Cikarang
Trending

Aliansi BBM Tolak RUU Omnibus Law

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sebanyak 14 Serikat Pekerja (SP) di Kota dan Kabupaten Bekasi bergandengan tangan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Mereka membentuk sebuah aliansi yang bernama Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM). Ratusan buruh berkonsolidasi di Omah Buruh, Cikarang Selatan, menetapkan langkah-langkah strategis dalam menolak RUU yang dianggap akan menindas kaum buruh di Indonesia.

 ”Kami sebutnya Aliansi BBM. Kami sepakat bergerak bersama kurang-lebih ada 14 SP di Kabupaten dan Kota Bekasi,” ucap Sekretaris KC FSPMI Bekasi, Suparno, kepada wartawan, Selasa (3/3).

Aliansi BBM berkonsilidasi sebagai bentuk sikap karena di tingkat pusat 3 konfederasi besar seperti KSPSI, KSBSI, dan KSPI, telah membentuk Majelis Persatuan Buruh Indonesia (MPBI) untuk melawan RUU Omnibus Law.

”Sehingga kami di daerah menyiapkan diri suatu ketika diinstruksikan keluar dari pabrik, kami sudah ready dan tidak tengak-tengok maju atau tidak,” ucapnya.

Pihak buruh di Bekasi juga terus mensosialisasikan potensi bahaya RUU Omnibus Law kepada masyarakat dengan cara membagikan leaflet (selembaran, Red) ke tiap perumahan.

 ”Kami sudah bentuk relawan di Kabupaten Bekasi untuk enam dapil. Kami sosialisasikan betapa bahayanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” ucap pria yang akrab disapa Parno ini.

Ia menjelaskan, dampak Omnibus Law bagi buruh di Indonesia, ada banyak, seperti penghapusan pesangon, PHK dipermudah, tenaga kerja asing bebas masuk Indonesia, kontrak seumur hidup, outsourcing dan magang bebas.

”Tidak ada lagi masa depan bagi kaum buruh kalau sampai DPR RI sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” bebernya.

Lanjut Parno, tidak ada satu pasal pun dari RUU itu berpihak kepada buruh. Sebagai contoh, pekerja kontrak mendapat pesangon apabila habis kontrak.

”Ternyata dalam isi (RUU itu, Red). Apabila kontrak lebih dari 1 tahun. Bisa saja pengusaha bikin kontrak 11 bulan akhirnya tidak dapat pesangon. Dan, besaran pesangon tidak diatur pemerintah,” tukasnya.

Sehingga, meneurut Parno, Rp100 ribu pun dapat disebut dengan pesangon, karena tak ada standar berapa besar seharusnya pesangon itu.

”Semua dibikin bias, indikasinya adalah presiden diberikan cek kosong sama UU Omnibus Law, semua nanti diatur Peraturan Pemerintah (PP),” sesalnya.

Apabila tidak diundur, MPBI mengeluarkan instruksi untuk aksi besar-besaran pada 23 Maret 2020, dan Aliansi BBM mengaku siap untuk turun. Mogok nasional, kata dia, dapat terjadi karena 3 konfederasi besar buruh sudah bersatu dalam MPBI.

”Bekasi pasti totalitas. Kalau nyewa bis kami tidak dikasi, PO disetop. Kami berhenti di Bekasi aja (mogok nasional, Red). Pasti lumpuh total Bekasi,” terangnya.

Di Bekasi akan mengerahkan lebih dari 100.000 buruh. Total anggota Aliansi BBM hampir mencapai 500.000 buruh, terdiri atas 230.000 buruh di Kabupaten Bekasi dan 250.000 buruh di Kota Bekasi. (pojoksatu.id)

Related Articles

Back to top button