RADARBEKASI.ID, BEKASI – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kepada 130 ribu Kepala Keluarga (KK) diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos tersendat. Data yang dimiliki oleh Pemkot Bekasi saat ini terdiri dari 106 ribu KK yang telah tercatat dalam DTKS Kemensos dan 130 ribu KK terdampak diluar DTKS Kemensos.
Ya, terdapat sejumlah persoalan yang masih harus diselesaikan oleh Pemkot Bekasi. Diantaranya validasi nama-nama penerima Bansos diluar DTKS Kemensos, dan distribusi komponen paket yang tersendat. Hingga saat ini baru tercatat 15 ribu paket Bansos yang tersalurkan, 6.000 paket di hari Jumat (17/4) ditambah 9.000 paket pada hari Sabtu (18/4) lalu.
“Nah kalau Kota memang terkendalanya sekarang ada pada distribusi barang, sampai saat ini saya mendapat kabar, ini laporan Bulog pun tersendat, mi nya sudah oke, minyaknya sudah oke, ternyata berasnya hari ini yang dijanjikan 20 ton juga belum turun sampai sekarang ini,” terang Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Minggu (19/4) saat dijumpai di halaman Stadion Patriot Candrabhaga.
Kendala pendistribusian barang dari Bulog ini, lantaran banyak daerah yang mengajukan pesanan, sementara persediaan terbatas. Total persediaan paket Bansos yang tersedia saat ini disebut 20 ribu paket, masih menunggu komponen isi paket Bansos yang belum lengkap.
Terkait dengan nama-nama yang akan mendapatkan Bansos dari Pemkot Bekasi diakui masih dalam proses validasi, sementara ia meminta masyarakat yang belum terdaftar untuk mengajukan diri ke kelurahan maupun melalui situs online Bansoscovid19.bekasikota.go.id. Rahmat memastikan jika ditemukan warga mampu dan tidak mau dipasang stiker penerima Bansos untuk tidak diberikan paket Bansos tersebut.
“Kalau yang dari kita itu kan 130 ribu (kuota), terus 130 ribu non DTKS kita kan juga lagi entry data dan validasi itu baru dapat 106 (ribu) nama, memang masih update terus. Makannya di kelurahan kalau ada yang masih belum terdaftar silahkan daftar di kelurahan. Kalau ada yang langsung bisa online, ya online,” lanjut Rahmat.
Rahmat merinci bantuan yang akan diterima oleh masyarakat Kota Bekasi berasal dari bantuan Pemerintah Pusat melalui Kemensos, nilainya Rp 600 ribu. Bantuan ini belum didistribusikan kepada masyarakat yang terdata dalam DTKS Kemensos, rencananya diberikan melalui kantor pos. Namun, pihaknya belum mendapatkan data pasti siapa-siapa dan berapa penerima bantuan tersebut, senyata disebut 47 ribu KK.
Kedua, bantuan dari Gubernur Jawa Barat uang beberpaa waktu lalu telah mulai didistribusikan kepada 27.827 ribu KK, nilainya Rp 500 ribu. Penerima bantuan ini tidak boleh double anggaran, setiap KK yang mendapatkan salah satu sumber bantuan yang ada.
Bagi warga yang menerima bantuan Pemkot Bekasi dalam jumlah berbeda, dapat dilihat dari jumlah bantuan dan rupa bungkus bantuan ketika sampai berbeda dengan bungkus bantuan saat diberangkatkan dari posko Covid-19 untuk melapor kepada kelurahan atau langsung kepada Wali Kota Bekasi. Rahmat memastikan bahwa itu tindak pidana dan akan diproses hukum lebih lanjut.
Terpisah, salah satu warga Kecamatan Bantargebang mengembalikan paket Bansos yang diberikan oleh Pemerintah Kota. Hal itu dilakukan lantaran yang bersangkutan merasa tidak pantas dan masih banyak yang lebih membutuhkan paket bantuan tersebut, tentunya tidak ingin membuat kecemburuan sosial diantara warga.
Salah satu warga yang diketahui bernama Dedi Suwardi tersebut memberikan paket Bansos kepada tetangga yang berjarak tiga rumah dari kediamannya. Pengalihan bantuan tersebut disaksikan oleh pengurus RT setempat. Mulanya, ia mendapati perdebatan diantara warga melalui WhatsApp Group perihal KK yang mendapatkan Bansos, melihat kenyataan itu ia mengembalikan paket bansos yang diantarkan kerumahnya.
“Saya limpahkan, ada dari sini tetangga yang tiga rumah dari saya, dia memang sangat berharap sekali dan membutuhkannya,” ungkap Dedi saat dihubungi oleh Radar Bekasi.
