebagi acuan untuk mengurus IMB ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

”Semuanya telah memberi dukungan, baik dari masyarakat, desa, kecamatan, termasuk lampiran dukungan dari ormas di Kabupaten Bekasi. Semua itu saya bawa ke Pemkab Bekasi sebagai acuan dan dilengkapi sertifikat,” ucapnya.

Lanjut Kahiran, acuan tersebut langsung diteken dan dibawa ke dinas terkait, termasuk ke dinas yang mengurus zona tata ruang. Mengingat Desa Sukawangi masuk zona kuning, sempat dimusyawarahkan di komisi IV karena terkait pendidikan. Dia menegaskan, penyebab izin tidak keluar sampai saat ini, terkendala masalah zona.

”Salah satu kendala sehingga izin tidak keluar, karena lokasi kampus yang ada di Desa Sukawangi masuk zona kuning. Tapi sebenarnya hal itu bisa diubah kalau untuk pendidikan, rumah sakit, maupun beberapa fasilitas umum lainnya. Bahkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sempat direvisi, tapi sampai saat ini hasilnya tak kunjung turun,” tukas Khairan.

Saat ditanya mengenai sudah dilakukannya pembangunan kampus yang belum ada IMB-nya dari Pemkab Bekasi, dengan nada tinggi Khairan menyampaikan, dari lingkungan sudah mendukung, tidak ada yang protes, makanya pembangunan dilakukan.

”Dalam hal proses pembangunan Kampus Maritim itu, dari lingkungan sekitar tidak ada yang protes, malahan mendukung. Bupati Bekasi silahkan tanya ke warga apakah mendukung atau tidak?,” tantangnya. (pra)

Tags
Close