RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi menuding DPR RI kekanak-kanakan lantaran tidak memasukan partainya dan Partai Demokrat ke dalam struktur kepengurusan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI.
Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Mohamad Noh mengatakan, dalam penanganan virus Corona ini sebaiknya dilakukan dengan cara bekerj sama. Sehingga, sudah sepantasnya semua pihak dilibatkan.
“Sebaiknya dalam penanganan covid-19 ini harus bekerja sama. DPR RI sebaiknya jangan mencontohkan pembelahan-pembelahan seperti ini,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Selasa (14/4).
Menurutnya langkah DPR kurang tepat dalam hal tersebut. Karena masyarakat berpotensi tidak suka dengan tim tanpa adanya perwakilan dari PKS dan Partai Demokrat.
“Ini isu bersama ko, bukan isu koalisi atau oposisi. Ini sikap ke kanak-kanakan juga sebenarnya. Sebaiknya jangan memperlihatkan permainan lucu yang ke kanak-kanakan di depan masyarakat,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli HM menuturkan, persoalan Demokrat dilibatkan apa tidak di dalam struktur kepengurusan Satgas Lawan Covid-19 Dpr RI, sebagai sikap dari anggota DPR RI itu sendiri. “Kalau ini hanya sikap pribadi, karena itu tidak pakai anggaran APBN, tapi itu murni kepedulian pribadi. Tapi memang itu unsur dari dewannya sendiri,” tuturnya.
Menurutnya, yang paling penting pada kondisi seperti ini yaitu bagaimana adannya kepedulian bersama-sama untuk ikut melakukan pencegahan atas penyebaran Covid-19.
“Persoalan masuk (dilibatkan) apa tidak di dalam Satgas Covid-19 DPR RI, itu bukan persoalan. Yang penting hari ini bagaimana ada kepedulian kita bersama. Kita sudah melakukan penyemprotan disetiap kecamatan dan lainnya,” ungkapnya.(pra)
