BekasiBerita Utama
Trending

Pilwabup Bekasi Kisruh

Marjuki Menang Telak Voting

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Proses Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Bekasi berlangsung ricuh. Meskipun sebelumnya Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meminta proses Pilwabup dibatalkan karena masih ada tahapan yang belum sesuai aturan, namun proses pemilihan tetap berjalan, Rabu (18/3) kemarin.

Pemilihan berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Panitia Pemilih (Panlih) menggunakan aturan terbuka, setiap anggota Dewan memilih salah satu dari dua Cawabup yang sudah ada di surat suara. Dua Cawabup tersebut Ahmad Marjuki dan Tuti Nurcholifah Yasin. Dalam pemilihan tersebut, hanya dihadiri Cawabup Ahmad Marjuki. Sementara dari 50 anggota dewan, 40 yang hadir.

Hasilnya Cawabup Ahmad Marjuki menang telak. 40 anggota dewan yang hadir seluruhnya memberikan hak suaranya kepada pria yang pernah mencalonkan diri bupati Karawang dari Partai PDIP pada 2015 lalu.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mengatakan, DPRD Kabupaten Bekasi memutuskan pelaksanaan proses Pemilihan Wakil Bupati Bekasi (Pilwabup) pada tanggal 18 Maret ini hasil keputusan setelah melakukan rapat bersama antara Panitia Pemilihan (Panlih) dan seluruh pimpinan fraksi DPRD Kabupaten Bekasi.

”Keputusan Panlih dan pimpinan fraksi pada hari ini, agenda pemilihan wakil bupati sisa masa jabatan 2017-2022 masih tetap berlanjut sesuai dengan tahapan yang ada,” ujarnya saat dihubungi Radar Bekasi perihal proses Pilwabup.

Dirinya mengklaim, semua proses yang dilaksanakan sudah disampaikan dengan memenuhi ketentuan perundangan, baik itu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, PP nomor 12 tahun 2018, maupun Peraturan DPRD nomor 02 tahun 2019. Dirinya beranggapan, domain pengisian kekosongan Wabup merupakan kewenangan DPRD yang diamanatkan peraturan undangan-undang.

”Jadi kami melaksanakan regulasi, bukan bagaimana kami melaksanakan keinginan pribadi. Kami telah melaporkan ke Propinsi dan ke Dirjen Otda Kemendagri kaitan pemilihan wakil bupati,” tuturnya.

Dalam proses pilwabup tersebut, bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, tidak hadir. Termasuk seluruh Perangkat Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) tidak ada yang menghadiri. Bahkan seluruh fraksi Golkar tidak hadir dalam proses Pilwabup tersebut.

Ketua Panlih DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim menilai proses pilwabup ini sudah memenuhi kuorum. Setelah diputuskan di paripurna, ketua DPRD akan menyerahkan ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Barat. ”Putusan paripurna sudah selesai, yang hadir ada 40 anggota DPRD. Artinya sudah memenuhi kuorum,” ujarnya usai paripurna.

Dia mengaku tidak mempersoalkan ketidakhadiran Bupati Eka. Menurutnya, hasil paripurna tidak diserahkan ke bupati Bekasi, tapi DPRD bisa langsung ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Barat.

Terkait pernyataan Pemprov Jawa Barat yang meminta dibatalkan, pria yang juga Ketua Fraksi Demokrat ini menegaskan, dalam hal ini Surat Keterangan (SK) dari Menteri Dalam Negeri, kalau misalkan Pemprov tidak mau dilantiknya di Menteri Dalam Negeri.

”Kemarin setelah ditanya Setwan katanya tidak punya hak untuk membatalkan. Kata Setwan waktunya ke Pemprov. Makanya kita lanjutkan. Kalau SK itu dari Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Bakalan calon wakil bupati Bekasi, Ahmad Marjuki beranggapan, sampai saat ini masih menunggu dari bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, mengenai apa yang dilakukan dirinya setelah dilantik. Namun dirinya enggan bicara banyak. ”Karena seorang wakil masih menunggu arahan dari pak bupati. Tentu karena saya punya niatan yang baik ingin membantu bupati,” ujarnya. (pra)

Related Articles

Back to top button