BEKASI-Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) 8 (Kota Bekasi-Depok) mengkritisi rencana rapid test corona secara massal di Stadion Patriot Chandrabhaga Kota Bekasi, Selasa (24/3/2020) besok. Mereka menilai penyelenggaraan tes cepat dengan metode sampel darah yang dilakukan secara massal tersebut bertentangan dengan arahan pemerintah pusat.
Heri Koswara, salah satu anggota DPRD Jabar mengungkapkan, pelaksanaan rapid test corona itu bertentangan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat agar bekerja, belajar dan sekolah dari rumah guna meminimalisasi penyebaran Covid 19.
Heri yang datang bersama anggota DPRD Jabar dari Dapil 8 lainnya, menilai rapid test validasinya paling rendah. ’’Belum lagi dari hasil simulasi, masih banyak yang belum siap. Seperti area parkir yang mampu menjaga jarak antar kendaraan (drive thru),’’ papar anggota DPRD Jabar Komisi 5 ini.
Selain itu, sambung politisi yang tinggal di Jatiasih Kota Bekasi ini, terlihat belum matangnya persiapan pasca test. ’’Seandainya ada 10 persen yang terindikasi maka dari 2000 yang menjalani tes, ada 200 orang yang perlu menjalani tes lanjutan. Pendanaan belum jelas. Tempat isolasi yang direncanakan di Islamic Center dan Asrama Haji ternyata belum ada koordinasi,’’ papar Heri lagi.
Karena itu, sambung dia, hasil monitoring DPRD Provinsi Jabar menyatakan, Kota Bekasi belum siap untuk pelaksanaan rapid test massal. ’’Kami menilai belum siap untuk pelaksanaan rapid test besok. Maka kami rekomendasikan untuk dibatalkan saja,’’ ungkap Heri yang juga Ketua DPD PKS Kota Bekasi ini.
Meski begitu, lanjut mantan anggota DPRD Kota Bekasi tiga periode ini, DPRD Jabar sepakat agar pelaksanaan rapid test tetap dilakukan tapi levelnya diturunkan. ’’Kami menganjurkan agar dilakukan di tingkat kelurahan sekaligus menghindai kerumunan,’’ pungkasnya.
Anggota DPRD Jawa Barat yang melaksanakan monitoring hari ini dari Dapil 8 Kota Bekasi-Depok, antara lain Heri Koswara (PKS), Nur Supriyanto (PKS), Waras Wasisto (PDI Perjuangan), Sumiyati Mochtar (PDI Perjuangan) Irfan Suryanegara (Demokrat). (zar)
