Berita UtamaCikarang
Trending

Bapenda Luncurkan Aplikasi IPBB

Permudah Layanan Masyarakat

GERAI PELAYANAN: Sejumlah warga sedang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di gerai pelayanan prima di lingkungan Pemkab Bekasi. DOK.HUMAS/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, merilis sistem aplikasi Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (IPBB) untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan terkait kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pengendalian dan Pembukuan Bapenda Kabupaten Bekasi, Akam Muharam.

”Kami meyakini, aplikasi ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat atau para Wajib Pajak (WP) untuk melakukan pengecekan terkait tagihan PBB tanpa harus meninggalkan aktivitas rutin,” beber Akam, kemarin.

Menurut dia, aplikasi IPBB ini sangat efektif dan efisien. Dengan aplikasi ini, ada kemudahan bagi pemilik tanah dan bangunan untuk mencari tahu berapa besaran PBB yang wajib dibayarkan. Dengan adanya fasilitas pengecekan tagihan PBB secara daring (online), masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mengetahui besaran PBB.

”Caranya, dengan mengunduh aplikasi IPBB melalui Google Play Store di handphone Android, kemudian memasukkan Nomor Obyek Pajak (NOP), maka akan diketahui informasi tentang tagihan PBB. Wajib Pajak kemudian bisa langsung membayar pajak secara tunai atau pun dengan sistem transfer melalui Bank BJB,”  terang Akam.

”Jadi, masyarakat dan para WP enggak perlu ribet lagi harus datang mengecek tagihan PBB ke kantor Bapenda atau pajak. Cukup gunakan aplikasi IPBB saja, sehingga lebih gampang dan hemat waktu,” saran Akam.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi menambahkan, target pendapatan daerah di sektor PBB tahun ini sebesar Rp 553 miliar. Pihaknya optimistis, target tersebut bisa terealisasi 100%. Apalagi, saat ini sudah ada fasilitas yang memudahkan masyarakat mengetahui besaran PBB-nya, termasuk cara pembayaran dengan cara transfer melalui bank.

”PBB ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan. Dari sektor ini, kontribusi terhadap pendapatan daerah kurang lebih sebesar 20 persen,” pungkasnya. (and/adv)

 

Related Articles

Back to top button