BekasiBerita UtamaCikarangPemkab
Trending

Bupati Kesal dan Jengkel Ditanya soal Gaji

Dinilai Tak Sesuai Kinerja

Caption F-Insert: Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja

RADARBEKASI.ID, BEKASI –  Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja kesal dan jengkel saat ditanya masalah gaji maupun tunjangan operasional yang ia terima setiap bulan sebagai pejabat publik.

”Kalau masalah gaji saya itu sudah diatur berdasarkan acuan Peraturan Pemerintah (PP) 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” ucap Eka dengan nada tinggi saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, di Aula Kecamatan Tambelang, Selasa (4/2).

Namun diperkirakan, Eka mendapat salary setiap bulan mencapai Rp 200 juta. Angka tersebut berdasarkan acuan PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Akan tetapi, kinerja bupati tidak sebanding dengan honor yang diterima setiap bulan-nya.

”Saya tidak mengetahui perencanaannya bagaimana, karena sebelum saya jadi bupati, memang sudah segitu,” ujarnya lagi dengan nada tinggi.

Sebagian warga Kabupaten Bekasi melalui media sosial (medsos) mengomentari gaji dan tunjangan yang diterima bupati tidak sebanding dengan kinerja-nya. Salah satunya adalah biaya pulsa yang mencapai Rp 13 juta per bulan.

Menanggapi hal itu, salah satu mahasiswa Universitas Mitra Karya (Mikar), Zaiunudin, menilai kinerja Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja belum maksimal.

”Sebaiknya gaji dan tunjangan bupati dikurangi saja. Memang sesuai PP 109 tahun 2000 sudah diatur pendapatan daerah di atas Rp 500 miliar- Rp 2 triliun, maka untuk suatu daerah kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapatkan honor perbulan dari pendatan dapat dikali 0,12-0,15. Harusnya dibawah itu, bukan diambil maksimal-nya,” kritik Zainudin.

Menurut dia, seorang kepala daerah jangan mengharapkan dapat uang banyak dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

”Sebab, jadi kepala daerah itu sebuah pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana caranya untuk membangun daerah tersebut dan mengedepankan kepentingan publik melalui kebijakan yang prorakyat,” beber Zainudin.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengaku tidak mengalami kendala dalam menjalankan roda pemerintahan sendirian. ”Selama ini tidak ada kendala apa-apa untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi,” jawabnya saat dimintai keterangan mengenai kekosongan kursi wakil bupati Bekasi.

Warga Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Asep Rahmat mengaku, pembangunan di Kabupaten Bekasi saat ini seakan jalan ditempat. Belum ada gebrakan program pembangunan yang memuaskan.

”Buktinya, masih banyak gedung sekolah yang rusak, jalan khususnya di pelosok belum diperbaiki. Ya menurut kami, kerja bupati ini tidak fokus. Semestinya ada wakil, jadi bisa bagi tugas, program kerja jadi terarah,” bebernya.

Sedangkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, Cecep Nur menilai, besaran salary yang diterima bupati tidak berbanding dengan kinerja-nya. Menurut politisi PPP ini, kinerja Eka masih jauh dari kepentingan publik. Ia menilai pembangunan infrastruktur masih lambat. Begitu juga Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 1,04 triliun.

”Kinerja tahun 2018/2019 belum memuaskan. Saya bukannya menjelekkan kinerja bupati, melainkan sebagai anggota DPRD yang mempunyai tupoksi pengawasan. Pembangunan masih lamban, belum lagi ada beberapa sekolah yang belum maksimal dari aspek infrastruktur,” jelasnya.

Bahkan, kata dia, untuk icon Kabupaten Bekasi juga tidak punya, serta pengelolaan pasar di Kabupaten Bekasi juga tidak ada yang baik. Salah satunya bagaimana belum selesainya revitalisasi Pasar SGC yang belum juga rampung.

”Sampai saat ini memang belum ada gebrakan dari kebijakan bupati yang mengedepankan kepentingan publik. Namun untuk tahun ini, saya harap bupati dapat memaksimalkan kinerjanya,” tukas Cecep.

Sementara itu, Kepala Sub-Bagian Keuangan Bagian Umum Setda Pemkab Bekasi, Asep Wahyu menuturkan, PAD yang didapat bupati dari perhitungan Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD). Apabila mengacu PP 109 tahun 2000 untuk bupati sebesar 0,15 untuk bupati dan wakil bupati.

”Kalau untuk bupati setiap bulannya dari PAD sebesar Rp 182 juta, dan gaji pokok Rp 6 juta. Meskipun wakil bupati saat ini masih kosong, kami tetap menganggarkan untuk honor wakil bupati. Sebab perencanaan itu harus, untuk menghindari kesalahan administrasi apabila tahun berjalan tiba-tiba ada pengisian wakil bupati,” kata Asep, Jumat (31/1).

Dijelaska Asep, biaya PAD untuk bupati dan wakil bupati terbagi. Dimana untuk bupati 60 persen dan 40 persen wakil bupati. ”Jadi kami bagi persentase sesuai dengan hitungan TAPD, dimana untuk kepala daerah 60 persen dan 40 persen untuk wakil kepala daerah,” pungkasnya. (and)

Tags
Close