Bekasi
Trending

Ruang Terbuka makin Menyempit

RTH: Suasana daerah ruang terbuka hijau di Kawasan Bekasi Timur, Selasa (3/2). Saat ini Ruang terbuka hijau semakin menyempit.RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI –  Saat musim panas, di Kota Bekasi terasa sangat panas, sengatan matahari begitu terasa. Saat musim hujan, dihantui bencana banjir. Hal ini dibuktikan dengan jenis lahan kering di Kota Bekasi memiliki luas terus bertambah setiap tahun.

Secara umum dalam ilmu geografi dikenal dua jenis tanah, yakni tanah basah atau Wet Land dan tanah kering atau Dry Land. Yang membedakan keduanya adalah kandungan air didalamnya, tanah basah memiliki kandungan air banyak. Sebaliknya, tanah kering memiliki kendungan air rendah.

Berdasarkan data statistik, tahun 2014 lalu, Kota Bekasi memiliki luas lahan basah 475 Ha, dan tanah kering 20.574 Ha. Sementara, tahun 2018 kemarin, luas lahan basah menyempit menjadi 434 Ha, diimbangi dengan meluasnya tanah kering menjadi 20.613 Ha.

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi menyebut banjir yang menggenangi 75 persen wilayah Kota Bekasi tersebut disebabkan oleh daerah tangkapan air atau Catchment Water semakin berkurang di wilayahnya. Semakin berkembang dan padatnya wilayah Kota Bekasi ini juga mendorong untuk penyediaan hunian meningkat untuk warga yang tinggal di Kota Bekasi.

”Dengan terjadinya ini kemarin (banjir 2020) kan kita juga tersentak. Artinya 75 persen yang ada di sekitar anak sungai maupun wilayah Kali Bekasi mau tidak mau kita harus evaluasi itu. Nah yang harus dievaluasi bukan pengendaliannya tetapi perencanaan dan pemanfaatannya itu. Karena kalau sudah begini berarti water catchment-nya semakin berkurang, berarti harus kita kendalikan,” papar Rahmat saat dijumpai beberapa waktu lalu di Plaza Pemkot Bekasi.

Proses pengendalian ini disebut oleh Rahmat melalui tangkapan air berupa tandon dan folder di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi. Selama lima tahun terakhir, 10.046 izin mendirikan bangunan (IMB) rumah tinggal diterbitkan, diluar IMB rumah tinggal, masih banyak lagi IMB peruntukan lainnya seperti perumahan, industri, dan usaha-usaha lainnya.

Saat ini paling cocok untuk Kota Bekasi, disebut oleh Rahmat merupakan bangunan vertikal, bukan Lander house. Untuk mewujudkan ini, pemerintah perlu menyiapkan bangunan vertikal untuk sewa. Namun diakui, pemerintah belum bisa menyiapkan itu.

Izin pembangunan rumah tinggal horizontal ini diakui yang paling memakan daerah Catchment Water. Pemerintah Kota Bekasi masih kualahan untuk melakukan pengendalian, terlebih kepadatan penduduk diwilayahnya saat ini mencapai 16.500 jiwa per km. Saat ini pemerintah Kota Bekasi baru memiliki dua blok rumah susun sewa (Rusunawa) di wilayah Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

”Izin IMB itu justru untuk mengendalikan. Kalau tidak ada izin IMB justru itu kita tidak bisa mengendalikan. Dengan izin IMB saja kita sudah setengah mati mengendalikan, apalagi kalau tidak ada. Makanya sekarang yang paling cocok di Kota Bekasi adalah membangun vertikal bukan landed lagi,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyebut bahwa mengenai izin mendirikan bangunan dan pemanfaatan ruang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

”Kalau moratorium kan kita sudah berdasarkan sesuai RTRW saja.  Ketika RTRW sudah ditetapkan berarti itu sudah ada perhitungan terkait dengan kewajiban ruang terbuka hijau yang sudah harus dipenuhi oleh pemerintah kota Bekasi,” katanya.

Catatan terakhir pada tahun 2013, wilayah Kota Bekasi seluas 21.049.000 Ha telah terbangun 47,18 persen perumahan, area komersil 3,38 persen, Industri 3,84 persen, dan Fasilitas Pelayanan 5,19 persen. (Sur)

Tags
Close