Berita Bekasi Nomor Satu

Dinsos Targetkan Sebaran Bansos Merata

ILUSTRASI: Petugas ketika menata bantuan sosial (Bansos) pertama yang didistribusikan Pemerintah Kota Bekasi bagi warga terdampak pandemi Covid-19. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI
DISTRIBUSI: Petugas merapikan paket sembako di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, belum lama ini. Paket tersebut sudah mulai di distribusikan kepada warga Kota Bekasi. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI.

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dinas Sosial Kota Bekasi memastikan bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat dapat dibagikan secara merata untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Bekasi.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi, Ahmad Yani mengatakan, akan memantau distribusi bansos yang sejauh ini sudah dilakukan Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat. Sejauh ini pihaknya masih menunggu bantuan dari pemerintah pusat.

”Kalau masalah merata memang belum merata ya, karena dari pemerintah pusat pun belum ada bansos diterima oleh warga Kota Bekasi. Warga baru menerima bantuan dari Provinsi dan Pemkot Bekasi saja,” kata Yani sapaan akrabnya, Selasa (5/5).

Hingga saat ini, berdasarkan laporan yang disampaikan dari tingkat RT/RW, ada beberapa penerima manfaat memang pindah domisili tanpa melaporkan ke pemerintah Kota Bekasi.

Guna mendorong pemerataan bantuan, pihaknya juga memastikan RT/RW mendaftarkan warga tidak mampu yang belum menerima bantuan, hingga pendaftaran secara mandiri melalui website resmi.

“Jika sudah terdata bisa langsung dikirim ke kelurahan dan nanti akan sampai ke Dinsos. Karena semua warga yang terdampak Covid-19 dan warga miskin akan mendapatkan bansos,” ujarnya.

Data penerima bansos sendiri akan dilakukan verifikasi ulang sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Bansos yang sudah diterima warga Kota Bekasi, dari bantuan Pemkot Bekasi sudah mencapai 100.000 lebih, bantuan dari Provinsi Jawa barat mencapai 7.000 dari pusat belum,” katanya.

Meski demikian, Bansos dari Pemkot Bekasi yang sebelumnya disiapkan untuk 150.000 warga Non DTKS diprediksi bakal ada penambahan, menyusul masih adanya pengajuan hingga akhir April 2020 lalu.

Dijelaskannya jumlah bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 27.000 warga DTKS atau PKH murni dan pemerintah pusat sebanyak 94.000 warga. Jika digabungkan dengan DTKS dan Non DTKS mencapai 200.000 warga. Namun hingga saat ini data tersebut terus divalidasi.

“Saya berharap bansos yang di berikan oleh pemerintah ke warga dapat merata. Saya juga ingin bagi warga yang sudah dapat dari Pemkot untuk tidak mengambil lagi bansos dari provinsi atau pusat warga harus toleran kepada sesama,” ungkapnya.

Sejauh ini pihaknya belum menemukan bantuan double diterima warga. Sehingga ia berharap bantuan bisa merata.

“Saya ingin warga yang menunggu bansos dan belum mendapat harus sabar, jika benar-benar belum kebagian karena belum mengusulkan untuk mengusulkan ke RT dan RW sekitarnya. Dan kelurahan pun harus menginfokan ke mereka. Saya harap kelurahan juga tidak boleh menolak pengajuan dari warga karena amanah dari warga saya akan pantau terus bansos ini,” tutupnya. (adv/pay)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin