Metropolis

Bantuan Jabar belum Ideal

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bantuan dari Provinsi Jawa Barat tahun 2020 ini dipastikan lebih besar dari tahun sebelumnya. Namun, jumlah yang digelontorkan Rp148 miliar tahun ini dinilai belum ideal dengan sumbangsih pemerintah Kota Bekasi dari pajak kendaraan yang mencapai Rp3 triliun.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, penyebabnya kemungkinan karena komunikasi Pemkot kurang intens, atau perencanaan Pemkot belum sesuai dengan sistem perencanaan penganggaran yang ada di Jawa Barat.

”Tapi pada saat kopdar kemarin ya, kita menyampaikan dan Gubernur memberikan semacam slot kebijakan itu kita ajukan sekitar Rp400-an miliar. Kita berdoa saja mudah-mudahan dari lima kegiatan itu direncanakan dan disetujui. Bukan hanya oleh Gubernur juga oleh DPRD Jawa Barat,” kata Pepen–sapa akrabnya–, usai Paripurna Istimewa HUT Kota Bekasi, Selasa (10/3).

Diketahui pada 2019 lalu, Pemkot Bekasi hanya mendapat bantuan sebesar Rp27 miliar. Ditargetkan tahun 2021 bantuan lebih besar dengan usulan yang diajukan mencapai Rp 400 miliar lebih. ”Orang minta mah berapa aja dikasihnya diterima, tapi kalau kecil ngedumel (mengeluh) juga,” candanya dengan logat Betawi.

Selain itu, di Hari jadi Kota Bekasi ke-23, menurutnya, yang paling istimewa adalah bagaimana peningkatan dari tahun ke tahun proses fiskal. Pasalnya 2019 lalu terjadi turbulensi anggaran.

 ”Tahun 2020 ini Pemkot sudah mulai take-off. Jadi di 2020 ini apa yang akan di kerjakan dan 2021 apa yang akan dilakukan. Pada intinya adalah sebuah keselarasan program bisa di nikmati oleh warga masyarakat,” tambahnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro mengaku, hal itu menjadi catat di DPRD Provinsi Jabar, khususnya PKS berkaitan dengan barometer yang mengkalkulasi besaran bantuan keuangan ke masing-masing kota dan kabupaten.

”Khusunya pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang masih menjadi objek pajak bagi provinsi Jawa Barat. Berapa yang kemudian di berikan ke Kota Bekasi, memang presentasenya itu diatur oleh pusat. Tapi dalam bentuk lain bisa dilakukan oleh provinsi,” imbuhnya.

Menurutnya, belum ada transparansi dalam pola pembagian distribusi bantuan provinsi kepada masing-masing kota dan kabupaten. Sedangkan Kota Bekasi menyumbang pajak kendaraan sebanyak Rp3 triliun lebih tapi hanya diberikan Rp148 miliar di 2020.

”Sedangkan Tasikmalaya Rp700 miliar, kita hanya Rp148 miliar tahun ini. Itu juga awalnya kita hanya di berikan Rp48 miliar, setelah kita protes pak Wali Kota (Pepen) mendesak akhirnya naik menjadi Rp148 miliar,” tandasnya. (pay)

Related Articles

Back to top button