Berita UtamaCikarangMetropolisPolitik
Trending

Tarik-Ulur Pilwabup

Panlih Diminta Tunggu Rekom Partai Koalisi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemilihan wakil bupati (Pilwabup) telah diagendakan akan dihelat pada Kamis (19/3) mendatang. Tapi, muncul persoalan karena panitia pemilihan (panlih) menetapkan cawabup.

Pasalnya, belum ada kesepakatan nama cawabup yang direkomendasikan. Partai Nasdem merekomendasikan Rohim Mintaredja. Sementara, Partai Golkar diketahui melakukan perubahan nama cawabup melalui surat rekomendasi teranyar yang diantar perwakilan Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bekasi ke bupati Bekasi pada Senin (9/3). Keduanya yakni Tuti Nurcholifah Yasin dan Moch Dahim Arisi.

Di tempat berbeda, pada hari yang sama dengan penyerahan rekomendasi, panlih wabup DPRD Kabupaten Bekasi menetapkan dua cawabup Bekasi yang didaftarkan perwakilan partai koalisi pada 19 Desember 2019 lalu. Mereka adalah Tuti Nurcholifah Yasin dan Ahmad Marjuki.

Panlih telah menyusun tahapan hingga pelaksanaan pilwabup dalam paripurna dan telah menyampaikan surat tersebut ke ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

Menanggapi langkah panlih wabup, Direktur Jendral Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengaku, hingga saat ini belum mendapatkan informasi mengenai rencana paripurna yang disusun panlih.

”Saya belum tahu kabar soal itu, yang mengirimkan SK pengantaran itu provinsi dulu, karena provinsi yang memfasilitasi secara teknis. Silahkan partai politiknya yang bekerja. Kami tidak mau masuk ke dalam teknis itu. Namun pasti lihat lagi di (UU 10 Tahun 2016) Pasal 176 itu. Lebih jelasnya coba dikomunikasikan dengan provinsi,” katanya kepada Radar Bekasi, Selasa (10/3).

Senada, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan antar Lembaga (FKDH) Ditjen Otda Kemendagri, Budi Santoso belum mengetahui adanya rencana pilwabup. ”Belum ada laporan dari daerah ke kita, belum ada laporan dari provinsi ke Kemendagri,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya telah mengingatkan panlih agar proses pilwabup menunggu kesepakatan partai koalisi.

”Terakhir saya ketemu dengan DPRD sekitar awal Januari, mereka konsultasi, saat itu saya sampaikan harus menunggu dari DPP,” katanya.

Dia kembali mengingatkan agar DPRD Kabupaten Bekasi memperhatikan mekanisme yang ada. Supaya, segala persyaratan terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. ”Peraturannya kan jelas, mendingan dari sekarang kita pastikan sama, meski nanti lama, tapi clear itu loh,” bebernya.

”Takutnya nanti sudah dieksekusi tidak sesuai dengan ketentuan. kan kerja dua kali,” tambah Dedi.

Menanggapi hal ini, Ketua Panlih DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim mengklaim bahwa penetapan cawabup yang dilakukan pihaknya karena sudah ada kesepakatan dari empat partai koalisi seperti Golkar, PAN, Nasdem, dan Hanura.

Disinggung soal perubahan nama cawabup yang direkomendasikan Golkar, Mustakim mengaku tidak tahu. ”Kalau itu kita tidak tahu karena memang keputusan partai. Kesepakatan kan sudah. Pendaftaran juga sudah ditutup. Saya mah pokoknya menjalankan amanat teman-teman. Saya mah enggak mau berpolemik, menjalankan tugas saja,” katanya. (pra)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button