Bekasi
Trending

ASN Mafia Bola belum Diberikan Sanksi

ISTIMEWA/RADAR BEKASI
KONPRES: Satgas di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya (PMJ) saat melakukan konpres, kemarin. Pemkab Bekasi belum menentukan sanksi kepada Kabid Kebersihan DLH Khairul Hamid (KH) yang terlibat kasus pengaturan skor.

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi belum menentukan sanksi yang diberikan kepada Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Khairul Hamid (KH) yang sudah ditangkap Satgas Petugas (Satgas) Antimafia Bola yang sebelumnya masuk dalam pencarian orang (DPO).

”Kami belum dapat surat ya dari pihak kepolisian, jadi untuk sementara belum mengetahui seperti apa sanksi yang dijatuhkan,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Edward Sutarman, Rabu (26/2).

Kata pria yang dikarib disapa Edo, pihaknya masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Oleh sebab itu apabila ada permintaan bantuan hukum dari Hamid pihaknya akan memberikan. ”Kami akan berikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan, karena Pemkab Bekasi kan ada Bagian Hukum,” jelasnya.

Saat ditanyakan terkait selama DPO apakah masuk atau tidak sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Edo mengaku belum mengetahui jelas. ”Kalau selama DPO saya kurang mengetahui ya, namun nanti akan kami tanyakan dengan dinas terkait. Apakah masuk atau masuk cuti panjang,” katanya.

Sekadar diketahui, Satgas Mafia Bola telah melakukan penangkapan kepada dua DPO yang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus pengaturan laga di Liga 3 antara Perses Sumedang dan Persikasi Bekasi.

Yaitu berinisial HN dan KH yang sempat buron masuk dalam daftar Pencarian orang (DPO) dirilis Satgas di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya (PMJ).

”Saya menyampaikan bahwa kami diberi tenggat waktu sampai Februari. Alhamdulillah dua tersangka berinisial HN (anggota Komite Eksekutif Asprov PSSI Jawa Barat) dan KH (Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bekasi) sudah kami amankan,” terang Kasatgas Antimafia Bola Brigjen Pol. Hendro Pandowo, Rabu (26/2).

”Kami sudah memeriksa untuk pemberkasan. Selanjutnya, berkas akan kami kirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk lanjut dilakukan proses pelimpahan tahap kedua dan persidangan,” lanjut Hendro.

Tersangka HN dan KH merupakan buronan Satgas sejak November 2019. HN sendiri ditangkap dalam indekosnya di bilangan Menteng Atas, Jakarta Selatan, pada 18 Februari lalu. Sehari berselang, giliran KH yang diamankan Satgas di daerah Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. ”Pelarian pelaku tidak jauh dari daerah Jakarta dan Jawa Barat. HN kami tangkap di Menteng dan KH di Bekasi. Semuanya tanpa perlawanan,” kata Hendro.

Dua tersangka tersebut punya peran masing-masing dalam pengaturan laga Perses kontra Persikasi. Seperti diketahui, Persikasi memesan kemenangan melawan Perses agar punya peluang besar promosi dari Liga 3 ke Liga 2.

Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Yusri Yunus mengatakan, HN merupakan anggota Komite Eksekutif Asprov PSSI Jabar berperan mengatur pemilihan wasit pertandingan.

Sementara, KH yang menjabat Dewan Pengawas Persikasi sebagai pemberi uang kepada manajemen Persikasi untuk diteruskan kepada HN yang bisa mengatur penugasan wasit.

Dari hasil pendalaman, Satgas menemui rute aliran uang. Setelah penyidikan terhadap KH, Satgas menemukan uang sebesar Rp60 juta untuk pengaturan Laga. Dana itu, kemudian diserahkan kepada manajemen Persikasi yang berinisial B. Lalu, sebesar Rp25 juta diserahkan kepada perangkat pertandingan. ”Pembagiannya macam-macam. Misalnya Rp8 juta kepada wasit utama. Sisanya kemudian dibagi-bagi,” kata Yusri.

Dua tersangka yang baru ditangkap Satgas merupakan lanjutan dari penangkapan enam tersangka sebelumnya.

Sekadar informasi, dalam partai Perses vs Persikasi yang digelar Stadion Ahmad Yani (Sumedang) pada 6 November 2019, Satgas menemukan adanya pengaturan laga yang berakhir 3-2 untuk kemenangan Persikasi.

Total tersangka dalam kasus pengaturan pertandingan Perses kontra Persikasi berjumlah delapan orang. Mereka semua disangkakan melanggar Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.(and)

Related Articles

Back to top button