BEKASI, RADARBEKASI.ID-Distribusi bantuan sosial (Bansos) COVID-19 di wilayah Jawa Barat selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSB) ditengarai masih banyak bermasalah. Mulai dari sengkarut data penerima yang tidak tepat sasaran hingga kualitas bahan bantuan yang bermasalah, seperti barang yang tidak layak konsumsi karena mulai membusuk dan sebagainya.
Kenyataan tersebut menuai keprihatinan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Nur Supriyanto. Politisi PKS ini mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Di tengah banyaknya masyarakat tidak mampu akibat terdampak COVID-19 yang berharap datangnya bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemprov maupun Pemkot/Pemkab.
Anggota dewan dari Dapil Kota Bekasi-Depok ini mengusulkan, sebaiknya pemberian bansos itu dalam bentuk uang tunai dan beras saja. ’’Ini yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini. Saya meminta bansos Pemprov uang tunai dan beras saja. Mengingat banyak kendala distribusi sehingga mengakibatkan ada barang bantuan yang tidak layak konsumsi seperti telur mulai membusuk,’’ ungkap Anggota Komisi IV DPRD Jabar ini.
Lebih jauh dikatakan Nur, sebaiknya pengadaan beras untuk bantuan itu dilakukan dengan cara membeli beras dari para petani di Jabar. ’’Sehingga petani yang sedang panen terselamatkan dari permainan harga para tengkulak,’’ imbuh anggota dewan yang tinggal di Kota Bekasi ini.
Jauh lebih penting lagi, sambung Nur ini, Pemprov Jabar dapat memastikan kebutuhan sembako di Jabar untuk tiga bulan ke depan stoknya cukup. ’’Mengingat belum ada tanda-tanda penurunan dari pandemic COVID-19 ini,’’ tandasnya. (zar)
