Cikarang

Elite Parpol Diminta Utamakan Kepentingan Masyarakat


DESAK PILWABUP: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa (10/3). Mereka menuntut Panitia Pemilih (panlih) Wakil Bupati (wabup) Bekasi DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera menghelat pelaksanaan pemilihan calon wakil bupati (pilwabup) Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Bekasi meminta Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati (Wabup) Bekasi segera menyelenggarakan proses pemilihan wakil bupati (Pilwabup). Pasalnya, hingga saat ini masih terjadi kekosongan kursi wakil bupati Bekasi.

Ketua HMI Cabang Bekasi, Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, Panlih DPRD harus menjalankan tahapan yang telah disusun. Supaya, kursi wabup Bekasi dapat segera terisi.

”Pemilihan wakil (bupati) ini menjadi hal yang penting. Sehingga panlih DPRD mempunyai otoritas itu untuk bagaimana bisa melaksanakan mekanisme yang ada sehingga terbentuknya wakil bupati yang mempunyai otoritas,” katanya usai melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (10/3).

Dia mengatakan, proses pilwabup yang tak kunjung dihelat dapat berdampak pada citra buruk bagi pemerintahan di Kabupaten Bekasi. ”Kondisi seperti ini menjadi citra buruk bagi keberlangsungan organisasi di pemerintahan, sehingga ini menjadi sorotan yang perlu disikapi oleh Pemda dan DPRD,” ujarnya.

Kamal menegaskan, dalam proses Pilwabup ini pihaknya tidak memihak ke salah satu calon wakil bupati yang ada.

”Kita tidak memihak kepada si A maupun si B. Yang jelas posisinya peran HMI melihat kondisi seperti ini banyak permainan-permainan elite politik. Kami memberikan pandangan kepada elit politik, jangan mengedepankan egosentris saja kepada masing-masing parpol. Karena proses pembangunan harus terus berjalan,” jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Panlih DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno menjelaskan, panlih tidak bermaksud untuk memperlambat proses Pilwabup. Hanya saja, dia beralasan, panlih pertama dihentikan karena masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 telah habis. Kemudian, anggota DPRD periode 2019-2024 sudah kembali membentuk panlih.

”Kita bentuk panlih kedua karena panlih pertama masa jabatnya habis. Sekarang panlih sudah membuat jadwal dan proses sudah berjalan. pilwabup akan digelar pada 19 Maret,” ucapnya.(pra)

Related Articles

Back to top button