RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ushtuchri menyatakan, wabah covid-19 berdampak pada menurunnya kegiatan perekonomian. Dia menilai masyarakat menengah kebawah paling merasakan dampaknya.
”Pantauan di lapangan setelah dua minggu dilakukan study from home, work from home juga social distancing, kondisi ekonomi menurun drastis. Tempat usaha tutup, pelaku usaha kecil mengeluh, Ojol (ojek daring) dan pekerja harian juga mulai mengeluh,” jelasnya, Selasa (31/3).
Ushtuchri mendorong Pemkot Bekasi menyiasati keadaan, membantu menanggulangi permasakahan ekonomi kalangan masyarakat menengah kebawah, tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD Pemprov.
”Saya pribadi, mendorong Pemkot untuk refocussing dan realokasi anggaran untuk tanggap darurat medis. Di mana kebutuhan dana untuk APD dan kebutuhan peralatan medis lainnya dan saya minta diprioritaskan dan dibelanjakan,” ucapnya.
Sementara untuk pembatasan aktivitas masyarakat, harus diantisipasi adanya kerentanan ekonomi, apalagi untuk rumah tangga terdampak.
“Kalau Gubernur Jabar kan wacanakan 500 ribu perkepala keluarga, presiden keluarkan kartu sembako, kartu prakerja dan lain-lain
untuk Kota Bekasi, saya rasa itu tidak bakal cukup,” imbuhnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta APBD Kota Bekasi mesti memperkuat bilangan-bilangan besaran anggaran dengan upaya refocussing dan realokasi anggaran.
“Kita mendorong setidaknya satu RT dalam satu bulan, paling tidak alokasi minimun kebutuhan fisik. Kalau mengacu ke hitungan industri ya hitungan UMK, sementara dari Jabar sediakan 500 ribu, pusat juga jumlahnya belum memadai,” ujarnya.
Pihaknya juga mendesak pimpinan DPRD memanggil badan anggaran Pemda untuk merinci dan mengubah alokasi anggaran karena payung hukumnya dinilai sudah ada.
“Menkeu sudah mengarahkan, presiden sudah memutuskan dan gubernur Jabar sudah merealokasi sekitar Rp15 sampai Rp19 triliun dari Rp40-an triliun APBD Jabar. Maka Wali Kota Bekasi punya kewajiban yang sama,” jelasnya.
Dia berharap, wabah ini segera berlalu, apalagi sebentar lagi masuk bulan Ramadan di mana kebutuhan masyarakat akan sangat tinggi sementara harga-harga akan naik.
“Tentu saja social safety net ini diharapkan segera terealisasi baik secara jumlah dan kecepatan,” tukasnya. (pay)
