Cikarang
Trending

Pemilik Kampus Maritim Disarankan Urus IMB Sendiri

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju.

RADARBEKASI.ID, BEKASI –  Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju meyarankan kepada pihak Kampus Maritim agar mengurus sendiri Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mengikuti mekanisme yang ada. Dinas terkait juga bisa melayani dengan baik.

”Seharusnya pemilik kampus mengurus terlebih dahulu perizinan baru melakukan pembangunan. Kalau tidak ada izin, lalu apa dasarnya mereka membangun kampus itu?,” tanya Uju.

Sebelumnya, pihak Kampus Maritim berencana untuk membangun kembali kampus di Jalur Lingkar Utara Kota Bekasi, mengingat pembangunan kampus yang berlokasi di Desa Sukawangi masih terkendala IMB. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Kampus Maritim, Andreas Romulus.

”Saya dan keluarga untuk sementara lagi mengurus perizinan pembangunan Kampus Maritim di Kota Bekasi, sambil menunggu ada kejelasan proses izin dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi,” ujar Andreas, belum lama ini.

Kata dia, pihaknya tidak mau menunggu yang tak jelas kapan izin kampus tersebut jadi. Sedangkan untuk di Kota Bekasi, proses perizinan-nya lebih cepat dan mudah, walaupun luas lahannya lebih kecil dari yang di Desa Sukawangi.

”Saat kami mengurus izin di Kota Bekasi tidak dipersulit dan persyaratannya juga lengkap. Lokasinya juga dekat dengan sekolah dan perumahan,” terangnya.

Kendati demikian, dirinya juga masih berharap IMB Kampus Maritim dari Pemkab Bekasi yang berlokasi di Desa Sukawangi bisa secepatnya keluar. Sehingga proses pembangunan bisa dilanjutkan.

”Untuk yang di Desa Sukawangi sepertinya tetap kami lanjutkan. Tapi kami juga harus mencari alternatif lain untuk membangun sara pendidikan (Perguruan Tinggi/PT) di wilayah yang lebih mau menerima kehadiran kami,” ucap Andreas.

Saat ditanya sudah sejauh mana proses perizinan yang diparcayakan ke mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, sampai saat ini Andreas juga belum mengetahui secara pasti. Bahkan dirinya juga enggan bicara mengenai biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus izin tersebut.

”Karena belum jelas seperti apa dan sudah sampai dimana proses perizinan-nya, dan apa saja yang harus kami bayar, seperti pajak maupun administrasi lain, maka kami belum berani mengeluarkan uang,” pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Hariyanto, membantah jika dirinya diduga sebagai calo atau orang yang dipercaya untuk mengurus IMB Kampus Maritim di Desa Sukawangi, Kabupaten Bekasi.

Dia menegaskan, tidak pernah ikut campur dalam mengurus IMB kampus tersebut. Walaupun sebelumnya pernah diajak oleh pihak kampus untuk bertemu dengan dinas terkait.

”Saya sama sekali tidak ikut campur untuk urusan IMB Kampus Maritim. Memang dulu pernah diajak ketemuan dengan dinas pertanian maupun dinas terkait. Tapi itu pun hanya sekali, dan selanjutnya sudah tidak pernah lagi,” ujarnya, Senin (27/1).

Pria yang juga mantan ketua fraksi Partai Gerindra ini menuturkan, untuk konteks pembangunan Kampus Maritim itu, ia hanya sebatas penjual tanah pada tahun 2014 lalu. Artinya, tidak tahu-menahu soal izin kampus tersebut. Oleh karena itu, dirinya meminta, pihak kampus jangan membawa-bawa namanya.

”Saya hanya sebatas penjual tanah, tidak lebih dari itu. Saya tidak pernah ikut campur. Kenapa tiba-tiba nama saya disebut-sebut ikut mengurus izin?. Tolong jangan asal sebut nama orang, karena saya enggak pernah mengurusi izin,” beber Hariyanto.

Munculnya pernyataan Direktur Utama Kampu Maritim, Anderas Romulus, bahwa terkait pengurusan izin sudah diserahkan kepada dirinya, Hariyanto secara tegas meminta agar pihak kampus bisa menunjukkan bukti berupa surat kuasa dalam hal pengurusan izin diberikan kepada dirinya.

”Kalau memang saya dikuasakan untuk mengurus izin kampus itu, coba tunjukkan mana buktinya, ada enggak?,” tanya Hariyanto balik.

Sementara itu, satu lagi mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Khairan, mengakui jika dirinya sempat mengurus izin pembangunan Kampus Maritim. Sebab dia menilai, menjadi suatu kebanggan baginya ketika ada wacana akan dibangun Kampus Maritim di Sukawangi. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengenyam pendidikan di Kabupaten Bekasi.

”Saya ini sebagai putra daerah, lahir dan besar di Bekasi, ketika ada wancana akan ada pembangunan kampus di Sukawangi, merasa bangga dan gembira. Makanya saya respon dan mendukung untuk mengurus izinnya,” terang Khairan saat dihubungi melalui telepon, Senin (27/1).

Dia menuturkan, proses pengurusan izin kampus tersebut berawal dari adanya permintaan atau tanggapan dari lingkungan sekitar. Pada saat itu, kata dia, rencana tersebut direspon oleh masyarakat setempat dengan bukti tanda tangan. Kemudian, dirinya meminta rekomendasi ke Kepala Desa Sukawangi, Jamalludin, hasilnya beliau merespon dan mendukung.

Setelah itu, dirinya mendatangi Camat Sukawangi, Agung Suganda untuk meminta rekomendasi, dan direspon dengan baik, sehingga dikeluarkan rekomendasi dukungan. Menurutnya, berbekal persetujuan lingkungan dan rekomendasi dari pihak desa maupun camat, itu ia dijadikan sebagi acuan untuk mengurus IMB ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

”Semuanya telah memberi dukungan, baik dari masyarakat, desa, kecamatan, termasuk lampiran dukungan dari ormas di Kabupaten Bekasi. Semua itu saya bawa ke Pemkab Bekasi sebagai acuan dan dilengkapi sertifikat,” ucapnya.

Lanjut Kahiran, acuan tersebut langsung diteken dan dibawa ke dinas terkait, termasuk ke dinas yang mengurus zona tata ruang. Mengingat Desa Sukawangi masuk zona kuning, sempat dimusyawarahkan di komisi IV karena terkait pendidikan. Dia menegaskan, penyebab izin tidak keluar sampai saat ini, terkendala masalah zona.

”Salah satu kendala sehingga izin tidak keluar, karena lokasi kampus yang ada di Desa Sukawangi masuk zona kuning. Tapi sebenarnya hal itu bisa diubah kalau untuk pendidikan, rumah sakit, maupun beberapa fasilitas umum lainnya. Bahkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sempat direvisi, tapi sampai saat ini hasilnya tak kunjung turun,” tukas Khairan.

Saat ditanya mengenai sudah dilakukannya pembangunan kampus yang belum ada IMB-nya dari Pemkab Bekasi, dengan nada tinggi Khairan menyampaikan, dari lingkungan sudah mendukung, tidak ada yang protes, makanya pembangunan dilakukan.

”Dalam hal proses pembangunan Kampus Maritim itu, dari lingkungan sekitar tidak ada yang protes, malahan mendukung. Bupati Bekasi silahkan tanya ke warga apakah mendukung atau tidak?,” tantangnya. (pra)

Tags
Close