Metropolis
Trending

DPRD Usulkan TPU Kecamatan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Demokrat, Abdul Rozak mendorong pemerintah Kota Bekasi untuk menyediakan lahan Tempat Pemakaman  Umum (TPU) di setiap kelurahan dan kecamatan.

Dia menilai, lahan TPU yang ada saat ini tidak berimbang dengan tingginya jumlah penduduk di Kota Bekasi.

Dia ingin, dengan jumlah penduduk yang mencapai 3 juta jiwa, sepantasnya di setiap kelurahan tersedia pemakaman umum. Pasalnya, tingkat populasi dan urbanisasi sangat tinggi di kota metropolitan ini.

Sementara ketersediaan lahan TPU milik pemerintah terbatas, bahkan terpusat di TPU Padurenan. Ini harus menjadi pekerjaan yang diselesaikan Pemkot Bekasi.

”Saya usulkan agar setiap kecamatan dan kelurahan memiliki TPU sendiri,” kata Bang Jeck–sapaan akrabnya–, usai melaksanakan kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat atau Reses I DPRD Kota Bekasi, di RT 1 RW 3 Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Sabtu (29/2) malam.

Abdul Rozak yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I ini pernah menyambangi TPU Padurenan Kecamatan Mustikajaya, beberapa waktu lalu. Dia mengaku, TPU Padurenan tidak representatif untuk menampung angka kematian yang mencapai 4.800 jiwa pertahun.

Secara resmi Pemerintah baru memiliki tiga Tempat Pemakaman Umum, TPU Perwira dengan luas 15 hektar, TPU Pedurenan 13 hektar siap pakai dan di TPU Jatisari 10 hektar.

”Beberapa kurun waktu kedepan, TPU ini tidak memadai, apalagi TPU Perwira juga sudah padat,” imbuhnya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti soal kewajiban setiap pengembang properti pemukiman baik vertikal maupun horizontal dalam menyediakan lahan TPU, secara kolektif.

Selama ini, pengembang hanya menyetor ke kas daerah untuk dibelanjakan lahan TPU. Namun, belanja yang dilakukan eksekutif, dinilai belum transparan kepada publik. Sehingga pihaknya meminta instansi yang membawahi bidang ini terbuka terkait pemasukan dan belanja TPU.

”Jumlah properti terus bertambah, apartemen terus di bangun di beberapa lokasi, tapi belanja lahannya belum terlihat. Saya minta eksekutif transparan dan merumuskan solusi tentang pengadaan lahan TPU bersama DPRD. Ini demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Tidak hanya itu, dalam pemaparan kegiatan Resesnya, ia juga membeberkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi memiliki Badan Social Responsibility (BSR) yang mengelola anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang berinvestasi di Kota Bekasi.

Dia mempertanyakan pengalokasian anggaran yang dikelola BSR serta mengusulkan agar CSR dari perusahaan di masing-masing wilayah dibelanjakan untuk lahan TPU.

”Pembebasan lahan TPU bisa juga dibebankan melalui CSR. Jadi tidak harus semua melalui APBD. Intinya, jika eksekutif memang serius, semua masalah selalu ada jalan keluarnya, asalkan niat mereka tulus bukan semata untuk cari proyek dan keuntungan pribadi,” tandasnya. (pay)

Related Articles

Back to top button