Bekasi
Trending

Jabar Bentuk Crisis Center

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Gubernur Jabar Ridwan Kamil melakukan antisipasi dan langkah cepat, dalam menangani virus corona.Setelah kasus pertama yang diumumkan Presiden Jokowi Senin kemarin, merupakan orang Depok Jawa Barat. Emil langsung membentuk crisis center bersama seluruh perangkat Pemprov Jabar.

Didampingi Sekda Prov Jabar,Setiawan Wangsaatmaja, Gubernur resmi menunjuk Sekda sebagai ketua pelaksana harian crisis center virus corona di Jabar.Dalam penetapan crisis center, juga diisi oleh stakeholder dari Dinas Kesehatan hingga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menangani penyebaran virus Corona.

“Crisis center akan hadir di 27 kabupaten dan kota di Jabar. Crisis center pertama berada di Depok seiring adanya dua warga negara Indonesia yang dipastikan positif terpapar Corona. Keduanya, kini menjalani perawatan di rumah sakit,” jelasnya, Selasa (3/3) kepada wartawan digedung sate Bandung.

Crisis center ini akan hadir di 27 daerah.

“Depok sudah karena saya perintah lisan semalam, kemudian 26 daerahnya juga akan melakukan di 1 hingga 2 hari ini dengan proses yang sama,” terangnya.

Crisis center ini menurutnya, memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan edukasi terkait dengan Corona di Jabar.“Dia berharap hadirnya crisis center dapat memberikan informasi yang valid pada masyarakat untuk meminimalisir berita yang simpang siur. Jadi per-hari ini kita harus menjaga kondusifitas dari masyarkat yang membutuhkan informasi yang valid soal virus corona”tegasnya.

Emil menambahkan, crisis center telah melakukan penghitungan dampak non kesehatan seperti ekonomi, sosial, dan politik akibat virus Corona.“Sayabmemastikan, ekonomi di Jabar berada dalam kondisi yang baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh Pemerintah Daerah untuk mengaktifkan juru bicara (Jubir), guna menjelaskan kepada masyarakat, terkait isu virus korona. Hal ini dilakukan agar tidak ada simpang siur informasi terkait penyakit itu.

Penunjukan juru bicara di lingkungan Pemda didukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 480/3502/SJ kepada Gubernur dan 480/3503/SJ tanggal 6 Mei 2019 kepada Bupati/Walikota, tentang Penunjukan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Seluruh Pemda diharapkan mengaktifkan Jubir untuk menjelaskan kepada publik dan pers terkait isu Korona, jangan sampai terjadi simpang siur,” kata Bahtiar dalam keterangannya, Selasa (3/3).

Pengaktifan Jubir di Pemda, lanjut Bahtiar, dilakukan guna mencegah kebohongan dan ketidakjelasan informasi di tengah masyarakat. Sehingga masyarakat tidak merasa panik terkait simpang siurnya informasi virus korona.“Hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah hoax atau ada kejelasan informasi publik terkait wabah korona,” ujar Bahtiar.

Jubir Pemda, kata Bahtiar, juga diminta berkoordinasi dengan dinas kesehatan maupun instansi terkait, agar mampu memberikan pemahaman terkait kesehatan maupun virus corona.“Jubir tersebut harus terkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sebagai leading sektor dalam penanganan soal kesehatan termasuk terkait wabah virus corona,” urai Bahtiar menandaskan.(arf/pjk/jpc)

Related Articles

Back to top button