Radarbekasi.id – Warga Desa Samudera Jaya masih ada yang belum terlayani air bersih. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari daerah pemilihan (dapil) IV (empat), Ani Rukmini. Hal itu dia sampaikan saat menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses di Kampung Bojong Jaya, RT 01/04, Desa Samudra Jaya, Sabtu (2/2).
Perempuan yang juga menjabat sebagai ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi ini mengatakan, warga setempat menyatakan kalau pipa jaringan PDAM-TB tidak sampai ke wilayah Tarumajaya, tepatnya di Kampung Bojong Jaya. Sehingga, kata Ani, warga setempat sangat kesulitan mendapatkan air bersih.
Dia akan berupaya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait agar warga setempat terlayani.
”Karena warga di sini masih ngebor dan kondisi air sangat buruk, warna kuning dan asin. Ini menjadi bahan kerja saya kenapa PDAM itu tidak bisa sampai sini?. Kendalanya apa?,” katanya usai reses.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan, persoalan air bersih akan menjadi prioritas programnya. ”Tentunya yang mau saya dorong sesuai otoritas. Kebetulan terkait PDAM (jaringan) pengadaan air bersih mitra saya (komisi I). Saya akan dorong agar bisa masuk kesini,” tambahnya.
Ani menambahkan, selain persoalan pelayanan air bersih, ada beberapa aspirasi dari masyarakat yang harus melibatkan pihak ketiga. Diantaranya mengenai banjir yang sering terjadi di wilayah Desa Samudera Jaya.
Dia menjelaskan, sungai besar yang melintas di Kabupaten Bekasi merupakan otoritas pemerintah pusat.
Sehingga, untuk mengatasi persoalan tersebut perlu berkoordinasi dengan pihak lain. Salah satu upaya yang akan dilakukannya yakni berkoordinasi dengan anggota DPR RI dari dapil Kabupaten Bekasi untuk dapat membantu.
”Kita minta good will dari pemerintah pusat melalui komunikasi dengan anggota-anggota DPR RI yang ada di dapil Kabupaten Bekasi. Karena sungai-sungai besar kewenangannya menjadi otoritas pusat,” tuturnya.
Selain banjir, persoalan lainnya yakni terkait dengan tidak adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Samudera Jaya. Hal itu membuat masyarakat yang hendak memakamkan kerabatnya harus pergi ke tempat lain.
”Sebenarnya di sini sudah ada luasnya lima hektar, tapi belum bisa difungsikan karena pengurukannya kurang. TPU itu menjadi kesulitan warga Kabupaten Bekasi, kalau ada warga yang meninggal tidak ada TPU yang dekat,” ungkapnya.
”Lalu ada juga beberapa aspirasi lainnya mengenai kondisi sekolah, uang bantuan TPQ, infrastruktur, maupun lainnya. Tentu saya akan berusaha sampaikan semua aspirasi ini,” sambungnya. (pra/pms)
