Bekasi
Trending

Panitia Mengeluh Potongan Anggaran Pilkades

MHF/RADAR BEKASI
DAFTAR : Panitia pemilihan kepala desa, Desa Cikarang Kota saat menerima pendaftaran Cakades.

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Panitia Pemilihan kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Bekasi 2020, mengeluhkan potongan anggaran yang ditetapkan. Mereka menilai, potongan anggaran yang dibebankan terlalu besar dan tidak sesuai dengan ketentuan pajak.

Wakil Ketua Panitia Pilkades di Desa Telagamurni, Dadih, mengakui anggaran yang diterima sangat minim. ”Jadi, bicara pagu anggaran itu sejujurnya kurang. Gimana ya, soalnya yang nama manusia tak ada puasnya mas. Intinya, bagaimana caranya Pilkades di Desa kami ini sukses, aman dan damai tanpa kendala,” kata Dadih ditemui di kantor sekretariat panitia Pilkades Telagamurni, Senin (2/3).

Dia menegaskan, selaku panitia Pilkades dengan dana anggaran yang ada akan dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan Pilkades tetap terlaksana. “Jadi, kita tidak mau juga cuma gara-gara biaya Pilkades tidak dilaksanakan. Kan gak bagus juga, untuk itu insyaallah dengan anggaran yang ada saya usahakan semaksimal mungkin bisa berjalan dengan situasi aman dan kondusif,” tegasnya.

”Masalah pajak di Perbup itu ada PPH21, PP22 dan PPN. Saya juga belum ada buktinya, tapi ada yang ngomong kalau itu digabungkan jadi 11,5% dari total pagu anggaran. Dan saya kemarin sudah hitung itu, potongan di sini sampai sekitar Rp47 jutaan dari total Rp415 juta yang kita terima,” jelasnya.

Dia menguraikan, jika memang benar pajak itu digabungkan secara peraturan perpajakan tidak seperti itu, dan setahu dia untuk PPH21 tentang pajak honorium, PPH22 tentang pembelian barang 1,5%, dan PPN tentang pendapatan.

Insyaallah kalau soal perpajakan makanan saya mas, saya paham kalau peraturan perpajakan tak seperti itu, tidak bisa digabungkan. Nah kalaupun, terkait PPH22 tentang pembelian, yang dipotong barang pembelian,” urainya.

”Kemudian untuk PPH21 tentang honorium juga disitu ada aturan soal PTKP (pendapatan tak kena pajak), pada tahun 2016 saja PTKP itu 3 juta, artinya dibawah tiga juta tak kena pajak. Terakhir PPN, pendapatan dari mana yang dipajakin” pungkasnya.

Di lokasi berbeda, Wakil Panitia Pilkades Cikarang Kota Afdol menyatakan hal serupa. Dia menilai, jika potongan pajak yang dikenakan dari anggaran yang diterimanya itu sangat tinggi. ”Sekarang ini soal pagu kita sudah tak ada kendala, cuma yang jadi pertanyaan pajaknya tinggi banget,” ucapnya.

Dia mengakui, pihaknya sangat butuh penjelasan detail dari pihak terkait mengenai hal itu, karena jika dihitung-hitung potongan pajak untuk pagu anggaran Pilkades ditempatnya mencapai 33 juta. ”Ini saja sih yang kita masih bingung,” ujarnya.

”Selain itu, yang masih jadi kendala kami disini ya soal pencairan dana bantuan yang sangat-sangat lambat turunnya, karena di tahun 2012 saya pernah juga jadi panitia tidak selambat ini. Kami harap, bisa segera dicairkan, karena sedih juga kalau kita ceritain kondisi panitia di sini mas,” tandasnya. (mhf)

Tags
Close