BekasiBerita UtamaCikarang
Trending

Disperkimtan Siap Fasilitasi PSU Warga Perumahan KSB

Kepala Bidang Perumahan Disperkimtan, Budi Setiawan.

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dipastikan tidak bisa menjadikan lahan Fasilitas Sosial maupun Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) menjadi Aset Milik Daerah (AMD). Apabila tidak ada penyerahan secara administrasi dari pihak pengembang.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perumahan Dinas Permukiman Kawasan dan Pertanahan (Disperkimtan), Budi Setiawan. Dirinya mengetahui hal tersebut, setelah melakukan kunjungan kerja ke Kota Surabaya, beberapa waktu lalu.

”Jadi, dari hasil kunjungan kami ke Kota Surabaya, ketika fasos-fasum yang belum diserahterimakan, maka tidak bisa menjadi AMD,” kata Budi, Kamis (12/3).

Ia menjelaskan, AMD yang berasal dari fasos-fasum atau Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), perlu ada serah terima aset dari pengembang. Namun realitanya, keberadaan pengembang perumahan yang ada di Kabupaten Bekasi, sudah beralih maupun tidak tahu keberadannya.

Kata dia, kecuali ada keterangan bahwa perusahaan dari pengembang perumahan yang dimaksud sudah valid. Sehingga itu bisa dimasukkan menjadi AMD.

Lanjut Budi, awalnya ia berfikir, untuk menyelamatkan AMD, perlu adanya warga yang tinggal pada suatu perumahan. Nantinya ada berita acara dari laporan masyarakat sebagai acuan untuk menjadi AMD.

Namun menurut Budi, hal itu tidak bisa. Sebab, nantinya bisa menjadi kesalahan administrasi yang berujung ke persoalan hukum.

”Akan tetapi, pemerintah dapat melakukan pemeliharaan PSU. Yang nantinya untuk kepentingan publik, diantaranya seperti jalan, drainase ataupun ruang publik seperti taman dan sarana olahraga serta tempat ibadah,” terang Budi.

Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya mengimbau melalui forum warga yang ada di perumahan, khususnya Perumahan Kota Serang Baru (KSB), untuk mengajukan lahan PSU yang nantinya bisa dilakukan pemeliharaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Budi juga menyarankan, kedepannya, apabila ada permohonan perizinan untuk perumahan di kabupaten, pengembang harus terlebih dahulu menyerahkan PSU dan meminta masukan dari Kopsurgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Sebelum dikeluarkan izin, pengembang perumahan harus menyerahkan PSU ke Pemkab Bekasi terlebih dahulu, sehingga tercatat sebagai AMD,” tegas Budi.

Kesulitan Lacak Faso-Fasum

Sebelumnya diberitakan, warga yang tinggal di Perumahan Kota Serang Baru (KSB), Desa Sirnajaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, menagih lahan fasos-fasum ke pihak pengembang.

Salah seorang warga, Irma (33), yang sudah tinggal selama 10 tahun di Perumahan KSB, mempertanyakan tidak adanya lahan fasos-fasum yang disediakan oleh pihak pengembang.

Pasalnya, kata dia, jika ada fasos-fasum di perumahan tersebut, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Salah satunya sebagai taman tempat bermain untuk anak-anak.

”Kami berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui dinas terkait untuk memfasilitasinya, sehingga warga yang tinggal di Perumahan KSB, Desa Sirnajaya, Kecamatan Cibarusah, punya lahan fasos-fasum,” sarannya.

Sementara Disperkimtan Kabupaten Bekasi, mengaku kesulitan untuk melacak lahan fasos-fasum tersebut. Dari total 334 lebih pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi, baru 30 pengembang yang telah menyerahkan kewajibannya, yakni fasos-fasum.

Berdasarkan data Disperkimtan, sekitar 90 persen pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi, tidak menyerahkan fasos-fasum.

”Dari 343 pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi, baru ada sekitar 30-an yang telah menyerahkan kewajibannya, yakni fasos-fasum ke Pemkab Bekasi,” ujar Kepala Bidang Perumahan Rakyat di Disperkimtan, Budi.

Pihaknya mengaku kewalahan menertibkan para pengembang perumahan yang tidak memenuhi kewajibannya itu karena selain jumlahnya yang relatif banyak, juga beberapa pengembang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menurut Budi, hal tersebut menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pihaknya untuk menertibkan aset milik daerah itu. ”Kebetulan kami mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi aset ini merupakan kekayaan pemerintah daerah,” terang Budi.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebut, setiap pengembang wajib mengalokasikan lahan yang bakal dibangun untuk dijadikan fasos maupun fasum.

Kewajiban itu pun melekat sebagai syarat terbitnya perizinan. Fasos-fasum wajib diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola lebih lanjut.

Fasos yang dimaksud meliputi jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, serta fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat umum lainnya. Sedangkan yang disebut fasum, diantaranya klinik, pasar, tempat ibadah, sekolah, ruang serbaguna atau juga fasilitas umum lainnya.

Lanjut Budi, untuk penertiban lahan fasos-fasum yang ada di perumahan, dimana para pengembangnya sudah tidak ada lagi di Kabupaten Bekasi, maka pihaknya nanti akan membuat regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup). Meski pengusaha tidak ada lagi di Kabupaten Bekasi, namun pemerintah bisa mengambil lahan fasos-fasum sebagai aset milik daerah.

”Jadi, Perbup ini nantinya merupakan deskresi kepala daerah (bupati,Red). Sebab, untuk mengelola lahan fasos-fasum yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), perlu kejelasan siapa pemiliknya. Kalau bukan aset milik daerah, masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut tidak bisa dibangun, meskipun untuk kepentingan masyarakat,” tegas Budi.

Dia mengakui, sulitnya penertiban fasos-fasum ini, karena tidak tegasnya regulasi yang mengatur. Dalam regulasi, pengembang yang tidak memberikan fasos-fasum hanya dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha.

”Kalau izin usaha dicabut, ya tidak membuat efek jera. Apalagi yang sudah menelantarkan perumahannya otomatis mereka tidak peduli lagi. Maka memang aturannya harus lebih tegas,” ucap Budi.

Tidak diserahkannya fasos-fasum ini, lanjut Budi, dapat berdampak pada warga yang bisa jadi tidak merasakan pembangunan, semisal jalan di perumahan, tidak bisa dibangun menggunakan APBD, karena pengelolaannya belum diserahkan pada pemerintah.

”Yang kasihan ya warganya. Mereka sudah bayar pajak, tapi tidak merasakan pembangunan,” bebernya.

Untuk menekan banyaknya pengembang yang nakal, Budi mengaku tengah menyusun peraturan bupati yang membolehkan pemerintah mengambil alih fasos-fasum.

”Seperti fasos-fasum yang belum diserahkan, akan tetapi bisa dibangun oleh pemerintah, diambil alih. Ini tengah disusun dan diharapkan dapat segera diterapkan,” pungkasnya. (and)

Related Articles

Back to top button