Bekasi

Layakkah PDAM-TB Disuntik Modal?

Oleh: Soedjoko, S.Sos, MM

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sebagai pemangku keputusan penyertaan modal, (DPRD Kabupaten Bekasi) hendaknya mengetahui dahulu untuk apa penyertaan modal itu harus dilaksanakan? Untuk itu seyogianya mengetahui terlebih dahulu tujuannya penyertaan modal tersebut.

Penyertaan modal atau lebih dikenal inject capital atau investasi, itu ada dua tujuan. Untuk peningkatan pelayanan dan untuk sekadar menyehatankan perusahaan.

Dalam manajemen keuangan penyertaan modal atau inject capital investasi atau penyehatan sebuah perusahaan yang diambang kebangkrutan, setidaknya ada 6 faktor yang harus dicermati (terutama investasi) untuk peningkatan pelayanan/ ekspansi perusahaan.

Faktor-faktor yang lazim digunakan dalam manajemen keuangan adalah sebagai berikut; Pertama, dilihat dari besar kecilnya Internal Rate of Return (IRR).

 IRR ini merupakan tingkat discount rate yang akan menghasilkan nilai NP. V = 0. Analisa ini biasanya digunakan untuk melihat tingkat kelayakan sebuah investasi. Dimana IRR bisa membantu investor dalam mengambil keputusan yang lebih tepat.

Jika Nilai IRR lebih besar dari nilai discount factor, maka investasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Sedangkan nilai IRR yang sama dengan discount factor menunjukan investasi yang akan hanya balik modal. Namun, jika ternyata IRR lebih kecil dari discount factor, maka investasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan (berpotensi kerugian).

Kedua, Average Rate of Raturn (ARR). ARR merupakan tingkat pengembalian nilai investasi berdasarkan perhitungan jumlah kas masuk yang diterima selama masa berjalan investasi tersebut yang dibagi dengan jumlah periode tahun berjalannya investasi itu sendiri. Nilai pengembalian investasi ini bisa saja berbeda beda setiap tahun, tergantung pada kinerja instrument investasi yang bersangkutan.

Ketiga, NET Present Value (NPV). NPV merupakan penerimaan kas di masa yang akan datang dengan nilai investasi yang telah dikeluarkan untuk melakukan investasi itu sendiri. Jika NPV = 0 maka kegiatan investasi ini layak dilakukan, namun jika nilainya NPV < 0 maka tidak layak untuk dijalankan. Ada banyak yang harus diperhitungkan dalam perhitungan NPV, antara lain : biaya investasi, biaya pemeliharaan, serta proyeksi keuntungan di masa yang akan datang.

Keempat, Profitability Indek (PI). PI ini merupakan perbandingan nilai antara arus kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai investasi yang telah dilakukan. Jika besarnya nilai PI<0, maka investasi tersebut tidak layak untuk dilakukan (rugi). PI dapat dihitung dengan rumus nilai aliran kas masuk/nilai investasi.

Kelima, Payback Period merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian dana yang telah diinvestasikan secara utuh  ke dalam keuangan.

Analisa perhitungan ini akan dibutuhkan untuk menentukan kelayakan sebuah instrument investasi tertentu yang dinilai berdasarkan waktu pengembalian keseluruhan modal yang ditanamkan pada awal instrument yang bersangkutan.

Keenam, Return On  Equity (ROE) = ROE ini merupakan analisa perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan kenierja manajemen keuangan dalam menghasilkan laba bersih (laba setelah pajak). Semakin besar nilai ROE,  maka semakin besar potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari sebuah instrument investasi. Analisa ini sangat cocok untuk digunakan sebagai tolok ukur sebelum melakukan imvestasi di bawah manajemen tertentu.

Selain enam faktor itu, hendaknya juga memperhitungkan rasio-rasio lainnya di antaranya Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Profibilitas.

Untuk sebuah BUMD hal-hal ini sangan penting dilakukan. Sebab selain untuk memberikan pelayanan masyarakat juga menentukan kapan kembalinya uang/kekayaan yang disisihkan sebagai sebuah modal usaha sebuah BUMD. Paling tidak harus diketahui kapan usaha itu menghasikan untung dan kapan kembalinya modal investasi itu sendiri, kalaupun toh harus kembali.

Untuk penyertaan modal PDAM TB yang konon kabarnya untuk dicairkan sebesar Rp80 miliar untuk tahun 2020 sudah dapat dipastikan hanya untuk membayar hutang-hutang yang melilitnya. Sebab hutang PDAM TB secara rasio, hutang jauh tinggi prosentasenya dibandingkan asset yang dimiliki kira-kira sebesar RP100 miliar.

Hal tersebut kalau tidak mendapatkan inject capital/investasi tambahan, rasanya sangat sulit untuk menyehatkan perusahaan yang sudah diambang kebangkrutan. Sebab apabila mengacu pada analisa-anakisa keuangan sudah tidak mungkin dilakukan. Yang paling mungkin dilakukan adalah menyehatkan perusahaan tersebut dari kebangkrutan.

Melihat situasi ini, dapat disimpulkan bahwa PDAM TB melakukan Mismanajemen. Satu contoh kecil bahwa PDAM TB sudah tidak mampu membayar hutangnya pada PDAM Tirta Patriot (TP) saja selam hampir 10 bulan yang nilainya Rp10 miliar. Padahal, menurut perhitungan kasarnya adalah sebagai berikut; Pembayaran air curah ke PDAM TP rata-rata perbulan 150 liter/detik dalam 1 bulan 388.800m3. Jadi 388.800 x tarif curah Rp4.000,- = Rp1.555.200.000,-

Sedangkan PDAM TB menjual ke pelanggan Rp18.000,-/m3 rata-rata pemakaian pelanggan per bulan 18m3 setara dengan Rp180.000,-/bln x 1500 pelanggan=Rp2.700.000.000,- terdapat keuntungan Rp1.144.800.000,- .Namun hal ini saja tidak mampu membayar selama lebih kurang selama 10 bulan atau setara dengan lebih kurang Rp10 miliar.

Belum lagi hutang dengan PJT II, berupa air baku selama satu tahun. Padahal itu modal dasar dari PDAM untuk menjual air  bersih. Lantas kemana uang hasil penjualannya? Itupun masih hutang kepada pihak ketiga dalam kontrak pembelian air curah. Konon kabarnya mencapai Rp74 miliar.

Belum lagi ke kontraktor dan lebih parahnya lagi setoran PAD tahun 2018 aja masih blm dibayar full. Masih ada kurang lebih Rp5 miliar yang belum disetorkan. Sekali untuk membayar hutang saja jauh dari cukup alias masih kurang.

Maka melihat analisa manejemen keuangan yang seperti itu, elayaknya DPRD Kab Bekasi tidak mencairkan penyertaan modal dulu. Ini sebuah keputusan yang bijak. Sebab sudah jelas penyertaan modal tersebut hanya untuk melunasi hutangnya. Dengan kata Lain PDAM TB tidak layak untuk mendapatkan penyertaan modal/investasi tambahan.

Sekarang tinggal mengharapkan pemisahan layanan PDAM TB dengan PDAM TP. Akan tetapi Dirut PDAM TB mencoba menghambat dengan cara yang tidak logis juga, yaitu memasukkan perhitungan PSU yang secara de facto maupun de jure milik Kota Bekasi.

Dari kejadian mismanajemen ini, kiranya Bupati Bekasi harus tegas mengambil langkah untuk memberhentikan seluruh jajaran direksi. Baru melakukan pemisahan layanan dengan segera selanjutnya agar penyertaan modal disetujui DPRD Kab Bekasi. (*) Pemerhati Kebijakan Publik

Related Articles

Back to top button