BekasiHukum
Trending

WNI Eks ISIS Tidak Dipulangkan

RADARBEKASI.ID, BEKASI –  Sikap pemerintah mulai terang terkait wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS dari Timur Tengah. Pemerintah memiliki kecenderungan untuk tidak memulangkan ratusan WNI eks ISIS dari Timur Tengah. ”Belum. Kecenderungannya, mungkin enggak dipulangkan,” kata Menko Polhukam Mahfud MD di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/2).

Secara pribadi, Mahfud juga memiliki pandangan atas rencana pemulangkan ratusan WNI eks ISIS. Mahfud juga tidak sreg atas rencana pemulangan tersebut. ”Kecenderungan kalau saya pribadi, sih, enggak dipulangkan,” kata dia sembari mengatakan, Warga yang disebut dengan istilah foreign terrorist fighter (FTF) itu tersebar di beberapa Negara.

Walakin, kata Mahfud, pemerintah tetap membentuk tim yang dipimpin Kepala BNPT Suhardi Alius guna membahas dipulangkan atau tidaknya ratusan WNI eks ISIS.

Jika tidak dipulangkan, pemerintah menginginkan terdapat aturan hukum yang tepat atas sikap tersebut. Begitu pun sebaliknya, andai tidak dipulangkan, pemerintah ingin memastikan tidak ada persoalan hukum pada masa mendatang. ”Dua pilihan ini akan selesai kira-kira bulan April,” kata Mahfud.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemulangan WNI eks anggota ISIS masih dibahas. Belum ada keputusan apakah dipulangkan atau tidak. ”Sebentar lagi akan kita putuskan kalau sudah dirataskan,” ujar Jokowi sesudah melantik kepala BPIP dan BPKP di Istana Negara kemarin.

Dalam beberapa waktu ke depan, presiden bakal menggelar rapat untuk membahas hal tersebut bersama para menteri terkait. ”Kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya, saya akan bilang tidak,” lanjut Jokowi. Artinya, saat ini presiden berpendapat, tidak perlu memulangkan WNI eks ISIS dari Syria.

Namun, presiden merasa perlu mendengarkan pertimbangan dari menteri-menteri terkait. Apa plus dan minusnya jika mereka dipulangkan ke tanah air. Karena itu, semua pertimbangan akan dibahas dalam ratas.

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie menjelaskan, paspor Indonesia WNI eks ISIS bisa saja sudah dicabut. Sebab, mereka ikut berperang untuk negara lain. Namun, kata dia, konstitusi tidak boleh membiarkan orang stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, mereka yang tidak mau pulang ke tanah air ya dibiarkan saja. Tidak perlu dipaksa pulang. Namun, bagi yang ingin pulang ke tanah air, ada persoalan lain. Yakni bagaimana melakukan pembinaan kepada mereka sehingga mereka menyadari kesalahan. Menurut Jimly, upaya penyadaran itu merupakan agenda yang tidak kalah serius dibanding sekadar evakuasi masuk ke tanah air.

Pada bagian lain, pengamat terorisme Al Chaidar menyampaikan, pemerintah lebih baik memilih opsi memulangkan FTF eks ISIS ketimbang membiarkan mereka telantar di luar negeri. ”Bisa lebih radikal mereka (kalau tidak dipulangkan, Red),” ungkap dia kepada Jawa Pos. ”Karena mereka akan menganggap pemerintah zalim dan kafir,” tambahnya.

Untuk itu, Chaidar sependapat jika pemerintah memulangkan mereka. Menurut dia, pemerintah tidak perlu khawatir mereka akan menyebarkan paham teroris kepada masyarakat. Asal strategi serta penerapannya tepat, mereka bisa berbaur kembali tanpa menebar paham-paham teroris. ”Kurang tepat kalau mereka dianggap masih berbahaya,” imbuhnya.

Apalagi, ada FTF eks ISIS yang perempuan dan anak-anak. Menurut Chaidar, mereka butuh perlakuan yang humanistis serta keterbukaan dari pemerintah dan masyarakat di tanah air.

Chaidar menilai pemulangan mereka ke Indonesia harus dibarengi humanisasi serta kontrawacana. Humanisasi, lanjut dia, dibutuhkan supaya mereka tersentuh sehingga bisa merespons program pemerintah dengan positif. Sedangkan kontrawacana perlu untuk mematahkan terorisme yang pernah mereka terima.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengkritik langkah pemerintah yang hendak memulangkan 600 eks anggota ISIS. Menurut dia, kebijakan tersebut harus dikaji mendalam sebelum menjadi kontroversi.

Sebab, mereka yang akan dipulangkan itu sebetulnya bukan lagi WNI. Mereka berangkat ke Syria dan bergabung dengan ISIS. ’’Apalagi mereka bergabung ke ISIS atas kesadaran ideologis,’’ kata Ace dalam diskusi di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, kemarin.

Dengan bergabung ke ISIS, mereka dinilai memiliki kesadaran penuh untuk melepas status kewarganegaraan sebagai WNI. Karena itu, tidak mudah bagi pemerintah untuk melepaskan pemahaman ideologi yang anti-NKRI dan anti-Pancasila. DPR justru khawatir pemulangan mereka bisa menimbulkan dampak buruk. Baik dari aspek hukum, ideologi, politik, sosial, maupun agama.

Dari sisi ideologi, misalnya, bisa timbul persoalan karena mereka bisa saja menyebarkan virus kebencian di tengah masyarakat. Tidak ada jaminan mereka tidak akan menyebarkan ideologi dan ajaran ISIS setelah kembali ke Indonesia.

’’Saya yakin ideologi ISIS itu akan terus melekat meski dilakukan deradikalisasi sekalipun. Karena mereka bergabung dengan ISIS atas kesadaran penuh,’’ paparnya.(jpg)

Related Articles

Back to top button