Warga yang sehari-hari berprofesi sebagai guru SD ini bersyukur pendapatannya sebagai seorang guru masih mencukupi kebutuhan sehari-hari, saat ini ia mengajar dari rumah. Selain dirinya, ia mencatat ada tiga warga lainnya di sekitar lingkungan rumahnya yang ikut mengembalikan paket Bansos dan mengalihkannya kepada warga lain yang lebih berhak.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Bantargebang, Warsim Suryana mengatakan, laporan yang diterima hingga saat ini ada tiga KK yang mengembalikan paket Bansos. Paket yang dikembalikan tersebut berhak untuk dialihkan kepada warga lainnya, termasuk referensi tetangga terdekat dari KK yang semula menerima bansos, disertai dengan berita acara.
“Dibuatkan berita acara nanti itu, kepada siap yang lebih membutuhkan disana. Sebenarnya menolak sih tidak, cuma secara administrasi diterima tetap, cuma disaksikan bahwa sahnya lebih baik memberikan ke ini (tetangga atau orang yang lebih berhak dan membutuhkan),” terang Warsim.
Masing-masing kelurahan di wilayah Kecamatan Bantargebang mendapatkan jatah 357 KK untuk mendapatkan Bansos ini, dari total jumlah 33.311 KK di wilayah Kecamatan Bantargebang. Dipastikan paket Bansos yang sudah terdistribusi di lingkungan Kecamatan Bantargebang tidak ada yang dikembalikan kepada pemerintah kota, melainkan dialihkan kepada warga yang membutuhkan.
Kuota Bansos ini diakui tidak jarang membuat polemik di tengah masyarakat. Untuk itu diperlukan kesadaran bagi KK yang merasa mampu untuk menyalurkannya kepada KK yang lebih membutuhkan. Terkait dengan bantuan dari Gubernur Jawa Barat kepada KK di wilayahnya, ia mengaku belum mendapatkan informasi terkait dengan pendistribusian bantuan tersebut.
Masalah bantuan sosial, untuk warga yang terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Bekasi, masih terus dikeluhkan. Hal ini, lantaran banyak warga sesuai kriteria sebagai orang yang berhak menerima bantuan tak masuk database milik Pemkot.
Sementara itu, salah satunya warga di wilayah RT 06/12, Arenjaya, Bekasi Timur, Fitri (30) mengaku, tak masuk data penerima bansos yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh pihak RT di tempatnya. Padahal dia mengaku sangat membutuhkan.
“Iya belum masuk data saya, tapi kemarin udah lapor ke RT sih dan sama udah didaftarin lagi. Cuma kata RT, untuk diterima atau tidak urusan Pemda,” kata wanita yang sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga ini, Minggu (19/4).
Menurutnya, kondisi ini juga dialami oleh ibunya yang sehari-hari berjualan makanan di sekolah. Karena sekolah diliburkan, maka tidakada lagi pemasukan untuk membiayai rumah tangga.
“Ibu saya yang paling kena dampak, tapi dia juga alami nasib yang sama juga dengan saya. Namanya tidak masuk daftar penerima bansos, lalu adik saya yang juga kerja bangunan pun sama. Dan kita sekarang cuma bisa pasrah sih, semoga data kami diterima dan berhak dapat bantuan,” tuturnya.
Lurah Arenjaya, Ani Srikusdiani mengaku, warga yang sesuai kriteria penerima bansos bisa langsung datang ke kelurahan.”Iya mas, kalau memang belum ada datanya sebagai penerima bansos silakan datang ke Kelurahan temui Kasie Kesos, nanti dibantu,” singkat Ani melalui pesan Whatsapps.
Terpisah, Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil atau Kang Emil meminta bupati/wali kota di Jabar menyempurnakan data penerima bantuan sosial (bansos). Sehingga, bantuan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 tepat sasaran. ”Jadi dana provinsi yang sudah disetujui Pak Ketua DPRD Jabar ini bukan untuk semua golongan,” kata Kang Emil, Minggu (19/4).
Pemprov juga menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu untuk memastikan semua warga Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.
”Jadi, tugas kepala daerah tingkat kota/kabupaten itu, mohon maaf sambil saya memberikan masukan, bukan soal urusan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau tidak DTKS. Justru yang terpenting itu adalah Kota Bandung misalkan, membuat rumus berapa ribu yang dapat PKH (program keluarga harapan), berapa ribu yang dapat program sembako dari pemerintah pusat, itu mah rutin,” kata Kang Emil.(sur/mhf/jpc)
