Bekasi

Hasil Pilwabup Diminta Dianulir

RICUH: Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) berusaha memasuki Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (18/3). Aksi yang berujung ricuh itu menuntut hasil paripurna pemilihan Bupati Bekasi.ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sementara itu, aksi protes pemilihan wakil bupati Bekasi diwarnai kericuhan. Ratusan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang melakukan unjuk rasa mencoba merangsek masuk ke dalam komplek Pemda, sehingga terjadi bentrok dengan Satpol PP Kabupaten Bekasi.

Bentrokan yang terjadi hampir 15 menit ini harus membuat pihak kepolisian mengeluarkan water canon (sembaran gas air mata). Akibat bentrokan tersebut pos keamanan pintu masuk Pemda rusak parah, tiga pengunjuk rasa terluka, dan satu jurnalis mengalami luka dibagian kaki.

Bidang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GMBI Kabupaten Bekasi, Faisal Syukur mengaku, aksinya meminta kepada DPRD untuk menganulir proses pilwabup. Hal tersebut setelah adanya permintaan dari Pemprov yang meminta proses pilwabup dibatalkan.

”Pemilihan Wabup Bekasi kami anggap cacat hukum dan bertentangan sifat intutisional. Kami meminta DPRD untuk menganulir hasil hari ini,” ujarnya saat dihubungi Radar Bekasi, Rabu (18/3).

Pihaknya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, menolak hasil keputusan Wakil Bupati (Wabup) ini. ”Pemprov Jawa Barat harus menolak hasil keputusan Wakil Bupati (Wabup) ini karena cacat hukum. Kami tidak akan pernah diam,” tukasnya.

Dalam kesempatan ini dirinya juga berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) agar bisa melayangkan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai hasil pilwabup yang sudah berlangsung. ”Pemda harus melayangkan gugatan ke PTUN atas keputusan yang sudah dilakukan pada pemilihan Wabup hari ini,” tuturnya. (pra)

Related Articles

Back to top button