Cikarang
Trending

Ketua Komisi I Telisik Perizinan Kampus Maritim

Caption F-Insert: Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi bersama sejumlah dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi baru akan melakukan survei ke lokasi pembangunan Kampus Maritim yang ada di wilayah Sukawangi.

”Hasil keputusan saat rapat bersama DMPTSP dan Dinas Pertanian, menyepakati bahwa untuk membentuk tim terkait pembangunan Kampus Maritim yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” ujar Kepala Bidang Peraturan dan Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Bekasi, Rohadi, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut sudah disampaikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing dinas. Tinggal menjalankan-nya saja.

”Sesuai kesepakatan bersama, kami akan lakukan survei lagi ke lokasi pembangunan Kampus Maritim yang dianggap sudah melanggar aturan,” terang Rohadi.

Diakui Rohadi, untuk melakukan proses penyegelan maupun pembongkaran membutuhkan waktu yang panjang. Seperti hal-nya Kampus Maritim. Sebab, kata dia, harus menunggu surat yang menyatakan bahwa proses pembangunan tersebut melanggar aturan yang ditandatangani bupati.

Setelah itu, baru-lah pihaknya bisa memberikan sanksi mulai dari surat peringatan pertama selama tujuh hari, peringatan kedua tiga hari, kemudian peringatan ketiga 1×24 jam. Setelah itu, baru bisa turun ke lokasi bersama aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan.

”Jadi, prosesnya panjang untuk melakukan tindakan penyegelan maupun pembongkaran. Ada tahap-tahap yang harus ditempuh dulu,” tukas Rohadi.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini menyampaikan, pihaknya juga akan melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Kampus Maritim.

”Kami akan melihat, apa manfaat dari adanya kampus tersebut untuk masyarakat sekitar. Dan yang jelas, kami juga ingin melihat kondisi kampus, termasuk mekanisme perizinan yang sudah ditempuh seperti apa,” beber Ani.

Ia menegaskan, jika terbukti pihak Kampus Maritim belum mengurus IMB, dirinya meminta agar diberikan sanksi tegas. ”Misalkan kampus itu belum mengantongi perizinan, ya harus ada sanksi atau tidankan dari pemerintah,” saran Ani. (pra)

 

Related Articles

Back to top button