Metropolis
Trending

Jumlah Bantuan Meningkat, Kerap Dibandingkan dengan DKI

Melihat Besaran Bantuan Provinsi Jabar untuk Kota Bekasi


ILUSTRASI: Salah satu proyek normalisasi Kalimalang serta pembangunan taman yang digelontorkan lewat dana hibah Provinsi Jabar. IST/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi merinci, bantuan provinsi Jawa Barat tahun 2020 ini mencapai Rp30 miliar. Jumlah tersebut dinilai lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Namun jumlah itu masih jauh dari kucuran dana kemitraan yang digelontorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

AHMAD PAIRUDZ

Bekasi Timur

Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas BMSDA Kota Bekasi, Widayat Subroto mengatakan, Kota Bekasi mendapat dana kemitraan dari DKI Jakarta untuk pembuatan flyover Rawapanjang dan Cipendawa mencapai Rp450 miliar. Jumlah tersebut dinilai jauh dengan bantuan dari Jawa Barat.

”Kalau dari Jabar tahun kemarin masih sedikit cuma beberapa miliar saja, untuk perbaikan jalan di Kota Bekasi,” katanya, ketika berada di ruang kerjanya, Gedung BMSDA, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu (4/3).

Padahal kata dia, pajak kendaraan yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Bekasi sangat besar mencapai Rp2 Triliun. Lebih besar dari beberapa daerah yang ada di provinsi Jawa Barat.

Akan tetapi bantuan yang diberikan oleh Jabar ke Kota Bekasi dinilai jauh dibandingkan DKI Jakarta yang mencapai ratusan miliar.

”Tahun ini Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan cukup besar mencapai Rp30 miliar. Karena beberapa tahun lalu sudah pernah mencapai segitu. Hanya beberapa tahun belakangan sedikit,” tambahnya.

Tahun ini kata dia, bantuan yang diberikan oleh Provinsi Jabar rencananya akan dibuat untuk pemeliharaan jalan.

”Rencana bantuan pembuatan flyover juga akan ada dari Jabar, titiknya berada di Jalan Perjuangan lintas kereta api, saat ini kita ajukan flyover atau underpass nanti akan dilihat yang mana yang cocok untuk jalan tersebut,” ujarnya.

Selian itu, pihaknya juga sedang mengusulkan perbaikan jalan sejumlah titik yakni, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Pangeran Jayakarta, Pejuang, Joyo Martono dan lainnya.

”Sejumlah jalan tersebut sedang kita ajukan ke Jabar, kalau jalan nasional itu nanti langsung di kerjakan oleh Pusat. Underpass itu pusat yang mengerjakan kalau Jalan Joyo Martono Bulak Kapal di usulkan juga ke Jabar,” tambahnya.

Sedangkan untuk tahun ini dana kompensasi dari DKI Jakarta pihaknya akan mengerjakan Jalan yang berada di wilayah Bantargebang. Sementara pihaknya akan melakukan pembebasan terlebih dahulu di Jalan Pangkalan II Kecamatan Bantargebang.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim juga berharap bantua dari provinsi Jawa Barat bisa lebih besar menyusul sumbangsih Kota Bekasi dari pajak kendaraan cukup besar.

”Dana hibahnya itu harus di perbesar,” katanya saat di hubungi Radar Bekasi.

Dari 2016 sampai 2019 Pemerintah Kota Bekasi mendapat total Rp66 miliar dari Provinsi Jabar, berbeda dengan DKI Jakarta yang hampir Rp1 Triliun.

”Ini sudah mulai ada peningkatan. Kita juga melihat PAD nya Jabar dan DKI beda jauh,” tambahnya.

Ia menilai DKI memiliki kewajiban terhadap sejumlah pembangunan di Kota Bekasi melalui dana kemitraan. Pasalnya Kota Bekasi juga memiliki andil besar sebagai lokasi pembuangan TPST Bantargebang milik DKI.

”Bekasi punya dua bapak, satu bapak kandung Jabar satu bapak tiri DKI. Tetapi sekarang ini yang sayang sama Kota Bekasi ini bapak tirinya yaitu DKI. Dan saya harap dengan begini cemburu lah bapak kandung, masa bapak tiri aja sayang seharusnya bapak kandung lebih sayang,” katanya mengumpamakan kondisi Kota Bekasi.

Namun, Arif menambahkan sejatinya bantuan dari DKI juga bisa lebih besar, melihat dampak yang diterima warga sekitar TPST khususnya Bantargebang.

”Sepantasnya untuk DKI kita minta sebesar-besarnya apalagi kita sekarang ada pembuatan tanggul. Terus kesejahteraan masyarakat Bantargebang harus lebih tinggi. Perkiraan saya sampai diatas Rp700 miliar,” pungkasnya. (*)

Related Articles

Back to top button