Bekasi

Proses Pemilihan Dianggap Dagelan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bekasi memilih tidak hadir dalam pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati Bekasi (Pilwabup). Pasalnya, proses pilwabup tersebut dianggap sebagai dagelan yang sedang dilakukan Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Kabupaten Bekasi. Golkar juga menolak hasil dari voting tersebut.

”Saya heran kenapa panlih malah bekerja lebih cepat dari kami, kok jadi mereka yang lebih repot dari kami. Padahal partai Golkar adalah partai yang mengusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, keduanya merupakan kader dari partai kami. Tetapi kami tidak diberi ruang untuk berbicara,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Asep Surya Atmaja

Pria yang juga adik kandung bupati Bekasi ini merasa Partainya dipermainkan oleh Panlih Wabup Bekasi. Makanya, Partai Golkar menarik diri dari kepanitiaan panlih dan tidak menghadiri peroses pemilihan. Keputusan ini diperkuat setelah ada surat dari Pemprov Jawa Barat yang meminta untuk menunda pelaksanaan Pilwabup.

”Ini malah offside semua, makanya dari pada kami dianggap tidak tunduk pada peraturan, lebih baik kami tidak hadir dalam Paripurna dagelan itu,” ungkapnya.

Dia menilai, perubahan jadwal mendadak yang dilakukan oleh Panlih. Menurutnya, penetapan Cawabup tertanggal 17 Maret 2020 dan paripurna pemilihan tanggal 19 Maret 2020. Namun, Panlih mengubah jadwal ketika Partai Golkar menyerahkan surat rekomendasi Wakil Bupati Bekasi ke Bupati Bekasi.

”Harusnya penetapan calon wakil bupati Bekasi tanggal 17 Maret, tapi mendadak diubah jadi tanggal 9 Maret, ketika bupati terima surat rekomendasi wakil bupati dari Golkar. Ini jadi terburu-buru ditetapkan calon wakil bupati Bekasi beberapa menit kemudian, tapi lupa untuk verifikasi dokumen,” bebernya.

Sementara itu, Juru Bicara Cawabup Tuti Nurcholifah Yasin, Ahmad Budiarta mengungkapkan, ketidakhadiran Cawabup Bekasi, Tuti Nurcholifah Yasin lantaran rapat paripurna pemilihan Calon Wakil Bupati Bekasi dianggap Inkonstitusional.

Sebab sejauh ini, Tuti merasa belum menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan seperti yang diamanatkan Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 42 mengenai dokumen persyaratan calon Wakil Bupati Bekasi.

”Dokumen saja belum diserahkan dan di verifikasi kok ujug-ujug telah ditetapkan. Padahal dalam dokumen persyaratan itu ada surat pernyataan, tes kesehatan, tes BNN, SKCK, dan lainnya. Itu difasilitasi Sekretaris DPRD, sama ketika DPRD pertama dilantik jadi dewan. Tapi faktanya tidak dilakukan,” bebernya.

Dalam dokumen persyaratan, Tuti Nurcholifah Yasin sebagai calon Wakil Bupati Bekasi merasa belum pernah diminta oleh Panitia Pemilihan (Panlih) untuk menyerahkan dokumen persyaratan. Sehingga dirinya belum menyerahkan dokumen persyaratan.

Disisi lain, Tuti Nurcholifah Yasin sebagai kader partai, harus tunduk pada perintah partai. Partai Golkar, saat ini telah mengeluarkan surat rekomendasi baru yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai, Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal, Lodewijk Freidrich Paulus.

”Ada keluaran surat rekomendasi Wakil Bupati Bekasi yang baru, itu Ketum dan Sekjen yang tanda tangani. Kita harus tunduk dan patuh atas perintah partai itu, makanya saya menahan diri untuk tidak hadir dalam acara itu,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan, nantinya DPRD akan menyerahkan hasil Pilwabup Bekasi ke Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan rekomendasi. ”Silahkan saja kalau mau langsung Kemendagri. Pasti Kemendagri juga akan menyerahkan ke Pemprov, karena perlu dievaluasi di Pemprov sebelum diserahkan ke Kemendagri,” ungkapnya.

Menurutnya, sampai saat ini dirinya belum bisa memastikan diterima atau tidak hasil Pilwabup tersebut. Pasalnya sampai saat ini dirinya belum menerima hasilnya. Kata dia, misalkan sudah diterima surat tersebut dirinya akan melakukan evaluasi, untuk merekomendasikan atau tidak hasilnya.Yang pasti saya tetap mengacu undang-undang 10, PP 12, dan Tatin DPRD Kabupaten Bekasi,” ungkapnya. (pra)

Related Articles

Back to top button