Cikarang
Trending

Praktisi Hukum Angkat Bicara Terkait SMPN 3

Caption F-Insert: Praktisi Hukum, Naufal Al Rasyid

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Praktisi Hukum, Naufal Al Rasyid meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi untuk tegas dalam menangani adanya laporan dugaan penyelewengan anggaran pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 3 Karang Bahagia, yang menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Bekasi tahun 2018 sebesar Rp 13,2 miliar.

”Sebenarnya di Kabupaten Bekasi ini sudah pernah ada masalah pembangunan SDN yang berkaitan dengan hukum di wilayah Kecamatan Pebayuran. Itu kasusnya sekitar lima tahun lalu. Dan masalah ini seharusnya menjadi pelajaran,” kata Naufal, Rabu (26/2).

Lanjutnya, untuk masalah sarana prasana pendidikan, seharusnya Kejari Bekasi menanganinya secara luar biasa. Sebab, masalah tersebut berkaitan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan menjadi program Bupati Bekasi.

”Terkait adanya dugaan penyelewengan dana dalam pembangunan fasilitas sarana pendidikan, belum menjadi efek jera bagi oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pihak swasta (pemborong) yang bertanggung jawab dalam aspek pembangunan. Padahal sekitar lima tahun lalu sudah pernah ada masalah yang sama, dan ada oknum yang ditetapkan sebagai tersangka,” beber Naufal.

Sementara itu, anggota Aliansi Kampus Bekasi (Aksi), Fakhri Pangestu menilai, bahwa perilaku korupsi masih menjadi momok menakutkan dalam keberlangsungan hidup suatu bangsa dalam bernegara.

Sehingga, banyak pihak yang sepakat, bahwa perilaku korupsi menjadi musuh bersama, dan harus ditangani secara terstruktur, sistematis dan masif.

”Salah satu kasus pembangunan SMPN 3 Karang Bahagia yang sudah kami laporkan kepada Kejari Kabupaten Bekasi, hingga saaat ini tidak ada perkembangan,” sesal Fakhri.

Menurut dia, pendidikan adalah urat nadi sebuah negara, dan penegakan hukum merupakan tulang-belulang-nya. ”Jika tidak saling terkait dan terikat, maka terkulai-lah negara ini. Oleh sebab itu, penegak hukum harus dapat bekerja cepat dan cerdas dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Bekasi,” desak Fakhri.

Lebih lanjut, Fakhri menyatakan, banyaknya sekolah yang rusak di Kabupaten Bekasi, bukan karena lama-nya bangunan. Melainkan kualitas bahan bangunan rendah dan jauh dari kata standar.

Kemudian, tidak adanya anggaran pemeliharaan secara berkala. ”Hal ini kami katakan bukan tanpa alasan. Bukti-nya, sekolah yang rusak dan ambruk, seperti SMAN 1 Muara Gembong, SMPN 2 Karang Bahagia, SDN 01 Cicau dan masih banyak lagi,” tegasnya.

Sekadar diinformasikan, dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, tahun 2018, sebanyak 9.686 ruang kelas yang rusak. Terbagi untuk SMP 5.708 ruang kelas dan untuk SD sebanyak 3.978 ruang kelas. (and)

Close