BekasiMetropolis
Trending

Pastikan Pemisahan Aset Tak Molor

MASIH MELINTAS: Sejumlah kendaran pribadi masih melintas di Tol Japek II Elevated pertengahan Januari lalu. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI –  Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafiedz menegaskan sudah ada kesepakatan pihak Pemkot dan DPRD Kota Bekasi terkait batas akhir pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi awal Mei 2020.

Kepastian tersebut hasil pertemuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Asda III, Bagian Ekonomi beserta DPRD Kota Bekasi. Pihaknya mengaku tinggal proses skema pembayaran kepada pihak PDAM-TB.

”Tadi kita sepakatnya langsung, hanya tinggal persoalannya bagaimana untuk membayar kepada pihak PDAM Tirta Bhagasasi,” katanya, usai melakukan pertemuan dengan pihak eksekutif Kota Bekasi, di ruang Komisi III DPRD Kota Bekasi, Rabu (29/1).

Lanjut Muin, ada kemungkinan Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD membuat penyertaan modal dan peraturan daerah (Perda). Sejauh ini kata dia, Pemkot Bekasi ingin proses pembayaran dilakukan langsung sesuai nilai yang disepakati.

”Kita akan gunakan APBD murni. Kita harapkan di perubahan (APBD perubahan). Kita ingin mempercepat juga,” ucap dia.

Masalah nilai pembayaran, dirinya mengatakan, sejauh ini masih terganjal persoalan Prasarana, Sarana Umum (PSU) yang masuk penghitungan aset.

Pihaknya mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Wali Kota dan harus segera dilakukan pemisahan. Persoalan utang piutang diakuinya juga coba diselesaikan.

”Kita ingin clear semuanya. Biar tidak ada ganjalan-ganjalan itu semua,” imbuhnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan pemisahan tidak molor dari deadline yang ditentukan awal Mei 2020.

”Kita sudah melakukan kajian semuanya. Kalau kita mau berbicara baik secara core bisnisnya menguntungkan buat kita. Karena pelanggannya lebih banyak dari PDAM Tirta Patriot,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya menyoal perhitungan aset yang telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).

Disebutkan bahwa Pemkot Bekasi harus membayar biaya kompensasi sebesar Rp362 miliar dalam proses pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi (TB).

Meskipun dalam perjalanannya, hasil mediasi bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Jawa Barat, angka tersebut berubah menjadi Rp199 miliar, juga belum menemukan titik temu.

Beberapa waktu lalu, diketahui Pemkab Bekasi menginginkan Pemkot Bekasi untuk membuktikan kepemilikan pada sejumlah tanah yang disebut Prasarana Sarana Umum (PSU). Di lokasi tersebut berdiri bangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) milik PDAM-TB.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan mudah untuk membuktikan status tanah tersebut. Dijelaskannya cukup dengan site plan dan berita acara serah terima (BAST) lahan PSU.

”Saat PSU itu dipakai, saat PSU itu dibangun SPAM, itu tidak berubah, tidak serta merta menjadi milik Bhagasasi, itu pasti milik pemerintah Kota Bekasi. Jadi kalau sekarang umpamanya Kabupaten pak Entah (Entah Ismanto) Asda dua itu menyatakan buktikan, ya gampang sekali,” terangnya saat dijumpai di Plaza Pemkot Bekasi, Selasa (28/1).(pay/sur)

Related Articles

Back to top button