BekasiBerita UtamaCikarang
Trending

Pihak Kampus Maritim Mengaku jadi Korban

PEMBANGUNAN MANGKRAK: Ini dia lokasi Kampus Maritim yang pembangunan-nya mangkarak karena belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kampung Gombang, Desa Sukawangi, Kabupaten Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI –  Pihak Kampus Maritim mengaku menjadi korban terkait masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kampus Maritim yang tak kunjung dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Menurut Direktur Utama Kampus Maritim, Andreas Romulus, pihaknya sudah melengkapi dokumen untuk mengurus IMB kampus yang telah mulai dibangun di Kampung Gombang, Desa Sukawangi, Kabupaten Bekasi.

”Saya tidak merasa takut kalaupun IMB kampus itu tidak diterbitkan. Dalam hal ini saya sebagai korban oleh unsur Muspika dan Muspida yang sebelumnya meminta untuk mulai membangun kampus, walaupun itu hanya sebatas ucapan atau secara lisan,” beber Andreas saat ditemui Radar Bekasi, Senin (3/2).

Lanjut dia, pihaknya tidak begitu saja melakukan pembangunan. ”Tanda terima dari sejumlah dinas, termasuk foto-fotonya juga ada,” beber Andreas.

Mengenai dua mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, yakni Harianto (Gerindra) dan Khairan (PPP) yang sempat diduga terlibat dalam proses izin kampus tersebut, kata Andreas, awalnya komunikasi dengan Harianto, saat itu beliau (Harianto) mengatakan, misalkan dia naik menjadi anggota dewan, kira-kira apa yang dibangun di kampung-nya.

Kata dia, berhubung dirinya sudah memiliki Kampus Maritim, makanya disarankan untuk mendirikan Kampus Maritim di wilayah Sukawangi. Lalu ternyata dia (Harianto) terpilih jadi anggota dewan. Sehingga dia langsung menawarkan tanah-nya seluas lima hektar untuk dibangun kampus tersebut.

Kemudian lanjut Andreas, karena tanah tersebut dirasa cukup luas dan bagus, sehingga pihaknya mulai melakukan pembangunan. Untuk izin, dia (Harianto) yang mengurus. Hanya saja, ditengah jalan, yang bersangkutan (Harianto) susah dihubungi, lalu diutus-lah anggota dewan, Khairan, karena berasal dari Sukawangi juga.

”Kalau Khairan sebenarnya estafet. Pertama, mantan anggota dewan Harianto, mau mengurus izin. Cuma dia susah dihubungi. Lalu diutus anggota dewan Khairan untuk mengurus izin tersebut. Sampai sekarang belum ada kabar. Dan sekarang saya jalan sendiri saja,” ungkapnya.

Menurutnya, dokumen untuk mengurus izin sudah lengkap semua, mengingat pihaknya sudah mengoperasikan Kampus Maritim di Cirebon. Sehingga izin-nya satu kesatuan, karena masih lingkup Jawa Barat.

”Untuk yang di Kabupaten Bekasi ini merupakan pengembangan dari Kampus Maritim yang sudah berjalan di Cirebon. Jadi, saya tidak mau pusing. Enaknya izin itu satu kesatuan, karena masih di wilayah Jawa Barat. Enggak usah mengurus ulang lagi,” tukas Andreas.

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan anggota dewan dari Partai Gerindra, Harianto, membantah jika dirinya diduga sebagai calo atau orang yang dipercaya untuk mengurus IMB Kampus Maritim di Desa Sukawangi, Kabupaten Bekasi.

Dia menegaskan, tidak pernah ikut campur dalam mengurus IMB kampus tersebut. Walaupun sebelumnya pernah diajak oleh pihak kampus untuk bertemu dengan dinas terkait.

”Saya sama sekali tidak ikut campur untuk urusan IMB Kampus Maritim. Memang dulu pernah diajak ketemuan dengan dinas pertanian maupun dinas terkait. Tapi itu pun hanya sekali, dan selanjutnya sudah tidak pernah lagi,” ujarnya, Senin (27/1).

