Berita UtamaCikarang
Trending

Program Berseka Ditujukan untuk Masyarakat

GUNTING PITA: Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja (tengah) didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju dan jajarannya, memotong pita saat peresmian pembangunan hasil program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (18/2). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dalam rangka mengurangi kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, meluncurkan program Bersih Sejahtera dan Berkah (Berseka). Program tersebut diadopsi dari pemerintah pusat, yakni Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Program ini merupakan prioritas yang harus diwujudkan sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945 pasal 28 ayat 1, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan PERMEN PUPR No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas dan Permukiman Kumuh.

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menjelaskan, program Berseka ini untuk kepentingan masyarakat. Menurut dia, program tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

”Sesuai dengan amanat Undang-Undang, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat. Maka dari itu, Pemkab Bekasi akan terus giat melaksanakan program Berseka ini,” tutur Eka, saat peresmian pembangunan program Berseka di Desa Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (18/2).

Ia menjelaskan, capaian penuntasan luasan kawasan kumuh tersebut tidak terlepas dari usaha dan kerja keras yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) sebagai leading sektor penataan kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi.

”Saya mengapresiasi Disperkimtan sebagai leading sektor, juga kepada perangkat dinas mitra yang tergabung dalam kelompok kerja (pokja) pengembangan kawasan permukiman, dan para Muspika Kecamatan, para fasilitator serta relawan yang tetap bersemangat membangun lingkungan.” Ucap Eka.

Sekadar diketahui, luasan wilayah kumuh sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bekasi No. 591/KEP.169-Distarkim/2016, mencapai 181,32 hektare.

Untuk saat ini, Pemkab Bekasi melalui Disperkimtan sudah dapat mengatasi sekitar 170,066 hektare, dan tinggal dibangun seluas 11,246 hektare.

Pada tahun 2020 ini, akan dibangun program Berseka di 30 kampung dari 9 desa yang terbagi di 4 wilayah kecamatan.

Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan menyampaikan, kawasan kumuh itu terdapat di 30 kampung di 20 desa. Kendati demikian, perbaikan kampung kumuh terus dilakukan.

”Jadi bukan disatu desa itu seluruhnya kumuh. Cuma ada beberapa kampung yang kumuh, dan ini akan diperbaiki terus. Sampai akhirnya di 2022, tidak ada lagi kampung kumuh di Kabupaten Bekasi,” terang Iwan.

Lanjut Iwan, jumlah kampung kumuh di Kabupaten Bekasi sebenarnya mencapai 60 desa. Jumlah itu berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2017 lalu. Hanya saja, jumlah tersebut sudah ditangani dalam tiga tahun terakhir.

”Dari jumlah kampung kumuh yang ada, terus dilakukan perbaikan. Saat ini sudah 22 desa yang sudah diperbaiki. Namun tahun ini ada 20 desa lagi yang akan ditangani,” bebernya.

Dari catatan kementerian itu, tambah Iwan, sudah ditangani secara bertahap dengan didasari Surat Keputusan Bupati. Hingga akhir 2019 lalu, total 170 hektar kawasan kumuh telah ditangani.

”Sebanyak 170 hektar itu berada di 22 desa. Tahun ini ada 20 desa lagi yang akan ditangani, dan luasnya 30 hektar,” tegasnya.

Iwan mengatakan, untuk menangani kawasn kumuh di 30 kampung dengan luas mencapai 30 hektar, tahun ini sudah dianggarkan Rp52 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, noninfrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa pembangunan itu, yakni jalan lingkungan, drainase, sarana air bersih, MCK, taman lingkungan, termasuk sarana bermain-nya. Anggaran itu juga dialokasikan untuk pembangunan rumah tidak layak huni.

”Tahun lalu ada 250 rumah yang terbangun. Setiap rumah dialokasikan Rp 25 juta untuk bantuan perbaikan. Tahun ini, dengan anggaran Rp 52 miliar itu, termasuk juga untuk rumah tidak layak huni. Targetnya ada 1.000 rumah yang diperbaiki,” tandas Iwan.

Iwan menambahkan, program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku yang digagas pemerintah pusat, tidak lagi bergulir tahun ini. Untuk itu, perbaikan kawasan kumuh kali ini murni gagasan dari Pemkab Bekasi melalui program Berseka.

Sebagai informasi, adapun kawasan kumuh yang dapat dibenahi dengan program Berseka, diimplementasikan melalui 12 indikator. Diantaranya, keteraturan bangunan, jalan lingkungan, sumur bor, drainase, persampahan, pengelolaan limbah domestik, proteksi kebakaran, RTH terpadu, penerangan jalan umum, sanitasi total berbasis masyarakat, beras daerah, peningkatan ekonomi rakyat. (and/adv)

 

Related Articles

Back to top button