RADARBEKASI.ID, BEKASI – Wabah Covid-19 dan kebijakan yang diambil untuk menahan penyebaran Covid-19 berdampak pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan pertama tahun ini.
Penurunan dipastikan terjadi pada rentang bulan Maret, sejak wabah mulai masuk dan pemberlakuan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyebut serapan PAD pasti menurun saat ini. Kondisi tersebut akibat aktivitas masyarakat dikurangi sejak pertengahan bulan Maret lalu. Penurunan yang terjadi disebut cukup besar, sekira 70 persen dari target yang harus terealisasi.
“Cukup besar penurunan itu. Karena kita kan termasuk kota jasa dan perdagangan. Kalau mal nya tutup kan tidak ada yang parkir, kalau tidak ada yang parkir kita tidak ada pendapatan. Terus dari makan dan minum juga gitu sama, kita juga lagi dorong sistem drive thru, Itu juga menurunkan pendapatan,” jelasnya.
Hasil pantauannya, hampir seluruh mal diwilayah Kota Bekasi, sementara berhenti beroperasi. Hal ini juga dibenarkan oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, ditaksir saat ini PAD yang terealisasi hanya 10 sampai 20 persen dari target.
Dengan kondisi realisasi PAD, sementara belanja dalam keadaan normal. Pos APBD saat ini disebut sedang dalam langkah evaluasi, akan diambil kebijakan pada satu hingga dua pekan kedepan, termasuk proyek multi years.
“Sudah satu bulan ini, full mungkin yang ditargetkan tiga bulan ini 30 persen ini (realisasi) cuma 10 persen. 10 persen belanja normal kan berarti kita nombok,” ungkapnya.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied menjelaskan bahwa hingga dua pekan lalu sebelum wabah Covid-19 mengurangi semua aktivitas masyarakat, realisasi PAD yang disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sesuai dengan target yang harus dicapai. Namun, dengan kondisi saat ini, dipastikan menurun.
“Alasannya ya setop kegiatan perkantoran, kegiatan lainnya, termasuk juga pembayaran PBB yang terbesar di masyarakat kan juga otomatis stuck (macet) juga,” terangnya.
Setelah situasi berangsur normal, maka pihaknya perlu melakukan kajian strategi untuk menjaga realisasi PAD agar tidak anjlok. Belum ada pembicaraan untuk kebijakan keringanan pajak, terutama yang langsung didapatkan dari masyarakat seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Kebijakan keringanan pajak ini dianggap baik untuk dilakukan, pemerintah Kota Bekasi diharapkan bisa mengambil langkah strategis. Laporan yang diterima dari Bapenda, per pekannya realisasi PAD mencapai Rp10 hingga Rp15 miliar.
“Nah 14 hari ini kalau diperpanjang lagi ya secara otomatis kita akan mendesak kepada pemerintah daerah seluruh PAD yang memang terbebani oleh masyarakat kita minta untuk dipending semuanya. Tinggal kita mengharap dana perimbangan dari pusat maupun provinsi untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya untuk Covid-19 ini,” lanjutnya. (sur)
