BekasiBerita UtamaCikarang

Komisi I Minta Pembangunan Kampus Maritim Dihentikan

SIDAK PEMBANGUNAN KAMPUS: Sejumlah Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, sedang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Kampus Maritim yang berada di Kampung Gombang, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Kamis (27/2). PRA/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Kampus Maritim yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kampung Gombang, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Kamis (27/2).

Dalam sidak tersebut, pihak Kampus Maritim diminta untuk mengurus IMB sesuai peraturan yang ada di Undang-Undang dalam hal mendirikan kampus.

”Kami sangat menyesalkan kenapa pihak Kampus Maritim sudah berani meakukan pembangunan, padahal belum memiliki IMB. Oleh karena itu, kami minta pihak kampus untuk menyerahkan data perizinan yang sudah ditempuh,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Jamil.

Sebenarnya, kata Jamil, sewaktu dirinya masih di Komisi V, pihak Kampus Maritim sudah dari dua tahun yang lalu menyampaikan proposal untuk pembangunan kampus tersebut. Dan pada saat itu, Komisi IV merespon, karena ini menyangkut dunia pendidikan dan kemajuan Kabupaten Bekasi.

Meski demikian, dirinya menegaskan, walaupun keberadaan Kampus Maritim diharapkan dan dibutuhkan untuk mencerdaskan masyarakat Kabupaten Bekasi, namun tetap tidak boleh melanggar peraturan per Undang-Undangan yang ada.

”Tujuan kami melakukan sidak ke Kampus Maritim ini, untuk mengetahui proses pembangunan, sekaligus mengecek proses izin yang sudah ditempuh pihak kampus,” terang Jamil.

Pria yang juga Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi ini menegaskan, saat ini pembangunan Kampus Maritim ini belum ada IMB, sehingga proses pembangunan-nya harus dihentikan. Dan pihaknya (Komisi I,Red) juga akan memanggil Dinas Pelayanan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) untuk mencari solusi-nya.

”Sebelum ada IMB-nya, pembangunan Kampus Maritim ini harus ditunda dulu. Nanti kami akan memanggil DPMTSP bagaimana solusinya, karena kehadiran kampus ini sebenarnya diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Terutama wilayah Utara,” ucap Jamil.

Sementara itu, Direktur Utama Kampus Maritim, Andreas Romulus menyampaikan, Komisi I meminta data (dokumen) perizinan yang sudah berjalan. Kata dia, sejauh ini proses perizinan masih terus berjalan. Dirinya juga mengklaim, proses pembangunan Kampus Maritim sudah dihentikan

”Memang untuk izin masih berjalan. Tapi Komisi I minta datanya sudah sampai dimana dokumen tersebut, dan saya nanti akan mengirimkan bukti tanda terimanya ke Komisi I. dan untuk proses pembangunan, sekarang dihentikan dulu sesuai permintaan,” beber Andreas.

Warga Minta Dibongkar

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga dan penduduk sekitar sudah kesal dan sempat “menyegel” kampus tersebut menggunakan spanduk penolakan hingga penutupan bangunan Kampus Maritim itu di wilayah mereka.

Menurut salah seorang warga sekitar (Kampung Gombang), Heri Widjaya, pemilik kampus sudah beberapa kali dipanggil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek, namun hingga saat ini tidak ada perkembangan atau tindakan apa-apa terkait keberadaan kampus yang menggunakan lahan pertanian seluas tiga hektar tersebut.

”Satpol PP sudah pernah melakukan sidak ke lokasi hingga memanggil pihak Kampus Maritim, Tapi anehnya, sampai saat ini belum juga ada tindakan tegas, baik penyegelan apalagi pembongkaran bangunan. Hal itu membuat masyarakat kecewa dan hilang kepercayaan kepada Pemkab Bekasi,” sesal Heria, Kamis (13/2) lalu.

Seharusnya, kata dia, Pemkab Bekasi, dalam hal ini Satpol PP selaku penegak Peraturan Daerah (Perda) bertindak tegas, karena pembangunan kampus tersebut sudah melanggar berbagai peraturan, mulai dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perda, PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satpol PP, Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang IMB.

”Dugaan pelanggaranya sudah jelas. Lalu kenapa pemilik kampus tidak juga diberi sanksi maupun penyegelan hingga pembongkaran bangunan tersebut? Dan ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi Pemkab Bekasi,” terang Heri.

Bagaimana mungkin masyarakat percaya kepada Pemerintah daerah, khususnya Satpol PP sebagai penegak Perda yang dilanggar oleh siapapun. Jangan biarkan asumsi-asumsi masyarakat berkembang. Apalagi pelanggaran-nya sudah jelas, tapi kenapa tidak ditindak?

Heri menduga, dalam kasus ini terindikasi sudah berbau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

”Kalau tidak ada tindakan tegas dari Pemkab Bekasi, artinya ada dugaan praktik suap dan lain sebagainya,” tukas Heri.

