Bekasi

Puluhan Sekolah Masih Menumpang

DIGABUNG: Anak-anak bermain di Halaman Sekolah SD Negeri Duren Jaya X yang digabung dengan SMP Negeri 57 Bekasi di Duren Jaya, Bekasi Timur, Senin (9/3). RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sebanyak sepuluh Unit Sekolah Baru (USB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), pembangunan gedung sekolah untuk USB ini menjadi salah satu pokok pikiran yang disampaikan dalam rapat paripurna. Selain itu, Moratorium pembentukan USB baru juga disampaikan untuk dilaksanakan hingga proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini selesai.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kita Bekasi meminta kepada pemerintah untuk membangun gedung sekolah. Pasalnya, tidak mungkin sepuluh USB tersebut menumpang selamanya di gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN).

”Ada 10 sekarang, kemudian kepseknya juga belum definitif, masih Plt, nah Plt ini juga kan tidak menjadi sebuah kejelasan ketetapan kepemimpinan sekolah,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, Senin (9/3).

Bukan satu dua tahun, menurutnya beberapa sekolah tercatat menumpang hingga tiga sampai lima tahun. Berdasarkan datanya, tidak ada rincian anggaran untuk membangun gedung sekolah baru dan pengadaan mebel sekolah tahun ini.

Dengan keadaan ini, maka pengajuan bisa kembali dilakukan pada tahun 2021 mendatang, menunggu satu tahun lagi untuk masuk dalam perencanaan. ”Ya tergantung Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan mengajukan nggak ke DPRD komisi IV, kalau tidak mengajukan kan nggak mungkin DPRD dorong,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto saat ditemui di gedung DPRD Kota Bekasi menyebut gedung USB yang baru ini difokuskan pada gedung SDN yang telah di-merger, pemanfaatan lahan Fasilitas Umum (Fasum), terakhir membebaskan lahan di lokasi sekitar.

”Jadi pemerataan terkait dengan Zonasi ini menjasi salah satu perioritaslah, pemikiran dari bang Pepen dan Tri dalam rangka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” ungkapnya.

Terkait dengan besaran anggaran yang disiapkan, ia menyebut akan disesuaikan pada saat proses perencanaan. Terkait dengan pokok pikiran tentang moratorium pendirian USB, pihaknya akan memperhatikan kembali kebutuhan masyarakat di satu wilayah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengaku mengusulkan pembangunan sebanyak lima gedung sekolah pada tahun ini. ”Kita usulkan dari SMP 45, 46, 47, 48, dan 49 tahun ini,” terangnya.

Pada tahun 2019 lalu, Pemerintah Kota Bekasi membuat delapan Unit Sekolah Baru, yakni SMPN 50 hingga SMPN 57. Sejumlah USB tersebut masih menumpang di gedung Sekolah Dasar di wilayah sekitar.

Keberadaan sekolah negeri ini tentunya dibutuhkan disetiap wilayah untuk mendukung program zonasi, jika tidak, maka otomatis siswa yang berjarak cukup jauh dari sekolah negeri berpeluang lebih kecil melalui jalur lain yang disediakan. Hingga saat ini, masih ada 13 kelurahan yang masih belum memiliki SMP negeri. (Sur)

Related Articles

Back to top button