Pria yang juga mantan ketua fraksi Partai Gerindra ini menuturkan, untuk konteks pembangunan Kampus Maritim itu, ia hanya sebatas penjual tanah pada tahun 2014 lalu. Artinya, tidak tahu-menahu soal izin kampus tersebut. Oleh karena itu, dirinya meminta, pihak kampus jangan membawa-bawa namanya.

”Saya hanya sebatas penjual tanah, tidak lebih dari itu. Saya tidak pernah ikut campur. Kenapa tiba-tiba nama saya disebut-sebut ikut mengurus izin?. Tolong jangan asal sebut nama orang, karena saya enggak pernah mengurusi izin,” beber Hariyanto.

Munculnya pernyataan Direktur Utama Kampu Maritim, Anderas Romulus, bahwa terkait pengurusan izin sudah diserahkan kepada dirinya, Hariyanto secara tegas meminta agar pihak kampus bisa menunjukkan bukti berupa surat kuasa dalam hal pengurusan izin diberikan kepada dirinya.

”Kalau memang saya dikuasakan untuk mengurus izin kampus itu, coba tunjukkan mana buktinya, ada enggak?,” ujar Hariyanto balik bertanya.

Sementara itu, satu lagi mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari PPP, Khairan, mengakui jika dirinya mengurus izin pembangunan Kampus Maritim. Sebab dia menilai, menjadi suatu kebanggan baginya ketika ada wacana akan dibangun Kampus Maritim di Sukawangi. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengenyam pendidikan di Kabupaten Bekasi.

”Saya ini sebagai putra daerah, lahir dan besar di Bekasi, ketika ada wancana akan ada pembangunan kampus di Sukawangi, merasa bangga dan gembira. Makanya saya respon dan mendukung untuk mengurus izinnya,” terang Khairan saat dihubungi melalui telepon, Senin (27/1).

Dia menuturkan, proses pengurusan izin kampus tersebut berawal dari adanya permintaan atau tanggapan dari lingkungan sekitar. Pada saat itu, kata dia, rencana tersebut direspon oleh masyarakat setempat dengan bukti tanda tangan. Kemudian, dirinya meminta rekomendasi ke Kepala Desa Sukawangi, Jamalludin, hasilnya beliau merespon dan mendukung.

Setelah itu, dirinya mendatangi Camat Sukawangi, Agung Suganda untuk meminta rekomendasi, dan direspon dengan baik, sehingga dikeluarkan rekomendasi dukungan. Menurutnya, berbekal persetujuan lingkungan dan rekomendasi dari pihak desa maupun camat, itu ia dijadikan sebagi acuan untuk mengurus IMB ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

”Semuanya sudah memberi dukungan, baik dari masyarakat, desa, kecamatan, termasuk lampiran dukungan dari ormas di Kabupaten Bekasi. Semua itu saya bawa ke Pemkab Bekasi sebagai acuan dan dilengkapi sertifikat,” ucapnya.

Lanjut Kahiran, acuan tersebut langsung diteken dan dibawa ke dinas terkait, termasuk ke dinas yang mengurus zona tata ruang. Mengingat Desa Sukawangi masuk zona kuning, sempat dimusyawarahkan di komisi IV karena terkait pendidikan. Dia menegaskan, penyebab izin tidak keluar sampai saat ini, terkendala masalah zona.

”Salah satu kendala sehingga izin tidak keluar, karena lokasi kampus yang ada di Desa Sukawangi masuk zona kuning. Tapi sebenarnya hal itu bisa diubah kalau untuk pendidikan, rumah sakit, maupun beberapa fasilitas umum lainnya. Bahkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sempat direvisi, tapi sampai saat ini hasilnya tak kunjung turun,” tukas Khairan.

Saat ditanya mengenai sudah dilakukannya pembangunan kampus yang belum ada IMB-nya dari Pemkab Bekasi, dengan nada tinggi Khairan menyampaikan, dari lingkungan sudah mendukung, tidak ada yang protes, makanya pembangunan dilakukan.

”Dalam hal proses pembangunan Kampus Maritim itu, dari lingkungan sekitar tidak ada yang protes, malahan mendukung. Bupati Bekasi silahkan tanya ke warga apakah mendukung atau tidak?,” tantangnya. (pra)

Related Articles

Back to top button