Sementara Kepala Bidang Peraturan dan Perundang – Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Bekasi, Rohadi berkilah, sejauh ini pihaknya sudah mengirim surat ke pimpinan Satpol PP untuk mengundang seluruh instansi yang berkepentingan, yakni DPMTSP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pehubungan, dalam rangka untuk memastikan satu kesepakatan untuk mengambil tindakan.

”Surat sudah kami kirim ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkepentingan disitu. Agar satu suara dalam rangka melakukan penyegelan maupun pembongkaran bangunan Kampus Maritim yang tidak memiliki IMB,” ujarnya saat dihubungi Radar Bekasi, Senin (10/2) lalu.

Menurutnya, pertemuan itu perlu dilakukan, mengingat masalah perizinan bukan ranahnya Satpol PP, melainkan hanya sebatas penegak Perda. Oleh karena itu, keputusan-nya apakah bangunan tersebut akan disegel maupun dibongkar, harus menunggu hasil rapat.

”Kami akan laksanakan sesuai keputusan bersama. Pertemuan ini kemungkinan bakal dilakukan dalam minggu ini,” terang Rohadi.

Lanjutnya, Satpol PP akan meminta penjelasan dari Wasdal Perizinan sudah sejauh mana langkah yang sudah dilakukan. Pasalnya, sebelum Satpol PP bertindak, harus ada laporan terlebih dahulu dari Wasdal Perizinan. Selain itu, dirinya juga akan menunggu keputusan dari pihak kecamatan dan kepala desa setempat.

”Untuk penegakan Perda, kami juga harus mendapat dukungan dari instansi terkait. Langkah Wasdal Perizinan seperti apa, setelah itu baru lanjut baru ke Sapol PP. Kalau kami mengambil tindakan begitu saja, takutnya salah,” tukas Rohadi.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama Kampus Maritim, Andreas Romulus, memenuhi undangan dari Satpol PP Kabupaten Bekasi, terkait pembangunan kampus yang belum mengantongi IMB di Desa Sukawangi, Kecamatan
Sukawangi, Kabupaten Bekasi.

Andreas yang didampingi salah satu perwakilan dari pengawas pembangunan Kampus Maritim mendatangi Kantor Bupati Bekasi, dengan tegas mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengajukan IMB sejak enam tahun lalu. Hanya saja kata dia, yang mengurus bukan dirinya langsung, melainkan saat itu ada dua Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

”Untuk mengurus IMB itu saya serahkan ke Hariyanto dan Khairan, yang saat itu masih menjabat sebagai anggota dewan,” beber Anderas saat ditemui di Gedung Bupati,” beberap waktu lalu.

Ketua Komisi I Minta Disegel

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, meminta agar Satpol PP untuk segera melakukan penyegelan bangunan Kampus Maritim yang berada di Kampung Gombang, Desa Sukawangi, Keca­matan Sukawangi.

Hal tersebut disampaikan Ani, usai melakukan per­temuan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan Satpol PP diruang rapat Komisi I, Selasa (11/2) lalu.

”Saya sudah menyampaikan ke DPMTSP, kalau memang Kampus Maritim itu belum memiliki IMB, supaya dilakukan penyegelan. Sebab, tidak boleh ada aktivitas pembangunan di kampus itu,” tegasnya

Wanita yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, jika ada pembangunan yang dilakukan tanpa mengantongi izin, seharusnya langsung dihentikan atau bangunan yang ada disegel sampai mendapat IMB.

”Kalau sudah dilakukan penye­gelan, maka pihak kampus tidak boleh melakukan aktivitas. Tapi jika mereka bisa mendapatkan izin, ya silahkan dilanjutkan pembangunan-­nya. Namun apa bila tetap tidak bisa memenuhi persyaratan, harus dilakukan tahapan kedua, yaitu pembongkaran bangunan,” saran Ani.

Dalam persoalan ini, Ani sangat menyanyangkan adanya saling lempar tanggung jawab antara Satpol PP dan DPMTSP. Menurut dia, Satpol PP selaku penegak Peraturan Daerah (Perda), dengan dasar itu bisa langsung melakukan penyegelan. Kalau perlu, minta rekomendasi dari DPMPTSP.

”Kami sudah koreksi ke bagian perizinan, bahwa penyegelan itu harus ada rekomendasi dari DPM­TSP. Maka dalam hal ini, perlu adanya koordinasi antara dinas maupun badan. Jangan sampai ada saling lempar tanggung jawab seperti sekarang,” tukas Ani.

Menurutnya, untuk sekarang harus diambil tindakan tegas, karena sejak awal sudah ada te­muan jika kampus tersebut tidak memiliki izin. ”Kami minta secepat­nya dilakukan penyegelan, sehingga tidak ada aktivitas pembangunan,” pungkasnya. (pra)

Related Articles

Back to top button