Cikarang

56 Mobil Operasional Dilelang

ILUSTRASI: Sejumlah pegawai pemerintah Kota Bekasi, ketika melintas di samping kendaraan operasional. Sebanyak 56 mobil operasional milik Pemkot Bekasi bakal dilelang tahun ini. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, bakal melakukan penghapusan aset melalui lelang 56 kendaraan operasional di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Proses lelang kendaraan roda empat dan roda enam dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bekasi, secara terbuka.

Kasubid Pengamanan Penghapusan Aset pada BPKAD Kota Bekasi, Miniwati mengatakan, untuk penghapusan kendaraan operasional Pemkot Bekasi tahun 2019 sebanyak 56 kendaraan roda empat dan roda enam. Dari berbagai OPD yang ada di Kota Bekasi.

”Kendaraan yang akan di hapus dan dilelang adalah roda enam sebanyak 16 unit truk dari Dinas LH, Dinsos dan Damkar. Untuk roda empat sebanyak 40 unit dari berbagai OPD yang ada di Kota Bekasi. Itu akan dihapus dan nantinya akan dilelang oleh KPKNL Kota Bekasi secara terbuka,” katanya, kepada Radar Bekasi, Senin (24/2) di ruang kerjanya.

Kemudian, kata Mini–sapaan akrabnya–, sejumlah mobil yang akan dihapus berumur tujuh tahun lebih. Karena persyaratan dari Kemendagri nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dapat di hapus berusia lima sampai tujuh tahun ke atas.

”56 unit mobil yang akan dihapus akan menghasilkan nilai Rp592 juta bahkan bisa lebih. Dan hasilnya akan langsung masuk ke Kas Daerah,” ucapnya.

Menurutnya, penghapusan tahun 2019 baru bisa di lelang tahun 2020 ini, menyusul adanya keterbatasan personil pada KPKNL sehingga tidak bisa melakukan appraisal atau penilaian pada tahun 2019.

”Pada tahun lalu mereka sedang menilai barang milik Negara, tapi ternyata setelah mereka melakukan penilaian pihaknya mengajukan lagi dan tahun ini mereka (KPKNL) bersedia. Kemudian mereka memulai untuk melakukan. Lelang terhadap 56 kendaraan Pemkot Bekasi secara terbuka,” jelasnya.

Penilaian melalui KPKNL dipilih Pemkot Bekasi alasan anggaran. Menurutnya tidak ada alokasi anggaran jika melakukan appraisal melalui swasta.

“Kenapa kita gak melakukan appraisal melalui pihak swasta. Karena kalau melalui swasta anggaran kita tidak ada. Sehingga KPKNL sebagai penilai publik yang telah memiliki sertifikat, dapat di percaya dan tidak mengeluarkan anggaran,” jelasnya.

Dijelaskannya proses lelang dilakukan secara terbuka sesuai persyaratan dari KPKNL. Ada persyaratan bagi peserta lelang untuk setor dana sebesar 50 persen setelah menang kekurangan 50 persen kembali ditransfer ke rekening KPKNL.

”Yang menentukan dari lelang tersebut bukan BPKAD, BPKAD hanya sebagai pengawas adapun tawar-menawar dari KPKNL dengan secara terbuka. Setelah selesai dilakukan lelang uangnya akan langsung masuk ke rekening KPKNL dan KPKNL juga akan langsung masuk ke kas Daerah, setelah selesai KPKNL juga akan bersurat ke kita,” ucapnya.

Sementara untuk tahun 2020, belum ada sejumlah kendaraan yang diajukan untuk dihapus lewat proses lelang selain 56 kendaraan usulan 2019 lalu.

”Tahun 2020 ini belum ada pengajuan lagi untuk penghapusan kendaraan operasional. Dari lelang 56 mobil mudah-mudahan terjual Maret 2020 ini,” tukasnya. (pay)

Related Articles

Back to top button