BekasiBerita UtamaCikarang

Silang Pendapat Ketua RT dengan Kuasa Hukum PT RAP

Diduga Lakukan Pemalsuan Stempel Pemerintahan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Terkait dibebaskannya pemilik PT Ratu Angun Pribumi (RAP), Rizka Afriani beserta enam anak buahnya oleh tim Reserse Kriminal (Reskrim) Jatanras Polda Metro Jaya, yang diduga melakukan pemalsuan stempel dan dokumen, menjadi perdebatan antara kuasa hukum Rizka dengan Ketua RT 06/03 Desa Sukamahi, Kinan.

Kuasa hukum PT RAP, Icang Rahardian, menepis apabila klien-nya melakukan pemalsuan stempel dan dokumen pemerintahan desa maupun perangkat daerah, sehingga ditangkap secara paksa di Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Rabu (19/2) lalu.

PROSES PENANGKAPAN: Ini dia salah satu penangkapan bos PT Ratu Angun Pribumi (RAP), Rizka Afriani beserta enam anak buahnya oleh tim Reskrim Jatanras Polda Metro Jaya, di Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Rabu (19/2) lalu. IST/RADAR BEKASI

”Jadi, tidak ada setempel pemerintahan desa maupun perangkat daerah. Yang ada itu setempel perusahaan,” tukas Icang saat dihubungi Radar Bekasi, Senin (24/2).

Meski demikian, kata dia, untuk saat ini klien-nya masih menjalani proses hukum sebagaimana sudah dilaporkan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kampus Bekasi (Aksi) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi.

Saat itu, para mahasiswa juga sempat mempertanyakan kinerja tim Reserse Kriminal (Reskrim) Jatanras Polda Metro Jaya, yang telah membebaskan pihak pemborong Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 3 Karang Bahagia itu.

”Kalau dari pihak Jatanras Polda Metro Jaya sudah memulangkan klien saya. Sebab itu hanya menindaklanjuti dan klarifikasi video yang viral terkait pembangunan USB SMPN 3 Karang Bahagia,” kilah Icang.

Dia mengakui, PT RAP selaku pemborong pembangunan SMPN 3 Karang Bahagia senilai Rp 13,2 miliar dari APBD 2018, meminta penegak hukum harus melihat fakta di lapangan seperti apa kondisi proyek tersebut saat ini.

Icang mengklaim, jika klien-nya tersebut sudah mengembalikan uang kerugian negara sesuai dengan temuan dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2019.

”Memang temuan BPK hasil audit 2019, ada kerugian negara sebesar Rp 232 juta-an terkait pekerjaan proyek SMPN 3 Karang Bahagia. Dan itu sudah dikembalikan klien saya ke negara sesuai dengan hasil audit temuan BPK itu,” bebernya.

Sementara itu, Ketua RT 06/01 Desa Sukamahi, Kinan, mengaku dirinya mengetahui bahwa yang dibawa anggota polisi saat dilakukan penangkapan Rizka beserta anak buah-nya adalah setempel yang ada di lingkungan pemerintahan desan dan perangkat daerah.

”Kalau saya memang tidak melihat langsung stempel yang dibawa oleh tim Reserse Kriminal (Reskrim) Jatanras Polda Metro Jaya saat dilakukan penangkapan. Tapi memang jumlah setempel yang dibawa banyak banget,” terang Kinan.

Ditambahkan-nya, kala itu ada anggota yang polisi menanyakan kepada saya, pak RT boleh tidak orang sipil bawa setempel pemerintahan desa maupun perangkat daerah?

”Saya bilang tidak tahu. Lalu ada pegawai desa yang mengatakan, setempel desa saja tidak boleh dibawa pihak luar,” ujar Kinan menirunkan ucapan polisi saat penangkapan pihak kontraktor yang juga memborgol sejumlah orang dan dibawa ke Polda Metro Jaya menggunakan dua mobil mewah.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kampus Bekasi, mempertanyakan kinerja tim Reserse Kriminal (Reskrim) Jatanras Polda Metro Jaya yang telah membebaskan pihak pemborong USB SMPN 3 Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, beberapa waktu lalu.

Padahal sebelumnya, pihak kepolisian telah menangkap sekaligus memborgol dan membawa bos pemborong serta mengamankan sejumlah Barang Bukti (BB) berupa setempel dan dokumen yang diduga dipalsukan.

”Kami akan melakukan pengkajian terkait dilepaskan-nya pemborong tersebut. Selanjutnya akan dilaporkan ke Propam Polda Metro Jaya dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas),” ancam Jenderal Lapangan Aksi, Zainudin, Minggu (23/2).

Pria yang akrab disapa Zai ini juga mempertanyakan, apakah saat klarifikasi harus dilakukan pemborgolan, dan penjemputan paksa serta ditemukan sejumlah BB setempel yang mencapai sekoper belum cukup bukti?

Ia juga mempertanyakan, kenapa begitu mudah-nya pihak kepolisian membebaskan pemborong yang diduga telah memalsukan setempel pemerintah desa, termasuk sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bekasi.

”Ini sangat aneh. Sebenarnya siapa pelapor dugaan pemalsuan dokumen negara tersebut oleh bos PT RAP ke Polda Metro Jaya? Lalu apakah saat meminta klarifikasi boleh diikat dengan tali robot secara paksa? Dasar hukum-nya apakah dan undangan pemanggilan terhadap pihak yang diperiksa? Apa benar pihak Polda Metro Jaya yang menyergap lalu menemukan sejumlah stempel yang diduga palsu sebagaimana yang terekam dalam video itu benar? Dan BB yang sempat dibawa ke Polda dikembalikan? Termasuk stempel-setempel yang dipalsukan? Ini menjadi kejanggalan buat kami,” tegas Zai.

Pihaknya juga menyesalkan, disaat era keterbukaan informasi seperti sekarang, pihak kepolisian yang merupakan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, perlu dikritisi demi ketransparanan informasi publik.

Sementara itu, Kasubnit Jatanras Diskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Siagian saat dihubungi Radar Bekasi menuturkan, dengan viral-nya berita tersebut sebagai wujud laporan dari masyarakat, dan Polri diberi kewenangan untuk melakukan klarifikasi. (and)

Related Articles

Back to top button