BekasiBerita Utama
Trending

Belajar, Kerja, Ibadah di Rumah

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Novrian, dosen Fakusltas Komunikasi sastra dan Bahasa (FKSB) Unisma Bekasi, terlihat sibuk menyiapkan materi kuliah, minggu sore kemarin. Ya, dosen mata kuliah Desain Komunikasi Visual (DKV) ini akan melakukan perkuliahan melalui Google Classroom mulai Senin (16/3) hingga 14 hari kedepan.

Perkuliahan jarak jauh ini dia lakukan setelah adanya himbauan dari Dekan FKSB Unisma Bekasi terkait merebaknya virus Corona akhir-akhir ini di Indonesa dan Kota Bekasi khususnya. ”Ya, ini untuk mencegah kontak langsung dengan orang banyak,” katanya.

Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengeluarkan imbauan Tidak Melakukan Kegiatan Belajar Mengajar Terhitung 16 Maret-31 Maret 2020. ”Jadi kita imbau kepada kepada Kepala TK, SD dan SMP se-Kota Bekasi untuk tidak melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Ini sebagaimana Surat Edaran dari Kemendikbud, Imbauan dari WHO dan Surat Edaran dari Pak Wali Kota Bekasi,” tegas kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Innayatullah.

Menurutnya, instruksi ini hanya berlaku untuk siswa, tidak untuk pengajar atau kepala sekolah. Mereka tetap untuk masuk seperti biasanya dan menyiapkan bahan materi pelajaran untuk siswa selama sekolah diliburkan dua pekan.

”Para pengawas, pemilik, Kepala Sekolah dan guru tidak libur. Mereka melakukan monitor para siswa yang melaksanakan kegiatan belajar di rumah, sebagaimana tugas yang sudah diberikan dari sekolah,” tandas Inayatullah.

Kondisi serupa juga dilakukan di Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan Edaran Bupati Bekasi nomor 420/SE-25/Dinkes/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi yang berisi dilakukannya pembelajaran dari rumah.

Surat edaran ini tidak lepas dari tindak lanjut Surat Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Di sisi lain terdapat pula warga Kabupaten Bekasi yang suspect Covid-19 lalu meninggal dunia.

Selain meliburkan sekolah, terdapat beberapa poin lainnya yang diatur, di antaranya meminta masyarakat untuk melakukan pembatasan atau penundaan kegiatan luar ruangan yang bersifat keramaian atau kerumunan orang.

”Berbagai acara olahraga, budaya, Car Free Day, konser musik, lomba-lomba, dan semua kegiatan luar ruang yang bersifat keramaian atau kerumunan massa dapat ditunda sementara,” kata Bupati Eka Supria Atmaja.

Khusus untuk Kepala Perangkat Daerah beserta jajaran ASN di Kabupaten Bekasi untuk tidak melakukan perjalanan dinas yang tidak urgent serta membatalkan rencana penerimaan kunjungan kerja dari luar daerah.

Eka juga meminta, untuk dapat menjaga kebersihan diri dengan melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dan juga konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan baik untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

”Selama masa Pandemi ini, dianjurkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang mengalami sakit atau kondisi badan tidak dalam keadaan bugar untuk tetap di rumah dan memaksakan diri segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat,” ucapnya.

Sementara itu, dampak mewabahnya virus ini memaksa Pemerintah Kota Bekasi bersama dengan Polres Metro Bekasi Kota dan Kodim 0507 Bekasi menunda tiga event besar dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bekasi ke-23.

Keputusan ini juga diambil setelah Kota Bekasi juga menetapkan status kondisi ancaman bencana.Beberapa aktifitas rutin yang sementara ini dihentikan diantaranya senam Spartan Komando (Sparko) mulai Selasa besok hingga waktu yang tidak ditentukan. Kedua merumahkan siswa-siswi mulai dari tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai hari ini hingga 31 Maret mendatang. Sementara pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) mulai kemarin juga sudah ditiadakan hingga waktu yang tidak ditentukan. ”Sementara waktu ditunda pelaksanaannya,” terang Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto kepada Radar Bekasi.

Kebijakan ini diambil untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Bekasi, hingga saat ini belum ada warga yang dinyatakan positif Covid-19. Seluruh masyarakat diharapkan dapat menjalankan aktivitas yang sehat dan mengurangi kontak langsung dengan masyarakat lainnya secara luas.

Aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kota Bekasi tetap dilaksanakan seperti biasa, hanya saja kegiatan kemasyarakatan akan ditunda pelaksanaannya. Diantaranya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) akan diatur ulang pelaksanaannya. Setiap kantor pemerintahan diwajibkan untuk menyediakan hand sanitizer mulai hari ini. Pusat-pusat area publik seperti mall, hotel juga mulai diberikan sosialisasi untuk menyiapkan hand sanitizer dan pengukur suhu tubuh.

”Pelayanan tetep normal, jangan sampai kemudian nanti pelayanan kepada masyarakat yang menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat itu tadi akan berimplikasi terkait dengan kesulitan buat mereka. Jadi kita akan optimalkan lagi terkait dengan pelayanan KTP dan KK, kalau perlu mereka tidak perlu menunggu, tetapi nanti petugas yang mengantarkannya,” tambahnya.

Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan dana Rp150 miliar yang dialokasikan dari dana tak terduga, uang ini akan diperuntukkan membiayai masyarakat yang harus mendapatkan tindakan medis terkait dengan kasus ini. Bagi ASN di lingkungan Pemkot Bekasi, diperbolehkan untuk bekerja dari rumah jika merasa sakit flu, batuk, dan demam.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan, kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), sejak Senin (16/3) diperbolehkan bekerja di rumah. Imbauan itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Seluruh pimpinan kementerian dan lembaga dan ASN selalu mengikuti arahan Bapak Presiden dan mengikuti setiap pernyataan Juru Bicara resmi pemerintah, untuk mencegah penyebaran Covid-19. ASN dibolehkan bekerja dari rumah,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (15/3).

Tjahjo menyampaikan, sudah beberapa instansi yang membuat kebijakan sendiri karena mencermati perkembangan di lingkungan kerja masing masing. Namun, mantan politikus PDI Perjuangan ini mengharapkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) di setiap kementerian atau lembaga menetapkan mekanisme kerja yang akuntabel yang memungkinkan pegawai bekerja dari rumah. “PPK agar menjamin bahwa pelayanan publik di instansinya tetap berjalan dengan baik,” ujar Tjahjo.

Kendati demikian, Tjahjo juga memastikan kebijakan tidak boleh mengurangi hak tunjangan yang diterima pegawai. Dia menyebut, tunjangan terhadap pegawai dikeluarkan sama seperti biasanya.“Dengan pengaturan kerja seperti itu, tunjangan kinerja pegawai tetap diberikan sesuai hak pegawai,” tukas Tjahjo. (pra/sur/jpc)

Related Articles

Back to top button