Bekasi
Trending

Anggaran belum Cair, Panitia Patungan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Meskipun tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Bekasi sudah berjalan, namun anggaran Pilkades 2020 untuk 16 desa belum cair. Akibatnya, Panitia Pilkades terpaksa merogoh kocek pribadi untuk biaya administrasi dan transportasi.

”Ya, karena memang anggarannya belum cair untuk sementara panitia menggunakan dana talangan pribadinya masing-masing mas. Intinya, kita sepakat dan tak minta yang neko-neko juga, terpenting tahapan ini bisa kita bisa laksanakan sesuai dengan Juklak-Juknisnya,” kata Wakil Ketua Panitia Pilkades Telajung, Anwar Sadat

”Kami juga sepakat, dengan kondisi ini panitia akan tetap bekerja sesuai aturan dan selalu menjaga netralitas, serta tidak menarik atau memungut sepeserpun ke para calon yang mendaftar. Pokoknya, kita jaga semua itu untuk menjaga situasi Pilkades kondusif, aman, dan sukses,” pungkasnya.

Hal yang sama juga diakui oleh wakil Panitia Pilkades Cikarang Kota, Afdol. Dia mengakui, rekan-rekan panitia untuk sementara menggunakan anggaran talangan dari dana swadaya internal panitia.

”Ya, kan kita meski bagaimana pun tahapan harus dilaksanakan sesuai jadwal dari tahapan yang ada. Dan soal anggaran yang belum cair sampai saat ini, sementara pakai dana talangan teman-teman khususnya ketua panitia banyak nomboknya,” ujar Afdol saat ditemui di kantor Sekretariat Panitia Pilkades Cikarang Kota.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini mengakui, tidak pernah diajak musyawarah membahas formulasi anggaran penyelenggaraan Pilkades serentak 2020 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

”Iya, masalah dana Pilkades itu kan sudah dibuat dengan formulasi anggaran 80-20. Yakni, 80% dibagi rata ke 16 Desa, 20% lagi dibagi sesuai jumlah DPT untuk penyeimbang DPT-DPT yang besar dan sebagainya,” kata Ani Rukmini dikonfirmasi Radar Bekasi.

Politikus PKS ini menyebut, dari penetapan formulasi ini yang perlu dia koreksi dan menjadi masalah sekarang, lantaran DPMD kurang sosialisasikan, atau paling tidak melibatkan DPRD untuk musyarawah membahas formulasi tersebut.

”Yang perlu dikoreksi terkait hal ini, DPMD kurang disosialisasikan dan tidak mengajak kami (DPRD) untuk musyawarah. Kalaupun saat itu kita diskusi, mungkin masih bisa otak-atik. Tapi ini kan sudah ada formulasi dari DPMD, jadi ya sekarang sudah tak bisa juga diubah,” ucapnya.

Lanjut Ani, untuk yang paling berdampak dengan formulasi ini dan jadi masalah, yakni kepada para panitia yang memiliki jumlah DPT besar, karena gapnya tidak terlalu terlihat.

”Seperti Desa Mangunjaya jumlah DPT-nya sekitar 51ribu, pasti masalah lah dengan anggaran yang terima karena, untuk kebutuhan semua panitia kan sama saja dengan yang lain, sebaliknya Desa yang DPT-nya kecil ikut ngeluh juga ya tidak pada tempatnya,” jelasnya.

”Intinya, karena memang sudah ada formulasi pagu anggaran ini paling tidak kami cuma bisa menyarankan para panitia lebih memaksimalkan dan memilah-milah mana-mana saja anggaran yang diperlukan, sehingga Pilkades pun tetap bisa berjalan,” sambungnya.(mhf)

Related Articles

Back to top button