RADARBEKASI.ID, BEKASI – Politikus dari berbagai partai politik di Kabupaten Bekasi berbeda pandangan menjelang pelaksanaan new normal. Ada yang menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi harus menerapkan new normal, tapi juga ada yang tidak setuju.
Seperti yang disampaikan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bekasi, Roy Kamarulah, penerapan new normal tidak bisa dilakukan terburu-buru, tapi harus melalui kajian-kajian terlebih dahulu. Pasalnya, tidak ada yang bisa menjamin penyebaran Covid-19 turun jika new normal diterapkan.
“Penerapan new normal itu harus ada dasarnya. Kajian dari Pemkab Bekasi seperti apa, dan tren Covid-19 naik apa turun. Siapa yang bisa menjamin kalau new normal diterapkan, penularan Covid-19 bisa turun,” ucap Roy kepada Radar Bekasi, kemarin.
Malah dia menyarankan, agar Pemkab Bekasi jangan ikut-ikutan dengan daerah lain untuk menerapkan new normal. Dimana pemerintah terlebih dahulu melihat kondisi dan melakukan kajian oleh orang yang punya kapasitas.
“Sebaiknya jangan ikut-ikutan dengan yang lain. Kita harus melihat kondisi dan melakukan kajian, tidak usah tengok kiri dan kanan. Kalau memang penyebaran Covid-19 masih brtambah, terus saja perketata Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bukan dilonggarin,” imbuh Roy.
Hal senada disampaikan Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh. Dirinya menjelaskan, penerapan new normal itu layaknya hidup seperti tidak ada wabah yang menyebar dan mengancam masyarakat.
Kemudian tambah Nuh, yang menjadi persoalan adalah, kasus penyebaran Covid-19-nya sudah turun, menerapkan new normal itu sangat bagus, tapi sekarang ini kan sedang meningkat.
“Kalau secara umum, sebenarnya Kabupaten Bekasi ini belum siap, sama dengan daerah lain, apa lagi sekarang sedang naik juga curva-nya,” beber Nuh.
Pria yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini menegaskan, dengan diterapkan-nya new normal, masyarakat yang sakit karena terpapar Covid-19 akan mengurus masing-masing, dan tidak lagi diiayai negara seperti sekarang ini. Selain itu, anggaran untuk penanganan Covid-19 akan menghilang.
“Ada juga kecurigaan seperti ini, dengan adanya new normal, maka anggaran yang digunakan untuk Covid-19, tidak perlu diaudit, karena dana-nya sudah dikeluarkan. Itu juga yang dikhawatirkan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna menyarankan, Pemkab Bekasi lebih baik menerapkan new normal. Menurutnya, apabila terus dipaksakan menerapkan Pembatan Sosial berskala Besar (PSBB), tapi kesadaran masyarakat rendah, sama saja, tidak ada gunanya.
Lanjut Usup, setiap malam kerumunan masyarakat terlihat dimana-mana, apa lagi pada saat Puasa sebelum Idul Fitri. Dalam kondisi seperti ini, perekonomian harus terus berjalan, sehingga lebih baik menerapkan new normal.
“Saya lihat tidak ada bedanya diterapkan atau tidak-nya PSBB, sama saja. Kalau menurut saya, Kabupaten Bekasi sudah pantas menerapkan new normal. Apabila PSBB tetap dipasakaan, sementara kesadaran masyarkaat tidak ada, sedangkan roda ekonomi harus berjalan,” tandas Usup. (pra)
